Padang, 20 Maret 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kajian strategis terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang. Acara ini diadakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams dan dihadiri oleh 49 peserta dari berbagai instansi dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Kepala KSOP Teluk Bayur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Sumatera Barat.
Dialog Kajian Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang 2025-2035 merupakan langkah strategis yang diambil oleh Kanwil DJPb Sumatera Barat sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Acara ini dibuka dengan Keynote Speech dari Bapak Arry, Asisten II Setda Provinsi Sumatera Barat, yang menekankan bahwa inisiatif ini sangat berharga dan selaras dengan kondisi terkini, serta memberikan perspektif baru dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sambutan juga disampaikan oleh Ibu Syukriah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, yang menyoroti peran penting pengelolaan fiskal dan keuangan negara dalam mendukung infrastruktur daerah. Sementara itu, Bayu Agatyan sebagai narasumber utama memaparkan urgensi pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai pusat logistik yang dapat mendukung peningkatan ekspor Sumatera Barat, khususnya dalam sektor hilirisasi produk pertanian, CPO, serta hasil tambang.
Dalam diskusi ini, sejumlah poin strategis turut dibahas, termasuk pentingnya memasukkan proyek ini dalam RPJMD 2025 dan RPJMN 2025, agar mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Selain itu, kesiapan SDM di daerah pembangunan perlu diantisipasi sejak dini, guna memastikan tenaga kerja yang kompeten dalam mendukung kawasan industri sekitar pelabuhan. Usulan lain yang mengemuka adalah agar proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dapat diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional.
Perwakilan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat menjelaskan kondisi terkini Pelabuhan Teluk Tapang serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk pengembangannya, sementara Dinas Perhubungan memaparkan data teknis terkait kesiapan infrastruktur pelabuhan. Dari sisi konektivitas, Kepala KSOP Teluk Bayur turut memberikan wawasan mengenai kondisi dan rencana pengembangan pelabuhan yang akan mendukung distribusi logistik dan perdagangan Sumatera Barat ke negara-negara di kawasan Selatan-Selatan.
Acara ini mendapat respons positif dari para peserta yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor dalam merealisasikan proyek ini. Dengan kehadiran berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, pusat, maupun sektor usaha, dialog ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat realisasi Pelabuhan Teluk Tapang sebagai gerbang ekspor utama Sumatera Barat. Sinergi dan tindak lanjut dari semua pihak sangat diperlukan agar proyek ini dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Teluk Tapang bukan hanya pelabuhan, tetapi masa depan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. [Kontributor Bayu Agatyan (Kepala Bidang PAPK)]
