
Madiun-KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Refreshment Bendahara Satuan Kerja Lingkup Wilayah KPPN Madiun Tahun 2024 dari tanggal 15 s.d. 22 Oktober 2024 di Aula Piet Harjono.

Madiun-KPPN Madiun menyelenggarakan Kegiatan Refreshment Bendahara Satuan Kerja Lingkup Wilayah KPPN Madiun Tahun 2024 dari tanggal 15 s.d. 22 Oktober 2024 di Aula Piet Harjono.
Para pimpinan instansi vertikal Kemenkeu Satu di Wilayah Madiun Raya mengadakan Siaran Pers Kinerja APBN Periode s.d. Triwulan II TA 2024 bersama dengan para pengelola keuangan satuan kerja dan perwakilan pemerintah daerah yang ada di Wilayah Madiun Raya, pada Selasa (15/10) secara daring.
Pada sesi pertama, Kepala KPP Pratama Madiun, Rizaldi, menyampaikan kinerja penerimaan pajak s.d. 30 September 2024 di wilayah kerja KPP Pratama Madiun (Kota Madiun dan Kab. Madiun) sebesar Rp491,45 miliar dari target Rp685,36 miliar atau mencapai 71,71%. Selanjutnya, pemaparan realisasi penerimaan di wilayah kerja KPP Pratama Ngawi s.d periode Triwulan III tahun 2024, diwakili oleh Kholiq Marzuqi, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD). Adapun realisasi penerimaan pajak di wilayah Kab. Ngawi dan Kab. Magetan telah mencapai Rp318,64 miliar atau mencapai 63,21% dari target sebesar Rp504,08 miliar.

Madiun-Bertempat di Aula Piet Harjono pada Kamis 93/10), KPPN Madiun menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada para pengelola keuanga satuan kerja di lingkup wilayah kerja KPPN Madiun.

Madiun-Dalam rangka mengawal kelancaran pelaksanaan implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) untuk transaksi common expense pertama kali pada satuan kerja target, terutama kelancaran penyampaian SPM pembayaran tagihan PLN dan Telkom bulan September 2024, KPPN Madiun mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Platform Pembayaran Pemerintah untuk Transaksi Common Expenses. Kegiatan dilakukan dalam dua gelombang, yaitu 19 September 2024 untuk satker selain Kementerian Agama (47 satker) dan pada 20 September 2024 untuk satker lingkup Kementerian Agama (63 satker).