Sorong,15/8.

Bertempat di Hotel Vega Sorong, KPPN Sorong menggelar acara Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2019. Dengan mengusung tema: satu komitmen mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran berkualitas. Diharapkan satker berbenah diri untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Hadir pada acara tersebut para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup KPPN Sorong sebanyak 116 Satuan Kerja. Terdiri dari Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw dan Kab. Maybrat.

     Saat ini indikator kinerja keuangan baik di sektor publik maupun sektor swasta cukup populer. Di sektor swasta, kinerja keuangan telah menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai contoh, profit dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja sektor swasta. Kondisi keuangan perusahaan yang profit dapat dinilai lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang merugi.

     Adapun pengukuran kinerja keuangan di sektor publik ditetapkan oleh Kementerian Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Ukuran kinerja tersebut diwujudkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Fungsinya  untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (satuan kerja) dari empat aspek dengan dua belas indikator.

Dirjen Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono memberikan arahan kepada Pegawai KPPN Sorong

Sorong, Jumat (11/1)  KPPN Sorong kedatangan Dirjen Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono. Dalam kunjungannya beliau memberikan arahan kepada seluruh pegawai KPPN Sorong. Beliau menyampaikan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh DJPb di tahun 2018 lalu, menyampaikan tantangan-tantangan yang akan DJPb hadapi kedepannya, dan jugha berterima kasih kepada seluruh pegawai KPPN Sorong khususnya dan seluruh pegawai DJPb pada umunnya karena telah mengawal APBN dengan baik.

Saat ini, kualitas kinerja keuangan sektor publik diukur tidak hanya sebatas penyerapan atau realisasi anggaran semata. Akan tetapi perlu diukur bagaimana kualitas pelaksanaan anggarannya. Untuk mengukur kualitas tersebut, Menteri Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan  dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), nilai IKPA semester satu tahun ini secara rata – rata di lingkup KPPN Sorong sebesar delapan puluh lima koma tujuh delapan. Nilai tersebut bervariasi, dimulai dari empat puluh enam hingga seratus.

Rabu (30/1) bertempat di Aula KPPN Sorong telah dilaksanankan Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019, oleh seluruh pegawai KPPN Sorong.

Acara dimulai dengan laporan terkait Kontrak Kinerja yang disampaikan langsung oleh Pak Arisyanto selaku Kepala Sub Bagian Umum.

 Penandatanganan Kontrak Kinerja di awali dari Para Kepala pada setiap Seksi di KPPN Sorong. Dimulai dari KaSuBag Umum, KaSi Pencairan Dana, KaSi Bank, KaSi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, kemudian Kasi Verifikasi dan Akuntansi.

Menteri Keuangan Bersama Jajaran memberikan arahan kepada pegawai Kemenkeu di Sorong

     Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan atas kinerja dan capaiannya pada tahun 2018. Namun, Menkeu mengingatkan agar jangan sampai capaian dan kinerja yang sudah baik itu membuat pegawai Kemenkeu menjadi jumawa. "Jangan pernah jumawa dengan pencapaian yang telah diperoleh, karena setiap pujian apabila hilang (satu) huruf awalnya maka akan menjadi ujian", ungkap Sri Mulyani pada kegiatan arahan Menteri Keuangan di aula gedung KPPN Sorong, Papua Barat, Minggu )13/1). APresiasi khusus juga diberikan oleh Menkeu kepada seluruh Insan Perbendaharaan sebagai ujung otmbak dalam pelaksanaan APBN di berbagai wilayah di Indonesia yan gtelah bekerja hingga detik-detik terakhir tutup tahun 2018.