Monitoring dan Evaluasi (monev) Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk mewujudkan ketercapaian Output dan Outcome belanja pemerintah. Permasalahan pelaksanaan anggaran yang sering dihadapi satuan kerja antara lain: (1) perencanaan yang kurang baik; (2) alokasi yang kurang wajar; (3) pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal; (4) realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana; (5) penyerapan yang tidak proporsional; (6) pencapaian output yang dibawah target; dan (7) kendala teknis operasinal dan kebijakan. 

Pelaporan data capaian output merupakan salah satu penilaian dari delapan indikator pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian Output memegang peranan penting dalam penilaian IKPA karena mempunyai bobot teritnggi yaitu 25% dari seluruh indikator pada IKPA. Tata cara penilaian pada Capaian Output merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER - 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

Presiden Republik Indonesia resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tuunjangan Tahun 2025 yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, satuan kerja dapat mengajukan SPM Pembayaran THR ke KPPN mulai tanggal 13 Maret 2025 dan akan mulai disalurkan pada tanggal 17 Maret 2025.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satuan kerja agar SPM Pembayaran THR yang diajukan tidak ditolak KPPN.

Perkembangan proses bisnis dan peraturan dalam pelaksanaan APBN yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, mengharuskan dan menuntut adanya inovasi dan simplifikasi terkait pelaksanaan anggaran. Perkembangan teknologi informasi tersebut dilakukan melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) yang merupakan bentuk respon Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terhadap faktor eksternal dan internal yang meliputi perkembangan teknologi informasi, peningkatkan kualitas layanan, kebutuhan dan pengelolaan basis data, simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis, dan mandat program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. PPP adalah interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan gaji Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), pemerintah telah menghadirkan Aplikasi Gaji Web Modul PPNPN sebagai solusi digital bagi satuan kerja. Implementasi aplikasi ini menuntut kesiapan dan pemahaman yang baik dari setiap satuan kerja agar proses administrasi penggajian berjalan lancar, sesuai regulasi, dan bebas dari kendala teknis. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan satuan kerja untuk memastikan penggunaan aplikasi ini optimal, mulai dari persiapan data hingga pemenuhan aspek kepatuhan dalam pengelolaannya.

JAKARTA - Dalam rangka menjalankan perannya sebagai financial advisor, KPPN Jakarta I melaksanakan monitoring dan evaluasi "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024" ke Satker BLU PPK Kemayoran pada Rabu (22/01). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kinerja pelaksanaan anggaran dan juga menggali insight baru dari satuan kerja lingkup KPPN Jakarta I. Melalui kegiatan ini juga terjalin kolaborasi dan komunikasi yang intensif dengan satuan kerja.

"Mohon dibantu untuk reset user SAKTI an……. NIK XXXXXXXXXXX dikarenakan lupa password."

Permintaan ini kerap kali diajukan oleh user SAKTI pada satker ke KPPN melalui tiket Hai CSO KPPN Jakarta I ataupun via japri WA CSO. Tercatat selama tahun 2024 terdapat 300 tiket Hai CSO terkait dengan permintaan reset password user SAKTI. Perlu diketahui bahwa pada bulan Agustus 2023, HAI DJPB telah mengembangkan inovasi terbarunya yaitu layanan Chatbot - HAI. Apakah layanan Chatbot - HAI itu?

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan November 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per November 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,00.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Oktober 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Oktober 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,13.