Banjarmasin, 16 Januari 2023 – Bulan Januari menjadi momen yang istimewa bagi salah satu bagian dari Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Perbendaharaan. Dua dekade yang lalu tepatnya pada 14 Januari 2004, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lahirnya undang-undang tersebut menjadi tonggak sejarah yang menciptakan babak baru dalam perjalanan perbendaharaan di Indonesia, sehingga pada 14 Januari diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Pada peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 ini mengangkat tema "Dua Dekade Indonesian Treasury, Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri", Ditjen Perbendaharaan menegaskan bahwa transformasi memang tidak pernah berhenti karena selalu ada tantangan tantangan yang menghampiri. Ditjen Perbendaharaan terus berbenah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan membangun berbagai layanan perbendaharaan yang lebih modern dan digital.

Sebagai wujud nyata dari perubahan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan selaku instansi vertikal dari Ditjen Perbendaharaan turut mengawal pelaksanaan layanan perbendaharaan yang digital dan modern khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, sesuai dengan misi Ditjen Perbendaharaan yaitu “Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal” khususnya dalam hal penerimaan negara dengan yaitu dengan mewujudkan layanan penyetoran penerimaan negara dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sinergi dengan pihak perbankan. Maka dari itu, dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi perbankan di wilayah Kalimantan Selatan untuk menjalin sinergi dalam ranga menyukseskan layanan perbendaharaan yang digital dan modern serta untuk mengawal transaksi non tunai pemerintah.

Pertemuan tersebut dilaksanakan bertempat di KPPN Banjarmasin pada Selasa, 16 Januari 2024. Dalam acara tersebut turut mengundang perwakilan dari Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkeu lingkup Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Regional IX Kalimantan, 15 Perbankan dan Pos Persepsi di Wilayah Kalimantan Selatan. Adapun dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penguatan budaya non tunai khususnya dalam pemerintahan.

Pada acara tersebut juga disampaikan beberapa penghargaan terhadap kinerja perbankan yaitu Perbankan Pemerintah Terbaik yang diraih oleh Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, Perbankan Swasta Terbaik yaitu Bank Permata, Bank BCA, dan Bank OCBC NISP, serta Transaksi Penerimaan MPN Terbaik yang diraih oleh BPD Kalsel dan Pos Indonesia.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan kinerja dan kontribusi perbankan dalam mengawal transaksi non tunai di wilayah Kalimantan Selatan, diantaranya adalah:

• Transaksi penerimanaan MPN G3 yang memiliki total transaksi penerimaan 2023 lebih dari 1,8 Juta Transaksi (meningkat 9,96% yoy) dengan Nilai transaksi sebesar Rp27,9 T (meningkat 22,10% yoy).
• Perkembangan CMS di Kalsel d. Oktober 2023 berdasarkan hasil monitoring DJPb s.d. Triwulan III Tahun 2023, Kanwil DJPb Prov. Kalsel meraih peringkat ke-2 secara Nasional, dengan jumlah kepemilikan Virtual Account (VA) mencapai 575 VA dengan pengguna CMS sebesar 423 atau 74% dari total VA.
• Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Kalsel d. Desember 2023. Total transaksi KKP pada tahun 2023 adalah sebesar Rp20,3 Miliar meningkat 80,16% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp11,3 Miliar.
• Realisasi Implementasi Digipay Satu sejak diluncurkannya Aplikasi Digipay Satu (April 2023), Implementasi lingkup Kalimantan Selatan telah mencapai 2017 Transaksi dengan Nominal sejumlah 8 Miliar Rupiah hingga Desember 2023. Digipay Satu telah digunakan oleh satuan kerja mitra bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.
• Perkembangan penyaluran KUR pada Perbankan di Kalimantan Selatan. Dari target sebesar 303,62 miliar, penyaluran KUR di Kalsel s.d. 31 Desember 2023 telah mencapai Rp5.278,38 miliar atau 99,52%.
• Progres fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) lingkup Kalimantan Selatan. Realisasi penjualan unit perumahan s.d. Desember 2023 mencapai 613 unit atau 4,20% dari jumlah nasional 229.000 unit yang mana dengan capaian tersebut, Provinsi Kalsel menduduki posisi ke-8 dari total nasional yang memiliki nilai total mencapai Rp26,32 Triliun.

Selain itu, Bank BPD Kalsel juga menyampaikan paparan mengenai Economic Outlook 2024 dan Proyeksi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kalimantan Selatan. Adapun prospek ekonomi Indonesia tersebut ditinjau dari prospek perekonomian domestic, PDB Tahun 2024, perkembangan inflasi, serta kebijakan moneter global dan Bank Indonesia. Selanjutnya, disambung dengan paparan dari Bank BRI yang mneyampaikan Tren Perekonomian Kalimantan Selatan yang menerangkan bahwa Perekonomian Kalimantan Selatan pada Q3-23 masih terus melanjutkan tren pertumbuhan meskipun mengalami perlambatan dibandingkan dengan Q2. Ekonomi Kalimantan Selatan pada 2024 diprakirakan tetap tumbuh meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan perekonomian global.

Kinerja Digitalisasi Perbendaharaan dalam menggerakan ekonomi di Kalimantan Selatan di Tahun 2023 sudah sangat optimal, namun begitu masih perlu dioptimalkan di Tahun 2024 ke depan. Digitalisasi pengeluaran kas dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kecepatan pengeluaran kas. Shifting dari proses bisnis konvensional menjadi digital didukung dengan penyempurnaan regulasi, pengembangan platform, dan perluasan kerja sama dengan mitra kerja diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan perkembangan Digitalisasi Perbendaharaan dalam menggerakan ekonomi di Kalimantan Selatan di Tahun 2024.