Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 24 Banjarmasin

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Sosialisasi & FGD UMi 2019 Hotel Nasa

Sosialisasi dan Focus Group Discussion Pembiayaan Ultra Mikro ( UMi)   Tahun 2019

       Banjarmasin (27/03/2019), Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi, pagi ini diselenggarakan SOSIALISASI dan FGD PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO dengan tema “Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat Investasi Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM untuk Kemakmuran Negeri”,bertempat di Hotel Nasa, Banjarmasin. Kegiatan ini diinisiasi dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Selatan serta mendorong pemerintah daerah dapat bersinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Kegiatan ini diikuti oleh dinas/bagian yang membidangi koperasi dan ekonomi se-Provinsi Kalimantan Selatan serta perwakilan dari

Penyalur pembiayaan Ultra Mikro (Pembiayaan UMi) antara lain Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Koperasi. Kegiatan dibuka secara resmi olehBapak Usdek Rahyono, S.H., Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) tahun 2018, yaitu Kabupaten Banjar sebagai Peringkat Pertama, Kabupaten Tanah Laut sebagai Peringkat Kedua dan Kota Banjarmasin sebagai Peringkat Ketiga. Selanjutnya acara inti dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan yaituSdr. Rizky Novrianto dan Sdr. Ragil Prihadi. Acara dimoderatori oleh Sdr. Arief Rokhman Kepala Seksi PPA IIB Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan. Pembiayaan UMi merupakan sebuah program lanjutan bagi masyarakat yang selama ini menjadi penerima proram Pemerinta melalui skema Bantuan Sosial yang ingin melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya namun memiliki kesulitan untuk mengakses pembiayaan permodalan dari Bank. Program ini juga merupakan komplemener dari skema pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah bahwa Pembiayaan UMi memiliki maksimal plafon pinjaman sebesar Rp. 10 juta, adanya kewajiban penyediaan pendampingan bagi Debitur oleh Penyalur dan penyalurannya melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).      

        Penyalur Pembiyayaan UMi saat ini terdiri dari PT. PNM, PT. Pegadaian dan lebih dari 22 koperasi yang telah bekerja sama sebagai lembaga linkage pada PT Bahana Artha Ventura. Pembiayaan UMi diluncurkan pada pertengahan tahun 2017 dan sampai dengan saat ini telah berhasil menjagkau lebih dari 846 ribu debitur dengan realisasi penyaluran lebih dari Rp. 2,1 triliun. Untuk wilayah Kalimantan Selatan Pembiayaan UMi telah menjankau 2.817 debitur dengan total penyaluran lebi dari Rp. 7,9 miliar. Penyaluran tertingi berada di Kabupaten Banjar dengan 1.533 debitur (total penyaluran Rp. 3,6 miliar), disusul oleh Kota Banjarmasin dengan 941 debitur (total penyaluran Rp. 2,9 miliar) dan pada tempat ketiga adalah Kota Banjarbaru dengan 190 debitur (total penyaluran Rp. 473 juta). Capaian realisasi penyaluran tersebut masih ada potensi untuk terus ditingkatkan dengan perluasan jangkauan Pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan. Diharapkan melalui kegiatan SOSIALISASI dan FGD PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO ini pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengenal potensi-potensi UMKM sebagai calon debitur dan LKBB seperti koperasi untuk dapat menjadi calon Lembaga Linkage pada Penyaluran Pembiayaan UMi, akan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku pelaksana Pembiayaan UMi dengan dukungan penuh dari Kantor Wilayah Direkotrat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan. Selain penyaluran DAK, pada kesempatan tersebut juga  diinformasikan penyaluran dana desa tahun 2018 tahap ke dua. Sudah ada empat daerah yang sudah masuk dan sebagian dananya dialirkan. “Keempat daerah tersebut adalah Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu dan Tapin, selebihnya masih belum , masih tahap pertama. Dalam kesempatan acara tersebut juga disampaikan ringkasan mengenai hasil Kajian Fiskal regional Tahun 2017, semoga dapat bermafaat bagi pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

Search