Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan November 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per November 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,00.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Oktober 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Oktober 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,13.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan September 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per September 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,41.

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diajukan oleh Satuan Kerja dalam proses pencairan dana. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pengeluaran yang sudah dianggarkan dapat direalisasikan tepat waktu. Namun, tidak jarang terjadi penolakan SPM oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Penolakan SPM adalah situasi di mana SPM yang sudah diterbitkan tidak dapat diproses oleh KPPN karena tidak memenuhi syarat atau ada kesalahan dalam SPM tersebut. Penolakan ini tentu dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran yang berdampak pada kinerja operasional Satuan Kerja. Oleh karena itu, mengetahui cara-cara efektif untuk mengurangi penolakan SPM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Agustus 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Agustus 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,56.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Juli 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Juli 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 91,39.

Kekurangan gaji pegawai (PNS/TNI/Polri/PPPK) di satuan kerja pemerintah pusat dibuat daftar gajinya menggunakan aplikasi gaji. Aplikasi gaji yang pada saat artikel ini dibuat terbagi ke 2 jenis yakni aplikasi gaji berbasis web (selanjutnya disebut Gaji web) bagi PNS dan aplikasi gaji berbasis desktop (selanjutnya disebut Gaji desktop) bagi TNI, Polri dan PPPK. Artikel ini akan membahas di lingkup Gaji Web saja.

“Ini SP2D kok belum terbit ya? Padahal udah diproses dari pagi. Kenapa ya?”

Dewasa ini, kerap timbul pertanyaan “Mengapa terdapat SP2D yang tidak terbit langsung setelah SPM diajukan oleh satuan kerja?”. Jawabannya adalah adanya Renkas Harian atau Scheduled Payment Date (SPD) yang berpengaruh pada kapan SP2D akan diterbitkan oleh KPPN.