Birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan tuntutan publik di era reformasi, yang direspon oleh pemerintah dengan digulirkannya reformasi birokrasi. Pelaksanaan awal reformasi birokrasi melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Tugas KPPN Tolitoli

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas  :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum
2. Penyaluran Pembiayaan atas beban anggaran, serta
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Fungsi KPPN Tolitoli

Tugas tersebut di atas ditajamkan kembali secara operasional dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :

• Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan
• Penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
• Penyaluran pembiayaan atas beban APBN
• Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan
• Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara
• Pengiriman dan penerimaan kiriman uang
• Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
• Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri
• Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak
• Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi
• Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
• Pelaksanaan kehumasan
• Pelaksanaan administrasi KPPN