Padang, 9 April 2025 — Dalam suasana hangat pasca Idulfitri, jajaran Kementerian Keuangan di Sumatera Barat memanfaatkan momentum kebersamaan untuk berdiskusi langsung dengan Gubernur Sumatera Barat. Pertemuan yang berlangsung pada hari Selasa (8/4) ini menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan serta penguatan ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil DJPb menyampaikan salam hangat dari seluruh jajaran Kemenkeu Satu di Sumatera Barat serta menginformasikan beberapa poin strategis hasil pembahasan lintas unit Kementerian Keuangan yang relevan dengan pembangunan daerah. Salah satu topik yang dibahas adalah pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang yang menjadi perhatian bersama untuk mendukung konektivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Sumatera Barat. Selain itu, turut disampaikan hasil kajian awal terkait pengembangan hilirisasi industri perkebunan gambir yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Sumbar. Dalam sektor ekspor, juga dibahas peluang ekspor produk rendang ke Arab Saudi melalui BPKH Limited di Saudi Arabia, yang dapat dilaksanakan melalui skema business to business (B to B).
Dari sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan oleh pegawai pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang baik, namun tetap perlu terus ditingkatkan, khususnya pada bulan Maret. Selain itu, para peserta lelang diimbau agar memastikan memiliki tax clearance atau status bebas tunggakan pajak sebagai salah satu syarat keikutsertaan. DJP juga mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sebagai upaya peningkatan penerimaan negara, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah. Menyikapi adanya perubahan sistem pelayanan perpajakan dengan implementasi Coretax, disampaikan bahwa seluruh Kantor Pelayanan Pajak siap memberikan pendampingan dan bantuan kepada Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam penggunaannya agar proses pelaporan dan pembayaran pajak tetap berjalan lancar.
Sementara itu, dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui KPKNL Padang, disampaikan pentingnya optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contoh konkret yang disorot adalah pemanfaatan aset seperti GOR, lapangan basket, dan lapangan sepak bola yang selama ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi keuangan kepada daerah, baik melalui PNBP maupun kas daerah. Selain itu, aset-aset daerah yang disewakan seperti kantin dan ATM juga diusulkan untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap nilai sewanya agar sesuai dengan harga pasar dan dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih optimal.
Gubernur Sumatera Barat menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Beliau menekankan bahwa sinergi lintas instansi sangat penting dalam mendorong efisiensi kebijakan, penguatan fiskal daerah, serta pencapaian target-target pembangunan strategis di Sumatera Barat. Pertemuan ini ditutup dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, optimis bahwa kemandirian fiskal di Sumatera Barat dapat semakin diperkuat ke depannya. [Humas Kanwil DJPb Sumbar]
