Padang, 17 Desember 2024 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumatera Barat Semester II Tahun 2024 yang berlangsung pada Selasa (17/12) di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Gubernur Sumatera Barat, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, serta perwakilan dari lembaga keuangan dan pemerintah daerah.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2024 serta merencanakan langkah strategis untuk tahun 2025. Salah satu agenda utama rapat adalah pembahasan komoditas unggulan daerah dan hilirisasi potensi tersebut untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses keuangan. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Kanwil DJPb Sumatera Barat dalam memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Bapak Roni Nazra, Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, TPAKD berhasil menjadi akselerator dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat. Program TPAKD tahun 2024 difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi prioritas yang diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian daerah.
“Program TPAKD tahun 2024 telah berfokus pada pengembangan sektor ekonomi prioritas yang dapat menjadi lokomotor perekonomian daerah Sumatera Barat,” ujar Bapak Roni.
Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa TPAKD memainkan peran vital dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Beliau juga menyoroti pentingnya peningkatan akses keuangan untuk sektor UMKM serta pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat.
Selain itu, beliau mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur, dan ketidaksesuaian produk serta layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bapak Mahyeldi menekankan perlunya partisipasi aktif seluruh stakeholders, analisis terkait kendala inklusi keuangan, serta penggunaan platform digital dan produk keuangan yang tepat.
Dalam sesi evaluasi capaian program TPAKD tahun 2024, Bapak Yozarwardi, Pj. Sekretaris Daerah, memaparkan sejumlah program yang telah dilaksanakan, antara lain peningkatan akses keuangan syariah melalui program iktisar pesantren, pemberdayaan masyarakat nagari dengan program Satu Nagari Satu BUMNag, serta pemberdayaan UMKM melalui program Aksesku Merata dan kredit melawan renternir.
Kanwil DJPb Sumatera Barat turut memberikan kontribusi dengan menyampaikan capaian dalam pemberdayaan UMKM, salah satunya melalui penyaluran UMi yang mencapai Rp315 miliar dalam tahun 2024. Selain itu, Kanwil DJPb juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat membantu UMKM yang belum bankable untuk menjadi bankable.
Sesi diskusi yang dipimpin oleh Ibu Kuartini Deti, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sumatera Barat, membahas berbagai isu terkini terkait dengan program TPAKD, termasuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan literasi keuangan. Para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Bank Nagari, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, menyatakan komitmen mereka untuk mendukung program-program TPAKD yang fokus pada pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi syariah, serta pengembangan sektor pertanian.
Rapat ditutup oleh Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Roni Nazra, yang menegaskan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas di Sumatera Barat. Beliau berharap agar program TPAKD dapat terus berlanjut dengan fokus pada peningkatan akses keuangan yang berkelanjutan, serta memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
