Kegiatan Road to HAKORDIA 2023
Kegiatan dilaksanakan setelah Shalat Jumat selesai, didahului dengan kegiatan ‘Jumat Berkah’ berupa pembagian 50 buah nasi kotak kepada kalangan dhuafa. Selanjutnya dilakukan pembagian pamflet anti korupsi kepada para Jamaah Shalat Jumat. Selain Jamaah dewasa, kegiatan ini pun menargetkan jamaah anak-anak dengan harapan dapat memupuk kesadaran akan bahaya korupsi, gratifikasi, dan kolusi.

Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang terdapat pada setiap Kementerian/Lembaga hingga level satker sebagai unit terkecil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Hai, Sobat Jakma!

Buletin Babe Jali merupakan sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kinerja, kegiatan, dan berita terbaru seputar pengelolaan APBN pada KPPN Jakarta V. Informasi yang disajikan dalam buletin ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat luas mengenai kontribusi dan peran KPPN Jakarta V dalam mengelola dana APBN yang nanti akan dipergunakan untuk memutar roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lengkapnya, Babe Jali Edisi I bisa dibaca secara online disini↗  |  atau unduh PDF nya disini↗. 

Penilaian kinerja merupakan sarana untuk evaluasi atas pelaksanaana kinerja suatu organisasi. Juga dapat menjadi alat ukur dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Sebagai instansi layanan publik, KPPN Jakarta V juga melakukan penilaian kinerja atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Lantas bagaimana NKO dan capaian kinerja Kemenkeu Three KPPN Jakarta V sampai dengan periode Triwulan III 2023? Yuk, kita liat bersama dalam infografis berikut.

#KPPNJakartaV
#Kinerja
#InTress

Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang terdapat pada setiap Kementerian/Lembaga hingga level satker sebagai unit terkecil mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.