High Level Meeting ini adalah pertemuan para pimpinan wilayah dari Kementerian/Lembaga lingkup Kalimantan Selatan dalam rangka membahas pengelolaan anggaran belanja negara. Kegiatan dilaksanakan di aula Politeknik Negeri Banjarmasin, Kamis (18/01). Pertemuan ini membahas kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian/Lembaga, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pada periode sebelumnya serta persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Kementerian/Lembaga, Perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran, dan perwakilan pengelola keuangan tingkat satuan kerja. Kegiatan bertujuan untuk meningkatan kualitas kinerja pelaksanaan APBN di Kalimantan Selatan yang akan mampu memberi dampak bagi peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dana APBN yang dialokasikan untuk Belanja Kementerian/Lembaga di wilayah Kalimantan Selatan sebesar 8,74 Triliun.
Beberapa materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah Indikator-indikator kinerja dalam pelaksanaan anggaran, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola APBN, Penyusunan Laporan Keuangan, Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
Indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) terdiri dari 8 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Pada tahun 2023, Kementerian/Lembaga lingkup Kalimantan Selatan rata-rata meraih nilai capaian IKPA sebesar 94,43 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 93,75. Beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan adalah perencanaan anggaran yang diukur dalam Deviasi Halaman III DIPA, Akselerasi belanja, dan indikator belanja kontraktual.
Untuk akselerasi realisasi belanja, pada belanja barang dapat digambarkan bahwa secara akumulatif, capaian realisasi belanja barang hanya dapat melampaui targetnya di periode Tw IV 2023. Hal ini disebabkan antara lain mayoritas satuan kerja baru mengajukan UP pada pertengahan sampai akhir Januari 2023. Untuk belanja dengan nominal di bawah Rp200 juta, dapat diakselerasi menggunakan UP/TUP yang telah diajukan. Untuk Belanja Modal, secara akumulatif, capaian realisasi hanya dapat melampaui targetnya diperiode Triwulan IV 2023. Hal ini disebabkan antara lain Perikatan sudah dimulai pada Triwulan I, namun uang muka baru dibayarkan pada Triwulan II.
Pembayaran termin kontrak atas prestasi pekerjaan meningkat drastis di Semester II, khususnya di Triwulan IV. Serta adanya penambahan pagu lebih banyak terjadi pada Semester II.
Dalam pertemuan hari ini juga disampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 antara lain satuan kerja harus harus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, melakukan akselerasi/percepatan realisasi belanja di awal tahun, percepatan proses pengadaan barang/jasa, meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bantuan Sosial atu Bantuan Pemerintah, Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), serta Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal. (./red)
