Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang diajukan oleh Satuan Kerja dalam proses pencairan dana. Proses ini sangat krusial untuk memastikan bahwa pengeluaran yang sudah dianggarkan dapat direalisasikan tepat waktu. Namun, tidak jarang terjadi penolakan SPM oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Penolakan SPM adalah situasi di mana SPM yang sudah diterbitkan tidak dapat diproses oleh KPPN karena tidak memenuhi syarat atau ada kesalahan dalam SPM tersebut. Penolakan ini tentu dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran yang berdampak pada kinerja operasional Satuan Kerja. Oleh karena itu, mengetahui cara-cara efektif untuk mengurangi penolakan SPM sangat penting untuk meningkatkan efisiensi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Agustus 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Agustus 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 92,56.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Melalui Aplikasi OMSPAN, telah dilakukan penilaian capaian nilai IKPA bulan Juli 2024 untuk para satuan kerja (satker) mitra KPPN Jakarta I. Berdasarkan capaian IKPA per Juli 2024 tersebut, rata-rata nilai IKPA satker mitra KPPN Jakarta I adalah 91,39.

Kekurangan gaji pegawai (PNS/TNI/Polri/PPPK) di satuan kerja pemerintah pusat dibuat daftar gajinya menggunakan aplikasi gaji. Aplikasi gaji yang pada saat artikel ini dibuat terbagi ke 2 jenis yakni aplikasi gaji berbasis web (selanjutnya disebut Gaji web) bagi PNS dan aplikasi gaji berbasis desktop (selanjutnya disebut Gaji desktop) bagi TNI, Polri dan PPPK. Artikel ini akan membahas di lingkup Gaji Web saja.

“Ini SP2D kok belum terbit ya? Padahal udah diproses dari pagi. Kenapa ya?”

Dewasa ini, kerap timbul pertanyaan “Mengapa terdapat SP2D yang tidak terbit langsung setelah SPM diajukan oleh satuan kerja?”. Jawabannya adalah adanya Renkas Harian atau Scheduled Payment Date (SPD) yang berpengaruh pada kapan SP2D akan diterbitkan oleh KPPN.

Implementasi SAKTI pada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) nyatanya memang mempermudah penyelesaian beberapa permasalahan umum satuan kerja. Hal tersebut dikarenakan struktur data SAKTI dan SPAN yang lebih selaras daripada sistem aplikasi yang dipakai satker sebelumnya. Di antara struktur data yang selaras yang akan kita bahas adalah struktur pada modul komitmen yakni pada data supplier dan kontrak.

Pada tahun anggaran 2021, lebih tepatnya sekitar kurun semester II tahun 2021, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain. Peraturan ini mengakomodasi untuk para Pekerja Penerima Upah (PPU) agar dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain. Lantas, bagaimana pemotongan iuran jaminan kesehatan berjalan?

Polarisasi pada kinerja Capaian Rincian Output (CRO) merupakan hal yang baru yang nantinya akan diimplementasikan pada IKPA 2023, khususnya pada indikator capaian output. Sebenarnya, konsep polarisasi ini sudah sempat digaungkan pada akhir tahun anggaran 2022 pada saat pengisian capaian output desember 2022 melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-10/PB.2/2023 tanggal 3 Januari 2023 hal Ketentuan Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L Tahunan 2022. Dalam nota dinasnya, terdapat ketentuan pengisian RVRO untuk RO yang bersifat spesifik, yakni antara lain adalah satker yang memiliki polarisasi capaian kinerja minimize maka diminta untuk mengisi RVRO dengan disamakan pada target RVRO pada DIPA dan mengisikan kode referensi keterangan 99 (lainnya).