Banjarbaru, 22 Januari 2024

PERKEMBANGAN APBN DAN APBD

“Peningkatan Kinerja APBN 2023: Penerimaan dan Belanja Negara Tumbuh Positif”

Kinerja APBN 2023 wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2023 secara umum meningkat jika dibandingkan periode tahun 2022. Hal ini ditunjukkaan dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp24,17 Triliun atau 108,16% dari target. Capaian ini meningkat 32,55% dibandingkan tahun lalu. Realisasi total belanja negara  sebesar Rp40,37 Triliun atau 99,11% dari pagu. Capaian ini meningkat 18,73% dibandingkan tahun lalu.

Dari sisi pendapatan negara, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang mberikan kontribusi sebesar Rp11,59 Triliun dan PPN yang memberikan kontribusi Rp6,57 Triliun. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 29,1%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,5%, dan sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 14,8%. Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh -10.57%.

Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6,64 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp429,21 Miliar dan penerimaan lainnya Rp6,21 Triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya.

Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp2,69 Triliun atau 202,77% dari target, tumbuh 88,58% (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence masyarakat yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp497,08 miliar atau 18,42% dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin.

Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 40,37 Triliun, atau sebesar 99,11% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,68 Triliun (97,62% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp31,68 Triliun (99,53% dari pagu). Realisasi belanja negara masih menumpuk di akhir tahun seiring dengan penyelesaian pekerjaan fisik konstruksi, realisasi belanja untuk persiapan Pemilu 2024, dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

Dukungan APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 55.429,95 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras sampai dengan Desember 2023 telah tersalur 23.123,33 ton, sedangkan untuk bantuan pangan telah terealisasi sebesar 13.653,64 ton kepada 199,276 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Subsidi listrik di wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp1.456,85 miliar. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 542.019 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 233.682 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 108.457 Metrik Ton.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 31,58 Triliun atau sebesar 99,53%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 22,31%. Realisasi DBH sebesar Rp18,75 Triliun (99,9%), Realisasi DAU sebesar Rp7,83 Triliun (94,3%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp1,06 Triliun (93,1%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp2,29 Triliun (97,9%), Realisasi Hibah sebesar Rp0,73 triliun (100%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp1,49 Triliun (99,9%), dan Insentif Fiskal sebesar Rp255,99 Miliar (100%). Realisasi TKD tertinggi adalah Kab. Balangan sebesar 99,82%.

“Output Kinerja APBN 2023 Dalam Mendukung Pembangunan Kalimantan Selatan”

Dari realisasi belanja APBN 2023 telah dihasilkan output-output di wilayah Kalimantan Selatan yang dikelompokkan dalam berbagi kategori, untuk belanja Kementrian/Lembaga output yang dihasilkan antara lain:

Belanja Kementerian/Lembaga

a. OUTPUT INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS

1. Rekonstruksi Jalan daerah, sepanjang 96 km, nilai Rp264,86 M
2. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan, sepanjang 37 km, nilai Rp136,03 M
3. Preservasi Jalan Strategis (ProPN), sepanjang 7 km, nilai Rp73,04 M
4. Preservasi Jalan Kawasan Prioritas (ProPN), sepanjang 36,5 km, nilai Rp121,99 M
5. Pembangunan/Penggantian jembatan, panjang 162 m, nilai Rp35,38 M
6. Pelabuhan Sungai direhabilitasi, sebanyak 8 unit, nilai Rp30,62 M
7. Pembangunan UPPKB Tabalong (Prioritas Nasional), sebanyak 1 unit, nilai Rp29,16 M
8. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional), sebanyak 1 unit, nilai Rp27,08 M
9. Pembangunan Halte Sungai sebanyak 6 unit, nilai Rp14,94 M
10. Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional (PEN), sejumlah 1 Layanan, nilai Rp13,51 M

b. OUTPUT PENDIDIKAN, VOKASI, PAUD

1. Tunjangan Profesi untuk Dosen Non PNS (bantuan pendidikan) kepada 2.709 orang, sebesar Rp62,82 M
2. Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) untuk Perguruan Tinggi kepada 4 Lembaga, nilai Rp32,8 M
3. Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) untuk Perguruan Tinggi Vokasi kepada 2 Lembaga, nilai Rp4,92 M
4. Bantuan Pembelajaran (BOPTN) untuk Perguruan Tinggi kepada 1 Lembaga, nilai Rp11,65 M
5. Dukungan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi) untuk PT Vokasi kepada 2 Lembaga, nilai Rp5,15 M
6. Peningkatan prasarana Madrasah (SBSN) sebanyak 6 unit, nilai Rp24,02 M
7. Bantuan BOS untuk siswa MA, MTs, MI, SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK kepada 70.392 orang | Rp82,61 M
8. Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi (bantuan pendidikan) kepada 2.806 orang, nilai Rp64,32 M
9. Guru Non-PNS penerima insentif (bantuan pendidikan) kepada 1.340 orang, nilai Rp3,10 M

 c. OUTPUT KETAHANAN SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Pengendalian banjir Sungai Barabai yang dibangun, sepanjang 2 km, nilai Rp98,79 M
2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Irigasi permukaan sepanjang 584 km, nilai Rp55,79 M
3. Perkuatan Tebing Sungai Tabalong yang dibangun panjang 0,2 km, nilai Rp34,97 M
4. Pembangunan Embung Jaro di Kabupaten Tabalong, jumlah 1 unit, nilai Rp28,55 M
5. Pelaksanaan Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (Irigasi Integratif dan Partisipatif), sepanjang 1 km, nilai | Rp28,6 M
6. Pengembangan Kawasan Bendungan Tapin, jumlah 1 unit, nilai Rp21,29 M
7. Fasilitas pendukung bendungan yang dibangun (Pintu Regulasi Bendungan Tapin), jumlah 1 unit nilai Rp16,16 M
8. Pelaksanaan Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project, jumlah 1 unit, nilai Rp12,15 M (Kontrak Multiyears)

 d. OUTPUT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah jumlah 27 unit, nilai Rp87,12 M
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 975 unit, nilai Rp22,82 M
3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota seluas 3.840 SR nilai Rp21,05 M
4. Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Bidang Perumahan jumlah 1.575 unit, nilai Rp16,57 M
5. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru jumlah 3 unit, nilai Rp11,27 M
6. Bantuan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (BPM Pamsimas) luas 3.840 SR nilai Rp10,79 M
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri jumlah 2 unit nilai Rp9,32 M

 e. OUTPUT PANGAN

1. Bantuan hewan Ternak Ruminansia Potong (Kambing, sapi), jumlah 2.5858 ekor, nilai Rp24,54 M
2. Bantuan Ternak Unggas dan Aneka Ternak jumlah 55.000 ekor nilai Rp7,79 M
3. Bantuan peralatan/sarana Pakan Olahan dan bahan pakan jumlah 1.450 ton, nilai Rp11,71 M
4. Pembangunan/penguatan Prasarana Balai Perbibitan Ternak jumlah 14 unit nilai| Rp9,2 M

f. BANSOS MASYARAKAT, kepada 913 penerima manfaat dengan nilai Rp792,09 Miliar

g. BANSOS PENDIDIKAN, kepada 384 penerima manfaat dengan nilai Rp13.575,5 Miliar

Sementata untuk output dari DAK Fisik antara lain pembangun SPAM jaringan perpipaan dengan jumlah 13.486 pipa sambungan dengan nilai Rp152,60 Miliar, jaringan irigasi untuk mengairi 5.206 Hektar dengan nilai Rp48,65 Miliar. Sementara ouput dari DAK Non Fisik antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 589.264 siswa dan 3.869 sekolah, pemberian tunjangan Guru ASN Daerah pada 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. Untuk Dana Dana telah dihasilkan output antara lain pemeliharan kendaraan ambulan, pembangunan jembatan desa, pembangunan pasar desa, pembuatan karamba, pembangunan lumbung desa, pembangunan MCK, dan beberapa output lainnya.

“KINERJA APBD: Kinerja Realisasi Pendapatan APBD Kalsel 2023 Mengalami Kenaikan 21,52%”

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Desember 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp35,53 Triliun atau sekitar 102,03% dari target, meningkat sebesar 21,52% jika dibandingkan tahun lalu. Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar 7,47 Triliun, Pendapatan Transfer 28,06 Triliun. Pendapatan Transfer sebesar 28,06 Triliun ini memberikan kontribusi sebesar 78,94% terhadap Pendapatan APBD.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar 84,87% atau sebesar Rp33,66 Triliun. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp9,22 Triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp9,47 Triliun, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp8,24 Triliun. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan paling tinggi pada belanja modal yaitu mencapai 78%, sedangkan belanja barang/jasa meningkat 29%, dan belanja pegawai hanya meningkat 6% jika dibandingkan tahun lalu.

KINERJA SEKTOR KEUANGAN

“Penyaluran KUR Kalimantan Selatan sebesar 4,66 Triliun, terbesar di Kota Banjarmasin”

Penyaluran KUR s.d. 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp5,28 triliun kepada 89.835 debitur. Secara bulanan, penyaluran KUR di Kalsel cenderung mengalami pertumbuhan yang positif pada bulan Mei s.d. Desember 2023. Hal tersebut disebabkan oleh terbitnya regulasi dan ketentuan penyaluran KUR pada akhir bulan Februari, sehingga penyaluran KUR baru efektif dilakukan pada bulan Maret. Kalsel Peringkat ke-16 Persentase Realisasi Penyaluran KUR terhadap Target Tertinggi se-Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan satu-satunya Kab/Kota yang mengalami peningkatan penyaluran KUR dengan persentase sebesar 31,08% dibandingkan tahun lalu sementara Kab/Kota lain cenderung mengalami penurunan. Penyaluran KUR oleh BRI mengalami kontraksi dibandingkan penyaluran tahun lalu sebesar -12,93% sementara penyaluran oleh Bank Kalsel dan Mandiri mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 48,31% dan 7,59%.

 "Penyaluran UMi Kalimantan Selatan Tertinggi di Tingkat Regional Kalimantan”

Penyaluran UMi s.d. 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp59,46 miliar kepada 14.482 debitur. Secara bulanan, penyaluran UMi di Kalsel cenderung berfluktuasi dengan growth penyaluran tertinggi terjadi pada bulan bulan Juli (941%) yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sementara kontraksi terdalam terjadi pada bulan November (-79%). Beradasarkan Realisasi Penyaluran Pembiayaan, Kalsel Peringkat 22 dari 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan wilayahnya, capaian penyaluran UMi tahun 2023 telah melampaui capaian penyaluran UMi tahun lalu kecuali untuk Kab. HST dan Banjarmasin yang mengalami kontraksi sebesar -20,42% dan -11,32%. Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di Kalsel rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 20,20%.

 “Pembiayaan Investasi Pada Sektor Prioritas Demi Kesejahteraan Masyarakat”

Progres Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), realisai penjualan unit perumahan s.d. Desember 2023 telah mencapai 9.613 unit perumahan. Total unit rumah melalui FLPP se-Indonesia, Prov. Kalsel menduduki posisi ke-8 (9.613 unit, nilai FLPP Rp1,15 T) dari total nasional yang memiliki nilai total mencapai Rp26,32 Triliun. Terdapat 9 Bank penyalur FLPP pada Provinsi Kalimantan Selatan. Bank dengan penyaluran terbesar adalah BTN (37,04%) dan Kab/Kota dengan FLPP terbanyak ada di Kab. Banjar (31,03%) Jumlah perumahan yang ada di Provinsi Kalsel mencapai 629 Perumahan dengan Pengembang sebanyak 360

ISU STRATEGIS

1. Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kalimantan Selatan

Total alokasi pembiayaan proyek SBSN di Kalimantan Selatan sebesar Rp4,01 Triliun selama periode 2013-2023, dengan jumlah proyek yang dilaksanakan oleh 10 Kemnterian/Lembaga. Proyek-proyek yang telah selesai antara lain Jembatan Sei Alalak (Rp278,4 Miliar), Gedung Kuliah Terpadu UIN Sunan Antasari (Rp506 Miliar), Gedung Teknik Inforamtika Politeknik Tanah Laut (Rp58 Miliar), Laboratorium Terpadu MAN Insan Cendekia (Rp8,42 Miliar), Jalan Batas Provinsi Kalteng -Batas Kota Banjarmasin (Rp59,8 Miliar).

 2. Isu Strategis Terkait Perpajakan

1. Pemadanan NIK-NPWP yang akan dimplementasikan paling lambat 30 Juni 20242. 
2. Pelapaoran SPT Tahunan ornag Pribadi dan SPT Tahunan Badan paling lambat 31 Maret 2024 untuk orang pribadi dan 30 April 2024 untuk Badan
3. Upaya untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan PPh 21, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Dalam peraturan ini tarif efektif dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

ISU TEMATIK

“ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN SERTA STRATEGI KEBIJAKAN PUSAT-DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DI DAERAH”

Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan memacu kegiatan produksi. Belanja pembangunan jalan, peningkatan jalan, dan pemeliharaan jalan di Kalimantan Selatan masing-masing berkontribusi sebesar 31,25%, 61,98%, dan 6,77% dari total realisasi belanja jalan. Secara keseluruhan, belanja pembangunan jalan di Kalimantan Selatan masih lebih rendah dari belanja peningkatan jalan, namun lebih tinggi dari belanja pemeliharaan jalan.Pembangunan infrastruktur jalan baru perlu ditingkatkan untuk memacu tumbuhnya iklim invetasi di Kalsel. Salah satu yang menarik investor adalah ketersediaan akses jalan yang dapat memperlancar distribusi hasil produksi dan kelancaran memperoleh bahan baku. Tren investasi Kalimantan Selatan semakin membaik. Terhitung mulai Januari hingga Juni 2023, total investasi Kalsel mencapai Rp8,85 Triliun. Investasi Kalimantan Selatan masih didominasi sektor pertambangan. Sementara sektor lain seperti industri pengolahan dan percepatan menuju hilirisasi perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur.

Dari kondisi yang ada di Kalimantan Selatan tersebut serta hasil analisis yang dilakukan, kami merekomendasikan supaya Investasi diarahkan  tidak   hanya   pada sektor   padat   modal melainkan juga pada sektor padat karya. Pemerintah dapat mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri karena berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini juga dikonfirmasi dari struktur PDRB Kalsel Triwulan III 2023 di mana sektor pertanian, perdagangan, dan industri mendominasi perekonomian Kalsel.

Selain hal tersebut, perlu juga adanya penyediaan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan lebih mudah dan melakukan komunikasi masif kepada calon-calon investor untuk meningkatkan nilai jual terhadap potensi yang dimiliki daerah. Pemanfaatan creative and sustainable financing untuk meningkatkan akses pembiayaan di Kalsel di antaranya untuk pembebasan lahan kawasan industri agar meningkatkan keyakinan investor. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan daya saing dalam pasar tenaga kerja.

POLICY RESPONS

1. Pemerintah perlu mengakselerasi belanja dan meningkatkan quality of spending sehingga perputaran ekonomi semakin baik dan dampaknya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Untuk Pemda, dapat melakukan akselerasi di Triwulan I melalui percepatan lelang dini dan  menyusun target serta KPI yang challenging tetapi realistis (yang diikuti dengan monev ketat monthly dan quarterly).
2. Investasi diarahkan tidak   hanya   pada sektor   padat   modal melainkan juga pada sektor padat karya. Pemerintah dapat mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, dan industri karena berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, sektor-sektor tersebut menyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini juga dikonfirmasi dari struktur PDRB Kalsel Triwulan III 2023 di mana sektor pertanian, perdagangan, dan industri mendominasi perekonomian Kalsel.
3. Penyediaan informasi potensi daerah yang dapat diakses dengan lebih mudah dan melakukan komunikasi masif kepada calon-calon investor untuk meningkatkan nilai jual terhadap potensi yang dimiliki daerah.
4. Pemanfaatan creative and sustainable financing untuk meningkatkan akses pembiayaan di Kalsel di antaranya untuk pembebasan lahan kawasan industri agar meningkatkan keyakinan investor.
5. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan daya saing dalam pasar tenaga kerja.

SUMBER: Siaran Pers Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan pada acara Media Briefing KINERJA FISKAL KALIMANTAN SELATAN BULAN DESEMBER 2023, Tema : “ KINERJA APBN 2023 BERHASIL MENJAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN SELATAN”