Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi baru guna memacu realisasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Cadangan DAK Fisik kini menjadi lebih sederhana guna memacu realisasi. Jadi sekarang Pemda hanya menyampaikan daftar kontrak kegiatannya saja ke Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

     Berdasarkan hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja APBN per tanggal 6 Agustus 2020 di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp1,53 triliun atau 41,79 persen dari pagu sebesar Rp3,66 triliun. Capaian tersebut berjalan lambat dari yang ditargetkan. Namun diharapkan penyerapan belanja pemerintah masih bisa diakselerasi sehingga meningkat lebih dari 60 persen hingga akhir September 2020. Karena keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke-tiga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi.

     Secara garis besar rincian realisasi tersebut terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama realisasi belanja pemerintah pusat dan yang kedua realisasi dari transfer ke daerah.

     KPPN Sorong menggelar acara capacity building dengan menggandeng Radar Sorong bertempat di Aula KPPN Sorong pada Jumat (10/7). Acara yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Sorong ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui literasi jurnalistik.

    Rosmini selaku pemimpin redaksi Radar Sorong menyampaikan, unsur berita itu harus memuat syarat-syarat secara tetap yaitu 5W 1 H. Apa saja itu. What (apa), Who (siapa), Where (dimana), When (kapan) why (mengapa) dan how (bagaimana). Lebih lanjut

   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong siap mencairkan dana APBN gaji ke-13 sebesar Rp22,59 miliar per hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 untuk satuan kerja (satker) se-Sorong Raya.

   Kepala KPPN Sorong, Juanda menjelaskan bahwa pencairan Gaji ke 13 tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.05/2020 tgl 7 Agustus 2020. Gaji ke-13 tahun 2020 ini diberikan kepada PNS/Calon PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS dan Pimpinan pada Lembaga Non Struktural (LNS), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang setara atau setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas, Penerima Pensiun dan Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     Arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kepada para pejabat Kementerian Keuangan baru-baru ini, Juli 2020 di istana negara, realisasi belanja pemerintah menjadi kunci penggerak stimulus ekonomi. Kinerja realisasi belanja pemerintah yang masih rendah menunjukkan sense of crisis yang minim di tengah krisis covid-19.

     Lebih lanjut dikatakan, seharusnya di masa pandemi covid-19, realisasi belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar sebagai pendorong stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke III tahun 2020, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 yang diharapkan dapat mencapai sebanyak 70 persen.

     Berdasarkan hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan Semester I 2020 dalam wilayah pembayaran KPPN Sorong baru mencapai Rp44,37 miliar (7,95 persen) dari total pagu sebesar Rp558,38 miliar. Hal ini masih dibawah capaian target pada tahap pertama sebesar 25 persen. Artinya kinerja penyerapan anggaran DAK Fisik ditengah penanganan Covid-19 pada pemda se-Sorong Raya masih belum memuaskan sehingga masih perlu digenjot kembali. Bahkan apabila data kontrak belum disampaikan pada OMSPAN sampai dengan 21 Juli 2020 bisa hangus karena tidak terserap. Demikian disampaikan Juanda, Kepala KPPN Sorong (8 juli 2020)

     Kepala Seksi Bank KPPN Sorong, Tumpak, menambahkan bahwa realisasi tersebut terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, realisasi DAK Fisik Sekaligus sebesar Rp1,31 miliar (100 persen) dari kontrak. Kedua, realisasi DAK Sekaligus Campuran baru