Padang, 7 Maret 2025 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (7/3). Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar, serta perwakilan dari Bank BNI.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah tingkat inklusi keuangan masyarakatnya. "Peran kita sangat krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui strategi literasi dan inklusi keuangan yang terintegrasi dalam RPJPD hingga tingkat daerah," ujar Roni. Ia menjelaskan bahwa target inklusi keuangan di Sumatera Barat ditetapkan sebesar 86,72% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 99,3% pada tahun 2045. Adapun arah strategis TPAKD tahun 2025 mencakup program Tematik untuk akselerasi pemanfaatan produk industri keuangan, Business Matching guna memperkuat ekonomi daerah, serta program selaras RPJPN untuk meningkatkan aset perbankan, dana pensiun, dan asuransi.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri, menyoroti bahwa peningkatan akses keuangan harus selaras dengan prioritas pembangunan Sumbar, yaitu sektor pariwisata dan UMKM. "Sumbar difokuskan pada pengembangan industri halal, ekspor, dan penciptaan ekosistem bagi UMKM. Oleh karena itu, penting untuk menggali potensi ekonomi unggulan yang dapat dijadikan program prioritas," jelasnya. Salah satu upaya strategis yang didorong adalah pemanfaatan sukuk untuk mendukung ekonomi daerah serta edukasi literasi keuangan bagi petani dan pelaku usaha.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, dalam kesempatan yang sama menyampaikan potensi besar ekspor komoditas unggulan Sumatera Barat, khususnya kopi dan gambir.
"Saat ini, eksportir dan importir dari Norwegia telah mengambil kopi dari Solok dan Jambi, dengan minat terbesar pada kopi Minang. Ini peluang besar yang perlu kita seriusi," ungkapnya.
Selain itu, Kanwil DJPb Sumbar juga tengah menginisiasi program hilirisasi bumbu rendang untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji di Makkah. "Dua minggu lalu kami berdiskusi dengan BPKH mengenai kebutuhan rendang selama musim haji yang mencapai 300 ton, bahkan hingga 1.500 ton di puncak musim. Jika bumbu rendang dapat dipasok dari Sumatera Barat, maka dampaknya akan luar biasa bagi petani lokal."
Lebih lanjut, Syukriah HG juga menyoroti keberhasilan HIPERMI (Himpunan Pengusaha Randang Minangkabau) yang telah terbentuk di 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat. "Kami ingin merangkai ini dalam ekosistem yang lebih besar. Bersama Indonesia Re, kami berencana membangun Kampung Bumbu Rendang di Aia Angek sebagai role model," tambahnya. Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir lebih jauh dalam membangun sektor ekspor berbasis potensi lokal, seperti yang dilakukan oleh Eoutopia dalam ekspor bunga mawar ke Belanda.
Dengan langkah konkret yang telah dirumuskan dalam rapat ini, diharapkan inklusi keuangan dan ekspor komoditas unggulan Sumatera Barat dapat semakin diperkuat, mendukung visi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [Humas Kanwil DJPb Sumatera Barat]
