Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menguatkan sinergi, dan menyamakan persepsi, KPPN Jakarta V secara rutin mengimplementasikan Learning Organization Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan ini diselenggarakan tidak hanya mendiskusikan seputar teknis tugas, fungsi, serta proses bisnis KPPN saja, melainkan salah satunya membahas terkait penanaman nilai-nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka menguatkan kolaborasi dan budaya kerja organisasi.
Pada Rabu, 23 Juni 2021, KPPN Jakarta V kembali menggelar kegiatan GKM dalam bentuk Focus Discusion Group (FGD) yang diikuti secara luring maupun virtual oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Jakarta V. Dengan mengangkat tema “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya”, materi disampaikan secara langsung oleh Kepala KPPN Jakarta V, Ibu Dewi Yanti. Terdapat tujuh program yang akan dilaksanakan dalam rangka penguatan budaya dan sistem Kemenkeu Satu, antara lain penguatan budaya dan SDM Kemenkeu, penguatan kolaborasi pengembangan dan pengelolaan TIK, kolaborasi pengelolaan aset dan efisiensi tata ruang kantor, regulasi dan advokasi yang optimal, penguatan kolaborasi pengelolaan komunikasi, penguatan kolaborasi manajemen keuangan dan kinerja Kemenkeu, serta simplifikasi proses bisnis dan transformasi organisasi. Adapun pada masa darurat pandemi Covid-19 ini, implementasi nilai-nilai Kemenkeu harus terus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional.
Sehubungan dengan komitmennya dalam membangun perekonomian negara, Kementerian Keuangan memperkenalkan suatu inovasi “Joint Program” berupa sinergi reformasi antareselon yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan adanya sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional melalui pendorongan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kredibilitas, efektifitas APBN, dan efisiensi pelayanan publik.
Sejalan dengan peningkatan budaya organisasi Kementerian Keuangan, diperlukan juga keamanan penggunaan informasi dan teknologi pada organisasi. Sehubungan dengan itu, KPPN Jakarta V akan berkomitmen dan melaksanakan implementasi “IT Security Awareness”. Penggunaan peralatan teknologi dan informasi yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur diharapkan dapat meminimalisasi resiko penyalahgunaan data stakeholder yang dapat menyebabkan kerugian negara.
Di samping pemberian pemahaman terkait peningkatan sistem dan budaya Kementerian Keuangan, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pegawai KPPN Jakarta V untuk berdiskusi perihal implementasi kebijakan dan program baru Kementerian Keuangan serta solusi-solusi terkait kendala-kendala dalam pemberian layanan. Dalam akhir pemaparannya, Ibu Dewi Yanti berpesan kepada seluruh pegawai agar tetap bersemangat dan terus meningkatkan sinergi antarpegawai demi pelayanan yang terbaik bagi stakeholders.
Penulis : Aisyah Retno Wahyuni
Editor: Adhitya Ramaputra