Sorong 8/10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong menggelar sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 secara daring.  Walau ditengah pandemi covid19, koordinasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran tetap harus berjalan. Mengingat daya serap realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan saat ini (8/10) sdh mencapai Rp 1,5 triliun atau  63,9 persen dari pagu Rp2,35 triliun.

Sorong (2/9). Berlokasi di aula BPKAD Kab Sorong, KPPN Sorong dan KPP Pratama Sorong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melakukan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi atas Pajak-pajak Pusat yang disetor ke Kas Negara Periode Semester I Tahun 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari PMK 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus tanggal 7 Oktober 2019.

Guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif, KPPN Sorong menggelar Sosialisasi Implementasi Uang Persedian melalui Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja lingkup KPPN Sorong pada hari Selasa. 1 September 2020. Sosialisasi yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri oleh seluruh mitra kerja KPPN Sorong yang terdiri dari PPK dan Bendahara Pengeluaran. Paparan materi disampaikan oleh Narasumber KPPN Sorong yaitu Bapak Eko Prianggono selaku Kepala MSKI.

     Arahan Presiden Jokowi realisasi belanja pemerintah di tengah krisis covid-19 menjadi kunci penggerak stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke tiga tahun 2020.

    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong membeberkan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan akhir September 2020 (triwulan ketiga) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp2,65 triliun atau 69,87 persen dari total pagu sebesar Rp3,79 triliun.

(3/9) Kamis. Sorong. KPPN Sorong bekerja sama dengan tim Gugus Covid-19 Kota Sorong melakukan rapid test yang digelar di aula KPPN Sorong pada hari Kamis tanggal 3 September 2020. Rapid tes tersebut tidak hanya ditujukan untuk semua pegawai dan PPNPN KPPN Sorong. Namun, rapid tes diperluas untuk semua pegawai dan PPN di lingkungan GKN Sorong meliputi KPKNL, Kanwil Bea Cukai Khusus Papua dan GKN Sorong. Total yang mengikuti rapid tes ini berjumlah 90 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2019, ditemukan beberapa penyimpangan terhadap pengelolaan rekening dan penatausahaan kas oleh Bendahara pada 29 Kementerian/Lembaga. Dengan pokok-pokok temuannya adalah: Saldo kas tidak sesuai dengan fisik, sisa kas terlambat/belum disetor, penggunaan kas yang tidak dilengkapi dokumen pertanggung jawaban dan permasalahan lainnya. Berlatar belakang hal tersebut KPPN Sorong menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Rekening dan Penatausahaan Kas, kegiatan dilaksanakan secara dalam jaringan pada hari Selasa, 1 September 2020 dengan narasumber Tumpak Harapan selaku Kepala Seksi Bank.