Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan nasional. APBN memiliki fungsi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Laporan tersebut disusun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hallo Sobat Jakma,
Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada KPPN Jakarta V telah selesai ditetapkan. Dokumen ini memuat Pernyataan Kesanggupan, Visi, Peta Strategi dan Target Kinerja di sepanjang Tahun 2026. Yuk simak informasinya melalui info grafis berikut ini.

Menjelang akhir tahun anggaran, suasana di banyak satuan kerja sering kali berubah drastis. Waktu terasa semakin sempit, target kinerja harus tercapai, dan pekerjaan dengan penyedia belum seluruhnya tuntas. Dalam kondisi seperti tersebut, muncul satu istilah yang kerap dianggap sebagai “solusi” yaitu perpanjangan kontrak pada rekening penampungan akhir tahun (RPATA).

Setiap tahun, Anda mungkin mendengar pemerintah mengumumkan APBN senilai ribuan triliun rupiah. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana mengelola uang sebanyak itu dan bagaimana caranya sampai ke tangan masyarakat? Jawabannya ada dalam sebuah siklus yang berjalan setiap tahun, melewati tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Halo Sobat #InTress Jakma

Pelaksanaan anggaran yang terencana dengan baik tentunya akan lebih memberikan manfaat dalam penyaluran dana kepada masyarakat.
Simak Realisasi APBN Lingkup KPPN Jakarta V s.d. Februari 2026 berikut.