Implementasi SAKTI pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) nyatanya memang mempermudah penyelesaian beberapa permasalahan umum satuan kerja. Hal tersebut dikarenakan struktur data SAKTI dan SPAN yang lebih selaras daripada sistem aplikasi yang dipakai satker sebelumnya. Di antara struktur data yang selaras yang akan kita bahas adalah struktur pada modul komitmen yakni pada data supplier dan kontrak.

Pada tahun anggaran 2021, lebih tepatnya sekitar kurun semester II tahun 2021, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain. Peraturan ini mengakomodasi untuk para Pekerja Penerima Upah (PPU) agar dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Lantas, bagaimana pemotongan iuran jaminan kesehatan berjalan?

Polarisasi pada kinerja Capaian Rincian Output (CRO) merupakan hal yang baru yang nantinya akan diimplementasikan pada IKPA 2023, khususnya pada indikator capaian output. Sebenarnya, konsep polarisasi ini sudah sempat digaungkan pada akhir tahun anggaran 2022 pada saat pengisian capaian output desember 2022 melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-10/PB.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L Tahunan 2022. Dalam nota dinasnya, terdapat ketentuan pengisian RVRO untuk RO yang bersifat spesifik, yakni antara lain adalah satker yang memiliki polarisasi capaian kinerja minimize maka diminta untuk mengisi RVRO dengan disamakan pada target RVRO pada DIPA dan mengisikan kode referensi keterangan 99 (lainnya).

 Pengajuan SPM-UP

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Lantas bagaimana tata cara pengajuan SPM UP? Simak, informasi berikut

Dalam suatu organisasi dibutuhkan strategi untuk menunjang tujuan-tujuan tertentu serta sasaran jangka panjang. Kepala KPPN Jakarta I dibantu Subbag Umum telah mengoordinasikan perumusan satu strategi organisasi berdasarkan STEP, SWOT, dan TOWS (berdasarkan kondisi tahun 2022). Dokumen analisis strategi Organisasi berdasarkan STEP, SWOT, TOWS, dan Kesimpulan formulasi strategi dapat diakses pada link ini.