Salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Peranan belanja pemerintah menjadi sangat strategis. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ketika konsumsi dan investasi masyarakat sedang lesu. 

Potret belanja pemerintah di Sorong Raya cukup mendominasi dalam mendongkrak perekonomian. Bagaimana tidak, uang yang telah digelontorkan dari pemerintah pusat sampai dengan triwulan III tahun 2019 telah mencapai Rp2,33 triliun atau 55,36 persen dari Rp4,2 triliun. Sementara itu,

Jumat (13/9). Peyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kota Sorong sampai dengan saat ini sebesar Rp84,97 miliar atau 27,99 persen dari Rp303,57 miliar. Capaian tersebut tertinggi se Papua Barat. Hal yang sama dari sisi jumlah penerima KUR, Kota Sorong mendominasi se Papua Barat sebanyak 2.543 debitur atau 29,65 persen dari 8.620 debitur. Hal ini cukup menggembirakan bagi pelaku UMKM di Kota Sorong.

Saat ini, kualitas kinerja keuangan sektor publik diukur tidak hanya sebatas penyerapan atau realisasi anggaran semata. Akan tetapi perlu diukur bagaimana kualitas pelaksanaan anggarannya. Untuk mengukur kualitas tersebut, Menteri Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan  dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), nilai IKPA semester satu tahun ini secara rata – rata di lingkup KPPN Sorong sebesar delapan puluh lima koma tujuh delapan. Nilai tersebut bervariasi, dimulai dari empat puluh enam hingga seratus.

Ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat di Indonesia. Untuk itulah pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengembangan UMKM karena sifatnya yang fleksibel dan bergerak di sektor yang langsung melayani kebutuhan day to day masyarakat.

Tantangan terbesar pelaku UMKM adalah terkait dengan penyediaan akses pembiayaan untuk modal kerja. Dalam mencari pembiayaan, banyak UMKM yang tidak memperoleh peluang pembiayaan perbankan komersial karena memiliki risiko usaha yang tinggi. Dari

Sorong,15/8.

Bertempat di Hotel Vega Sorong, KPPN Sorong menggelar acara Rapat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2019. Dengan mengusung tema: satu komitmen mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran berkualitas. Diharapkan satker berbenah diri untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Hadir pada acara tersebut para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup KPPN Sorong sebanyak 116 Satuan Kerja. Terdiri dari Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Tambrauw dan Kab. Maybrat.

     Saat ini indikator kinerja keuangan baik di sektor publik maupun sektor swasta cukup populer. Di sektor swasta, kinerja keuangan telah menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan bisnis. Sebagai contoh, profit dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja sektor swasta. Kondisi keuangan perusahaan yang profit dapat dinilai lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang merugi.

     Adapun pengukuran kinerja keuangan di sektor publik ditetapkan oleh Kementerian Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Ukuran kinerja tersebut diwujudkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Fungsinya  untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (satuan kerja) dari empat aspek dengan dua belas indikator.