Sorong – Untuk pemulihan ekonomi nasional seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam postingan instagramnya pada Minggu (28/6) lalu, usaha mikro usaha menengah, usaha besar, perbankan dan semua yang berkaitan dengan ekonomi baik manufaktur dan industri terutama padat karya harus diberikan stimulus dan prioritas utama.

      Dalam video yang diunggahnya, Jokowi meminta agar dana yang disiapkan pemerintah harus segera dibelanjakan demi pemulihan ekonomi tersebut. Oleh karenanya, demi mendukung keinginan presiden tersebut,  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong, Juanda, terus menggenjot memperkenalkan program Umi kepada masyarakat.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, perekonomian mulai terdampak secara masif dan signifikan. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sehingga pemerintah mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit.

Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.

Triwulan I, KPPN kucurkan Rp340,3 M

Sorong (20/4) Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan Triwulan I 2020 (bulan Maret) di wilayah pembayaran KPPN Sorong Raya sebesar Rp340,3 miliar atau 12,7,56 persen dari total pagu sebesar Rp4,16 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar 12,2 persen dari pagu sebesar Rp2,45 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa masih nihil dari total pagu sebesar Rp1,71 triliun.

Tumpak Harapan, S.Mn.

Kepala Seksi Bank, KPPN Sorong

     Sebelum Indonesia mengalami pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

     Setelah terjadi pandemic covid-19, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Perpu tersebut guna menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya perpu

Realisasi KUR Kota Sorong Rp49,69 miliar tertinggi se Papua Barat

Sorong, Jumat (12/6). Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Sorong telah mencapai sebesar Rp49,69 miliar atau 28,82 persen dari Rp172,41 miliar. Hal ini berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sampai dengan 11 juni 2020. Sedangkan dari sisi jumlah penerima KUR, Kota Sorong sebanyak 1.196 debitur atau 28,83 persen dari 4.149 debitur.

Capaian tersebut merupakan tertinggi se-Papua Barat baik dari sisi realisasi penyaluran maupun dari sisi jumlah penerimanya. Hal ini cukup menggembirakan bagi pelaku UMKM di Kota Sorong.

Belanja APBN dalam Penanganan Pandemi Covid19

 Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan mengambil beberapa kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah guna pencegahan penyebaran pandemi covid-19 yang diambil yaitu masyarakat diminta untuk melakukan jaga jarak (­social distancing). Pemeritah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020.