Padang, 25 September 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Triwulan III Tahun 2025 secara daring melalui Microsoft Teams. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Badan Keuangan Daerah (BPKAD/BPKD) se-Sumatera Barat dan bertujuan memperkuat kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah agar semakin transparan dan akuntabel.

 

 

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya melalui partisipasi aktif dan berbagi pengalaman agar kegiatan ini memberi manfaat nyata bagi pengelolaan keuangan daerah. Kepala Kanwil DJPb Sumbar turut menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi serta menyediakan saluran pengaduan bagi pelanggaran integritas.

Kegiatan ini menghadirkan tiga materi utama. Materi pertama, PSAP 14: Akuntansi Aset Tak Berwujud, disampaikan oleh Solikhin dari Kanwil DJPb Sumbar yang menjelaskan definisi, kriteria pengakuan, serta perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud. Materi kedua, Aktivasi Akun Coretax, dibawakan oleh Deni Juffandri dan Ismi Megasari dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi yang menjelaskan tahapan validasi akun, penggunaan tanda tangan elektronik, dan integrasi data perpajakan digital. Sementara materi ketiga, Diseminasi Government Finance Statistics (GFS), disampaikan oleh Bayu Agatyan dari Kanwil DJPb Sumbar yang memaparkan pentingnya penyusunan statistik keuangan pemerintah untuk mendukung analisis fiskal dan kebijakan makroekonomi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan sangat efektif dengan tingkat kepuasan peserta mencapai 95,94 persen. Peserta menilai materi yang disampaikan relevan, aplikatif, dan bermanfaat dalam mendukung peningkatan kapasitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Kanwil DJPb Sumbar terus berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah di seluruh Sumatera Barat. Pembinaan ini merupakan bagian dari peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang tidak hanya menjalankan fungsi perbendaharaan, tetapi juga memperkuat ekosistem fiskal daerah melalui peningkatan kapasitas, sinergi, dan pembinaan berkelanjutan.

Dengan penerapan standar akuntansi yang konsisten, pemahaman yang komprehensif terhadap GFS, serta pemanfaatan sistem keuangan digital, diharapkan pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan kredibel sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik.

[Tyas Sulistiani - Bidang PAPK]