Nota Kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ditandatangani hari ini Jumat (21/6) di sela-sela upacara paripurna Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Kesatuan Gerak PKK tahun 2019 Kabupaten Lombok Utara. Upacara yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pemenang ini dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD dan beberapa Instansi vertikal serta sekolah di Kabupaten Lombok Utara.
Syarwan selaku Kakanwil DJPb Provinsi NTB bersama Najmul Akhyar selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara membubuhkan tanda tangan pada Nota Kesepahaman ini dengan disaksikan oleh para pejabat Pemkab KLU termasuk para undangan dari Forkopimda. Nota Kesepahaman ini identik dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani juga oleh Syarwan dengan beberapa Bupati di Provinsi NTB ini. Pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan tajuk utama Nota Kesepahaman ini. Kualitas Kajian Fiskal Regional yang disusun secara periodik oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB diharapkan semakin meningkat dengan dukungan sajian data APBD yang lebih komprehensif. Kakanwil DJPb Provinsi NTB juga menjanjikan kepada para pimpinan daerah untuk memberikan data fiskal terupdate yang dirangkum dalam Kajian Fiskal Daerah ini sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan para pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan terkait perekonomian di wilayah mereka masing-masing.
Sehari sebelumnya, Syarwan juga telah berkunjung ke kantor Bupati KLU dan berdiskusi banyak dengan Sekretaris Daerah KLU yang saat itu didampingi juga oleh Asisten Bupati serta beberapa pimpinan OPD. Salah satu pokok diskusi yakni terkait realisasi penyaluran DAK FISIK dan Dana Desa serta program pemberdayaan masyarakat seperti KUR dan UMi. Selain itu, dalam diskusi tersebut Syarwan juga mengingatkan terkait kucuran dana APBN yang dikelola oleh beberapa OPD yang belum optimal penyerapannya.
Selain melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara, Syarwan pada hari yang sama juga mengunjungi Desa Pemenang Barat. Dengan di dampingi oleh Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara dan Camat Pemenang, Syarwan melihat lebih dekat kondisi desa yang baru saja dinobatkan sebagai Desa Terbaik di ajang lomba Desa tingkat Kabupaten Lombok Utara. Desa yang merupakan tempat kelahiran salah satu atlet lari nasional Indonesia yang sedang gemilang prestasinya yakni Lalu Muhammad Zohri ternyata merupakan desa dengan segudang potensi yang menunggu pengembangan lebih intensif. Meskipun secara kasat mata Desa ini masih berusaha bangkit dari kehancuran akibat bencana gempa di medio 2018 lalu namun saat ini denyut nadi kehidupan pembangunan terlihat mulai berjalan normal.
Dalam kesempatan berdialog dengan Kepala Desa Pemenang Barat, M. Syukri, Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Syarwan banyak menggali informasi terkait dampak kucuran Dana Desa di daerah ini baik dari segi pembangunan fisik/infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakatnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. M. Syukri selaku Kepala Desa menyatakan sangat senang dengan kunjungan Kakanwil DJPb Provinsi NTB ini ke desanya. Dengan semangat yang luar biasa Kepala Desa dua periode ini bercerita tentang bagaimana upayanya mencari dan menggandeng berbagai pihak untuk “mengeroyok” pembangunan di desanya. Sistem Zonasi berdasarkan potensi kampung di desanya telah berhasil beliau susun dan petakan. Potensi Ekowisata, potensi perindustrian, potensi pendidikan dan beberapa potensi lainnya menjadi “jualan” yang beliau tawarkan kepada berbagai pihak yang bisa diajak bekerjasama. Hasil nya menurut beliau sudah sangat terlihat. Beberapa proyek kerjasama berhasil didapatkan.Wilayah Desanya dijadikan sebagai pilot project beberapa kegiatan pengembangan ekonomi. Namun demikian dengan segala keberhasilannya, beliau tetap dengan semangat secara langsung meminta masukan dan petunjuk dari Kakanwil DJPb Provinsi NTB agar desanya mampu menjadi pengelola dana desa yang transparan, akuntabel dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya di masa depan. (ben).