Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama Kantoer Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalimantan Selatan) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Edukasi dan Sosialisasi Pembiayaan APBN dan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel bertempat di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Selatan jalan S. Parman Kota Banjarmasin, dan dihadiri oleh Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR, Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan serta jajaran Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan, Senin (19/2). Dalam acara tersebut turut hadir para pimpinan wilayah BI, OJK, BPK, BPKP, Perbankan, BUMN, serta perwakilan SKPD dan satuan kerja K/L.

Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan, Syafriadi, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sebesar 40,37 triliun (99,11% dari pagu). Di akhir tahun 2023, selama lima minggu berturut-turut realisasi APBN di Kalimantan Selatan tertinggi di seluruh Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, membiayai pendidikan, bansos masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya disampaikan pula bahwa salah satu sumber pembiayaan yang digunakan dalam APBN adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Salah satu contoh proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan yang dibiayai dengan SBSN ini adalah jembatan Sei Alalak yang saat ini sudah dinikmati masyarakat” unkap Syafriadi.

Dalam acara yang sama, Deni Ridwan, Direktur SUN DJPPR menyampaikan bahwa pada APBN 2024, pendapatan negara sebesar 2.781,3 triliun yang terdiri dari pendapatan pajak sebesar 2.021,2 triliun dan PNBP sebesar 441,4 triliun. Sedangkan belanja negara sebesar 3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 814,7 triliun. Oleh karena itu, terjadi defisit sebesar 522,8 Triliun (2,29% terhadap PDB).

Defisit tersebut akan dibiayai melalui mekanisme pinjaman/utang yang masih akan dilakukan dengan alasan:

• Menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Misalnya untuk belanja prioritas yang mendesak dan tidak bisa ditunda, atau kasus dimana penundaan belanja akan mengakibatkan biaya lebih besar di masa yang akan datang.
• Menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian melamban, stimulus fiskal melalui utang dapat mendorong pertumbuhan. Pertumbuhan akan mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan untuk membayar kembali utang.
• Mengembangan pasar keuangan. Pinjaman/utang dari pemerintah bisa menjadi bechmark bagi industri keuangan, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, dan membantu BI dalam kegiatan operasi moneter.

Melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberi manfaat jangka panjang (sharing the burden).

Pembiayaan Utang Pemerintah Tahun 2024

Sumber pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri, maupun  Surat Berharga Negara dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pinjaman/hutang dalam bentuk rupiah sebesar 75% - 85% dari keseluruhan pembiayaan tahun 2024. Adapun bentuk pinjaman dalam negeri berupa Surat Berharga Negara (SBN) rupiah, maupun Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Utang pemerintah Indonesia per Januari 2024 sebesar 8.253,09 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan GDP Indonesia, Debt to GDP ratio Indonesia sebesar 36,56%. Utang Pemerintah Indonesia terdiri dari pinjaman sebesar 975,06 triliun (11%) dan Surat Berharga Negara sebesar 7,278,03 triliun (89%). Pinjaman pemerintah berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar 36,23 triliun, dan pinjaman luar negeri sebesar 938,83 triliun. Sementara surat berharga negara berasal dari SBN domestik sebesar 5.873,38 triliun dan valuta asing sebesar 1.404,65 triliun. Dilihat dari mata uang yang digunakan untuk hutang, utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,61% dan valuta asing sebesar 28,39%.

SBN telah memberikan banyak hasil nyata dalam menjaga kestabilan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sudah banyak proyek yang dibiayai oleh SBN. Beberapa contoh di antaranya adalah jalur kereta double track selatan Jawa Cirebon – Kroya-Solo-Madiun-Jombang, jembatan musi 4 Palembang, ruas tol Solo – Ngawi Seksi I, IAIN Salatiga, Gedung kuliah UIN Sunan Gunung Jati, jalur KA Bandara New Yogyakarta International Airport dan lain sebagainya.

Di samping sebagai sumber pembiayaan APBN, SBN ritel juga merupakan salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. Beberapa keuntungan investasi di SBN ritel adalah SBN ritel aman karena kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang, dan kupon dibayar setiap bulan. Dibanding deposito, SBN ritel memiliki imbal hasil yang lebih tinggi sebesar kurang lebih 6% dibandingkan deposito yang hanya sekitar 3%. Dari sisi pajak juga lebih rendah dimana pajak bunga SBN hanya 10%, sementara deposito 20%. “SBN memiliki banyak kelebihan dibanding instrument investasi lainnya” kata Deni Ridwan.

Dalam acara tersebut, diberikan penghargaan atas nominal penjualan ritel tertinggi di Kalimantan Selatan. Untuk peringkat terbaik ketiga diberikan kepada PT BCA KCU Banjarmasin, terbaik kedua kepada Bank Mandiri Regional IX Kalimantan, dan terbaik pertama pada BRI Kanwil Kalimantan. Piagam penghargaan diberikan secara langsung oleh Kepala Kanwil DJPb prov. Kalsel dan Direktur SUN.

ORI025 sebagai Pilihan Investasi

Selanjutnya, Singgih Gunarsa, Ph.D, Kasubdit Analisis Keuangan Pasar SUN, DJPPR menyampaikan bahwa sangat penting bagi seseorang berinvestasi untuk perlindungan harta dari inflasi dan untuk persiapan keuangan di masa yang akan datang. Idealnya, minimal 10% penghasilan disisihkan untuk investasi.

Investor ritel dapat membeli SBN ritel yang dijual oleh Pemerintah di pasar perdana. Penerbitan SBN ritel dari tahun 2018 sampai dengan 2023 terus meningkat. Pada tahun 2018 SBN ritel yang diterbitkan sebesar 37,6 triliun, sementara pada tahun 2023 sebesar 147,4 triliun.

Salah satu SBN ritel yang sedang dijual pada saat ini adalah ORI025-T3 dan ORI025-T6. Masa penawaran ORI025 adalah tanggal 29 Januari sampai dengan 22 Februari 2024 dengan tingkat kupon 6,25% per tahun (ORI025T3) dan 6,40% per tahun (ORI025T6). ORI025-T3 memiliki tenor 3 tahun, dan ORI025-T6 memiliki tenor 6 tahun. ORI025-T3 dan ORI025-T6 memiliki karakteristik dapat diperjualbelikan di pasar sekunder antar investor domestik dan tingkat kupon bersifat tetap (fixed coupon). Adapun pajak penghasilan yang dikenakan terhadap kuponnya sebesar 10%. Sebagai ilustrasi, jika seseorang berinvestasi di ORI025T3 sebesar 100 juta rupiah, maka dia akan mendapatkan kupon bruto perbulan sebesar 520.800. Setelah dipotong pajak penghasilan sebesar 10% (52.080) maka kupon neto per bulan yang diterima sebanyak 462.720.

Untuk pemesanan SBN ritel online sangat mudah. Calon investor hanya perlu melakukan registrasi ke mitra distribusi untuk membuar rekening. Setelah rekening selesai dibuat, calon investor dapat melakukan pemesanan secara online hingga memperoleh kode billing. Setelah kode billing didapatkan, investor dapat melakukan pembayaran dan memperoleh konfirmasi. Adapun mitra distribusi yang tersedia 18 bank besar seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Lima perusahaan efek, dan empat perusahaan fintech seperti Bibit, dan Bareksa.

Pada kesempatan setelah acara, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi berharap dengan berbagai kelebihan yang ada, dapat mendorong peningkatan investasi melalui instrumen SBN dari masyarakat di Kalimantan Selatan. Saat ini, masyarakat Kalimantan Selatan berada pada peringkat ketiga dalam hal penjualan surat utang ritel di pulau Kalimantan. Sementara secara nasional, Kalimantan Selatan ada di peringkat 15. “Penjualan Surat utang ritel di Kalimantan selatan ini masih bisa ditingkatkan karena masyarakat Kalimantan Selatan mempunyai kemampuan berinvestasi yang cukup baik, salah satu buktinya adalah masuknya emas perhiasan sebagai salah satu pendorong inflasi di beberapa kota di Kalimantan Selatan” pungkas Syafriadi