Arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kepada para pejabat Kementerian Keuangan baru-baru ini, Juli 2020 di istana negara, realisasi belanja pemerintah menjadi kunci penggerak stimulus ekonomi. Kinerja realisasi belanja pemerintah yang masih rendah menunjukkan sense of crisis yang minim di tengah krisis covid-19.

     Lebih lanjut dikatakan, seharusnya di masa pandemi covid-19, realisasi belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar sebagai pendorong stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke III tahun 2020, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 yang diharapkan dapat mencapai sebanyak 70 persen.

     Berdasarkan hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan Semester I 2020 dalam wilayah pembayaran KPPN Sorong baru mencapai Rp44,37 miliar (7,95 persen) dari total pagu sebesar Rp558,38 miliar. Hal ini masih dibawah capaian target pada tahap pertama sebesar 25 persen. Artinya kinerja penyerapan anggaran DAK Fisik ditengah penanganan Covid-19 pada pemda se-Sorong Raya masih belum memuaskan sehingga masih perlu digenjot kembali. Bahkan apabila data kontrak belum disampaikan pada OMSPAN sampai dengan 21 Juli 2020 bisa hangus karena tidak terserap. Demikian disampaikan Juanda, Kepala KPPN Sorong (8 juli 2020)

     Kepala Seksi Bank KPPN Sorong, Tumpak, menambahkan bahwa realisasi tersebut terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, realisasi DAK Fisik Sekaligus sebesar Rp1,31 miliar (100 persen) dari kontrak. Kedua, realisasi DAK Sekaligus Campuran baru

      Sorong – Untuk pemulihan ekonomi nasional seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam postingan instagramnya pada Minggu (28/6) lalu, usaha mikro usaha menengah, usaha besar, perbankan dan semua yang berkaitan dengan ekonomi baik manufaktur dan industri terutama padat karya harus diberikan stimulus dan prioritas utama.

      Dalam video yang diunggahnya, Jokowi meminta agar dana yang disiapkan pemerintah harus segera dibelanjakan demi pemulihan ekonomi tersebut. Oleh karenanya, demi mendukung keinginan presiden tersebut,  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Juanda, terus menggenjot memperkenalkan program Umi kepada masyarakat.

     KPPN Sorong menggelar acara capacity building dengan menggandeng Radar Sorong bertempat di Aula KPPN Sorong pada Jumat (10/7). Acara yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Sorong ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui literasi jurnalistik.

    Rosmini selaku pemimpin redaksi Radar Sorong menyampaikan, unsur berita itu harus memuat syarat-syarat secara tetap yaitu 5W 1 H. Apa saja itu. What (apa), Who (siapa), Where (dimana), When (kapan) why (mengapa) dan how (bagaimana). Lebih lanjut

     Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan bulan Juni 2020 (semester I) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp1,15 triliun atau 32,41 persen dari total pagu sebesar Rp3,54 triliun. Hal ini masih dibawah capaian target semester I yaitu 40 persen. Artinya kinerja penyerapan anggaran ditengah penanganan Covid-19 pada satuan kerja (satker) Sorong Raya masih belum memuaskan sehingga masih perlu digenjot.

     Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar 36,01 persen dari pagu sebesar Rp2,21 triliun. Sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp973,17 miliar atau 26,37 persen dari pagu sebesar Rp1,32 triliun.

Tumpak Harapan, S.Mn.

Kepala Seksi Bank, KPPN Sorong

     Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

     Setelah terjadi pandemic covid-19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Perpu tersebut guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya perpu