Padang, 25 Maret 2025 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Panglima Kogabwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, dengan agenda pembahasan terkait kebijakan Koperasi Merah Putih di Sumatera Barat serta optimalisasi pemanfaatan dana desa.
Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional dengan membentuk koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk membentuk satu koperasi di setiap nagari, dengan target implementasi paling lambat Juni 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat ekosistem usaha berbasis komunitas.
Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas peran dana desa dalam mewujudkan Asta Cita Kedua - Ketahanan Pangan dan Asta Cita Keenam - Membangun dari Desa. Di Sumatera Barat, dana desa tahun 2025 dialokasikan untuk 1.035 nagari dengan total pagu sebesar Rp1,05 triliun. Hingga 25 Maret 2025, penyaluran dana desa telah mencapai Rp331 miliar atau 31,40 persen dari total pagu. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas dalam percepatan penyaluran dan optimalisasi penggunaan anggaran.
Ditjen Perbendaharaan, melalui Kanwil DJPb Sumbar, berperan aktif dalam mengawal dana desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). Secara keseluruhan, total pagu TKD untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 mencapai Rp21,08 triliun. Dana desa ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan potensi unggulan Sumatera Barat, seperti sektor pertanian dan energi biru, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat sebagai perwakilan Kemenkeu di daerah akan terus mengawal penyaluran dana desa serta mendukung inisiatif ‘Satu Nagari, Satu Koperasi’. Dengan terbentuknya koperasi di setiap nagari merupakan upaya bagaimana membangun kemandirian dari bawah yaitu dari nagari,” ujar Syukriah HG.
Sebagai langkah strategis, Kanwil DJPb Sumbar akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal. Sinergi ini mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan koperasi serta pengelolaan dana desa yang lebih efektif. [Humas Kanwil DJPb Sumbar]
