Banjarmasin, 26 Juni 2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Digitalisasi Treasury pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Letjen S. Parman nomor 27 Banjarmasin. Kegiatan FGD tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Syafriadi, dan dihadiri oleh 15 (lima belas) satuan kerja pengguna APBN wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, 10 vendor (penyedia barang/jasa) yang bergabung pada Marketplace Pemerintah (Digipay) serta KPPN Banjarmasin. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan pihak 3 (tiga) Bank Himbara Wilayah Banjarmasin yaitu BRI, BNI, dan Mandiri selaku mitra kerja Pemerintah dalam pembayaran APBN.

Selain dihadiri secara offline, kegiatan FGD tersebut juga diikuti peserta secara online/daring oleh 4 KPPN di daerah, yaitu KPPN Barabai, KPPN Pelaihari, KPPN Tanjung, dan KPPN Kotabaru, serta satuan kerja Kementerian/Lembaga pengguna APBN wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini, diperlukan upaya simplifikasi pada proses bisnis pemerintahan salah satunya pada transaksi belanja pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menginisiasi penerapan Cashless Society (Transaksi non tunai) melalui CMS maupun KKP, serta sistem Marketplace yang memungkinkan satuan kerja berbelanja dan melakukan pembayaran secara non tunai. Cashless Society ini dikembangkan berdasarkan manfaat dan tujuan yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan, dan memberikan kemudahan ketika melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui platform katalog elektronik, toko daring, dan marketplace berbasis platform pembayaran pemerintah.

Sistem marketplace adalah sistem layanan pemesanan dan pengadaan barang/jasa sampai dengan barang diterima secara elektronik dalam penggunaan Uang Persediaan yang dikembangkan oleh Penyedia Platform yang telah memenuhi ketentuan pengadaan barang/jasa dan pembayaran pemerintah atas beban APBN.

Digital Payment atau DIGIPay adalah Pembayaran dengan mekanisme overbooking/ pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/cash Management System (CMS) atau pendebetan kartu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui system marketplace.

Sedangkan Digipay adalah platform yang mengintegrasikan Sistem Marketplace dengan Sistem Digital Payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan.

Realisasi Digipay lingkup Satuan Kerja wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan sejak masa uji coba mulai November 2019 pada Satuan Kerja sampai dengan 31 Maret 2023 Digipay (Existing) telah digunakan oleh 510 satker di 30 K/L, 399 vendor, 7536 transaksi senilai Rp8,62 miliar. telah meraih penghargaan Tingkat Nasional, yaitu:

• Kategori Digipay
• Peringkat II Tingkat Kanwil DJPb Tipe Sedang (Kanwil DJPb Prov Kalsel)
• Peringkat I Tingkat KPPN Tipe A1 (KPPN Banjarmasin)
• Peringkat III Tingkat KPPN Tipe A1 (KPPN Barabai)
• Kategori CMS:
• Peringkat I Tingkat Kanwil DJPb Tipe Sedang (Kanwil DJPb Prov Kalsel)

Sebagai jawaban atas kendala/permasalahan dan berbagai masukan dalam pelaksanaan Digipay tahun-tahun sebelumnya, maka Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi baru yaitu Aplikasi Digipay Satu yang diimplementasikan mulai 1 April 2023.  

Realisasi Digipay Satu sampai dengan bulan Mei 2023 pada wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami peningkatan dibandingkan bulan April 2023 yaitu tercatat 55 transaksi menjadi 253 transaksi, dengan nilai transaksi dari  Rp167,9 juta menjadi sebesar Rp561,26 juta.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan FGD ini adalah untuk melakukan evaluasi atas kegiatan belanja Uang Persediaan menggunakan Digital Payment/Marketplace, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Cash Management System (CMS) selama Semester I 2023, menyamakan presepsi dan strategi perluasan Implementasi Digital Payment, dan menjalin sinergi antara pihak-pihak terkait dalam implementasi Digital Payment/ Marketplace, KKP, dan CMS, serta menemukan solusi untuk implementasi Digitalisasi Pembayaran Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan yang lebih baik.