Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang sudah dinanti-nantikan akhirnya cair. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong yang melayani 103 satuan kerja (satker) se-Sorong Raya, telah mencairkan dana THR yang bersumber dari APBN sebesar Rp23,93 miliar per hari Jumat tanggal 15 Mei 2020.

Rincian THR tersebut diperuntukan PNS/TNI/Polri sebesar Rp21 miliar dan untuk Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) sebesar Rp2,93 miliar.

Kepala KPPN Sorong, Juanda menjelaskan bahwa pencairan THR itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2020. THR ini diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non Struktural (LNS), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Badan Layanan Umum (BLU) yang setara dengan Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah. 

Juanda : Kepala Kampung harus Segera Ajukan APBK untuk Pencairan

    Hingga pertengahan Februari 2020 ini, kabarnya belum satupun kampung dari total 939 kampung di wilayah kerja KPPN sorong yang menerima dana desa. Penyebabnya bukan pada KPPN Sorong, tetapi memang karen abelum satupun kampung yang mengajukan pencairan dana desa tersebut. Sebab, mekanisme penyaluran dan desa ini sedikit mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Mulai tahun ini, kampung yang ingin mengajukan pencairan dana desa wajib memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).

     Dana APBN Tahun 2020 sebesar Rp 8,6 Triliun, mengalir ke Sorong Raya. Hal itu ditandai dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020 yang dilakukan lebih awal dari tahun anggaran sebelumnya, agar pelaksanaan anggaran dan kegiatan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh rakyat.

    Bertempat di Vega Hotel, Kamis (28/11), digelar kegiatan penyerhan DIPA dilakukan oleh KPPN Sorong. Penyerahan DIPA turut dihari Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Paulina Latuperissa dan Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Sorong.

     Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong menyelenggarakan Sosialisasi Video Conference  Implementasi Aplikasi eSPM pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Sorong.  Kegiatan dimulai pada pukul 09.30 WIT dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong, Bpk. Juanda. Dalam sambutannya, Bpk. Juanda menyampaikan bahwa dalam masa darurat COVID-19, penyampaian SPM ke KPPN yang sebelumnya menggunakan e-mail resmi akan diganti dengan menggunakan Aplikasi eSPM.

      Dalam rangka percepatan pelaksaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, bertempat di Polaris Balroom Vega Hotel Sorong, Selasa (4/2) KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sorong bersama seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggelar kegiatan Koordinasi Pimpinan dengan mengangkat tema pelaksanaan anggaran dan isu strategis tahun 2020.

      Kegiatan ini bertujuan sebagai koordinasi dan komunikasi KPPN Sorong selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, bersama para Pimpinan KPA untuk mengevaluasi kinerja pelaksaan APBN 2019.

       Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran di TA (Tahun Anggaran) 2020.

Peningkatan pembangunan daerah untuk mencapaian sasaran prioritas nasional perlu mendapatkan pengawalan. Salah satunya, dengan telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh pemerintah pusat. Dana ini merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penyalurannya dilaksanakan dengan metode transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah.