Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi PNBP periode tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat pada tanggal 7-8 Januari 2019 di Hotel Grand Zuri Tangerang.
Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2–4 Jakarta Pusat
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi PNBP periode tahun 2018 di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat pada tanggal 7-8 Januari 2019 di Hotel Grand Zuri Tangerang.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Perbendaharaan kali ini dimotori oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan bersama dengan Majelis Taklim Tazkiyatun Nufus kembali mengadakan kajian khusus Dharma Wanita dan karyawati. Acara ini sudah rutin dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di penghujung tahun ini, kajian diisi oleh seorang uztadzah kelahiran Bekasi. Menyelesaikan kuliah pascasarjana di Pakistan, pastilah membuat ustadzah yang mempunyai nama Herlini Amran ini sangat siap menyampaikan tausiah dan berbagi pengalaman bersama para jamaah.
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan merupakan tahap terakhir pada alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) yang sekaligus menjadi tahap awal pada alur pelaksanaan anggaran negara. Penyerahan DIPA Petikan menjadi sangat penting karena DIPA Petikan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker serta pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara . DIPA Petikan berlaku untuk satu Tahun Anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Di akhir tahun 2018, Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kunjungan ke KPPN yang berlokasi di Jalan Wahidin Jakarta berturut-turut dari KPPN Jakarta II, KPPN Khusus Investasi, dan berakhir di KPPN Khusus Penerimaan (12/12/18).Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses bisnis yang telah berlangsung sampai akhir tahun anggaran 2018. Selain itu, kunjungan ini juga bermaksud untuk mengantisipsi kemungkinan adanya kendala dan sekaligus memotivasi seluruh pejabat dan pegawai dalam menghadapi akhir tahun anggaran yang biasanya beban pekerjaannya menjadi melonjak tajam. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelola Kas Negara, Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, dan para Kepala Bagian ikut serta dalam kunjungan tersebut.
Jakarta, 11 Desember 2018 – Dinas Pendapatan ( Dispenda ) Kabupaten Tulungagung mengadakan studi banding/ benchmarking dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lantai 2, Jakarta Pusat. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Sistem Perbendaharaan dan KPPN Khusus Penerimaan.
Masih adanya kesalahan dalam menatausahakan penerimaan negara membuat KPPN Khusus Penerimaan ( KPPN KP) terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalkannya. Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan melakukan diskusi bersama para pejabat yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Desember 2018 di ruang rapat KPPN KP dengan mengambil tema “ Pengembalian Penerimaan Negara sesuai PMK Nomor 96/PMK.05/2017”. Diskusi tersebut diikuti oleh perwakilan dari DJP, Direktorat Pengelola Kas Negara, KPPN KP, dan KPPN Jakarta II. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Moch. Abdul Kobir, Kepala KPPN KP.
Setiap tahun, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, mengirimkan seluruh lulusan Program Diploma baik Diploma I maupun Diploma III untuk menjalankan kegiatan on job training (OJT) pada semua unit eselon di Kementerian Keuangan, termasuk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ( KPPN KP). Tahun ini, terdapat 183 pegawai baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari lulusan PKN STAN yang seluruhnya berasal dari Diploma I dan Diploma III Kebendaharaan Negara. Uniknya, 124 di antaranya adalah perempuan.