Padang, 6 Maret 2025 – Sehubungan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Barat bersama Forum Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Barat (FEBA) melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
FEBA, yang dibentuk pada Januari 2024, merupakan forum inisiatif Kanwil DJPb Sumbar yang beranggotakan pimpinan instansi vertikal di Kota Padang yang menjadi mitra Komisi XI DPR. Forum ini terdiri dari Kementerian Keuangan (DJPb, DJP, DJBC, DJKN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pusat Statistik.
Dalam pertemuan tersebut, Tim FEBA dan Gubernur membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, penggalian potensi ekonomi, serta peningkatan kemandirian fiskal. Kepala Kanwil DJPb menekankan pentingnya peran perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) dalam menganalisis dampak fiskal dan ekonomi daerah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kebutuhan pengembangan pelabuhan besar guna mendukung ekspor komoditas unggulan Sumbar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan peluang penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan regulasi yang telah siap untuk mendukung implementasinya. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi pangan Sumbar, termasuk tren deflasi pada Februari serta perkembangan ekspor komoditas seperti gambir dan pinang.
Dari sisi perekonomian, FEBA telah mengagendakan forum diskusi pada 15 April 2025 untuk membahas strategi penguatan ekonomi daerah. Bank Indonesia (BI) menyoroti potensi perantau Minang dalam memperkuat perbankan daerah dengan membuka rekening dan menyimpan dana di Bank Nagari.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyoroti perlunya pengembangan pelabuhan yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas (overload), yang menyebabkan antrean kapal ekspor menjadi panjang. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata, terutama di kawasan sekitar bandara, juga menjadi prioritas guna meningkatkan daya tarik investasi dan kunjungan wisatawan.
FEBA juga mengusulkan inisiatif untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional dengan Indian Ocean Rim Association (IORA). Selain itu, menjelang perayaan 10 tahun Sumatera Barat, berbagai program strategis tengah disiapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Di bidang aset dan pengelolaan keuangan daerah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengusulkan optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan (revenue center). Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan komitmennya dalam mengawal efektivitas dan transparansi penggunaan APBN serta APBD.
Pengembangan ekonomi Sumatera Barat juga menjadi perhatian utama, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah timur dengan akses pelabuhan yang lebih optimal. Selain itu, sektor pertanian unggulan didorong untuk terus berkembang melalui hilirisasi, guna meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk bersinergi dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing ekonomi Sumatera Barat di tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana yang telah berjalan, pertemuan FEBA akan terus diagendakan secara rutin minimal setiap tiga bulan sekali, agar dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah.
