Dalam rangka percepatan pelaksaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, bertempat di Polaris Balroom Vega Hotel Sorong, Selasa (4/2) KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sorong bersama seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggelar kegiatan Koordinasi Pimpinan dengan mengangkat tema pelaksanaan anggaran dan isu strategis tahun 2020.

      Kegiatan ini bertujuan sebagai koordinasi dan komunikasi KPPN Sorong selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, bersama para Pimpinan KPA untuk mengevaluasi kinerja pelaksaan APBN 2019.

       Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran di TA (Tahun Anggaran) 2020.

Peningkatan pembangunan daerah untuk mencapaian sasaran prioritas nasional perlu mendapatkan pengawalan. Salah satunya, dengan telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh pemerintah pusat. Dana ini merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penyalurannya dilaksanakan dengan metode transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah.

Salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Peranan belanja pemerintah menjadi sangat strategis. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ketika konsumsi dan investasi masyarakat sedang lesu. 

Potret belanja pemerintah di Sorong Raya cukup mendominasi dalam mendongkrak perekonomian. Bagaimana tidak, uang yang telah digelontorkan dari pemerintah pusat sampai dengan triwulan III tahun 2019 telah mencapai Rp2,33 triliun atau 55,36 persen dari Rp4,2 triliun. Sementara itu,

     Dana APBN Tahun 2020 sebesar Rp 8,6 Triliun, mengalir ke Sorong Raya. Hal itu ditandai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 yang dilakukan lebih awal dari tahun anggaran sebelumnya, agar pelaksanaan anggaran dan kegiatan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh rakyat.

    Bertempat di Vega Hotel, Kamis (28/11), digelar kegiatan penyerhan DIPA dilakukan oleh KPPN Sorong. Penyerahan DIPA turut dihari Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Paulina Latuperissa dan Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Sorong.

      Menjelang berakhirnya pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan tren penyaluran dana APBN yang selama ini mempunyai kecenderungan penarikan dana APBN di akhir-akhir periode tahun anggaran, khususnya triwulan ke empat yakni bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019. Maka diperlukan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2019.

   Regulasi yang dimaksud berupa peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER – 13/PB/2019 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara pada akhir tahun 2019. Oleh karena itu, KPPN Sorong melaksanakan sosialisasi dengan tema sinergi mewujudkan pelaksanaan anggaran akhir tahun yang optimal dan akuntabel, berlangsung di Vega Hotel Sorong, Jumat (4/10).

Ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat di Indonesia. Untuk itulah pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengembangan UMKM karena sifatnya yang fleksibel dan bergerak di sektor yang langsung melayani kebutuhan day to day masyarakat.

Tantangan terbesar pelaku UMKM adalah terkait dengan penyediaan akses pembiayaan untuk modal kerja. Dalam mencari pembiayaan, banyak UMKM yang tidak memperoleh peluang pembiayaan perbankan komersial karena memiliki risiko usaha yang tinggi. Dari