Liputan Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru KPPN Sinjai
Sinjai, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Sinjai pada tahun anggaran 2012 direncanakan akan memiliki gedung baru berlantai dua. Awal pembangunannya ditandai dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pada tanggal 7 Agustus 2012 oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan Pardiharto. Acara tersebut diawali dengan laporan Kepala KPPN Sinjai Made Cana Armaya. Gedung baru KPPN Sinjai berlokasi di Jalan K.H. Abdul Latif, Sinjai dengan luas bangunan 750m2 pada luas tanah 2.151m2, yang sesuai rencana akan selesai pada bulan Desember 2012.

Dalam kesempatan tersebut Pardiharto menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru KPPN Sinjai merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan organisasi secara keseluruhan dalam memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja. Hal itu mengingat tahapan reformasi birokrasi saat ini berada pada fase transformasi kelembagaan. Fase ini menuntut organisasi dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pada tahun 2012 semua KPPN akan menjadi percontohan dan siap untuk menyongsong pelaksanaan SPAN, sekaligus memulai fase penajaman fungsi Bendahara Umum Negara (BUN). Oleh karenanya, pembangunan gedung baru KPPN Sinjai menjadi hal yang sangat strategis, dalam artian KPPN memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kualitas layanan kepada mitra kerja untuk mencapai visi Ditjen Perbendaharaan, yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien”.

Pardiharto memberikan semangat yang tinggi terhadap para pegawai. Beliau mengharapkan gedung baru tersebut dapat menjadi pemicu bagi para pegawai, dan menjadi wadah untuk lebih mengembangkan kapasitas diri sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai BUN yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.

Di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1433 H, dengan penuh semangat kepala kanwil bersama rombongan hadir di KPPN Sinjai dalam kunjungan kerja selama dua hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Agustus 2012. Beliau berkesempatan melaksanakan buka puasa bersama dengan para pegawai, lalu melanjutkannya dengan acara sholat tarwih bersama di musholla KPPN Sinjai.

Pada kesempatan itu Pardiharto menjelaskan tentang postur APBN. Dijelaskannya, bahwa KPPN mempunyai peranan penting terhadap pembentukan APBN untuk mencapai tujuan Negara, yakni masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Beliau sangat antusias memberikan motivasi kepada pegawai untuk mengubah pola-pikir dalam mengelola APBN (man jadda wa jada). Selain itu, dihimbaunya agar KPPN tidak hanya memperhatikan pengeluaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran, tetapi juga harus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam hal menjaga penerimaan negara agar tetap dalam kondisi yang sesuai. Pada akhir acara beliau mengatakan bahwa “tranformasi” lebih dahsyat perubahannya daripada reformasi. Dan beliau menutup pengarahannya dengan yel-yel: ”Transformasi ...Yes!”.

Oleh : Syamsuddin Talib (Kontributor KPPN Sinjai)

Liputan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Para Fraksi DPRD Provinsi Maluku ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - Pimpinan DPRD beserta para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku mengunjungi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Selasa (30/7). Kehadiran para pimpinan DPRD tersebut merupakan agenda kunjungan kerja. Tepat pukul 10.30 WIT rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua, Fatani Sohilauw bersama Wakil Ketua, Mercy Christi Barends dan para Ketua Fraksi di DPRD Maluku dari Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Kebangsaan, Fraksi PKS, Fraksi APN dan Fraksi Demokrat, diterima Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, IBG Kartika  Manuaba dan sejumlah staff di ruang kerja Kakanwil.

Ketua DPRD Maluku, Fatani Sohilauw menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk silaturahmi dan juga untuk mengetahui sejauh mana penyaluran APBN yang digunakan bagi pembangunan sejumlah proyek di daerah Maluku, karena selama ini Dewan selaku lembaga pengawasan kebijakan pemerintah menemukan sejumlah masalah dalam berbagai proyek pembangunan di Maluku yang didanai oleh APBN.

Sebelumnya, Kepala Kanwil, IBG Kartika  Manuaba memberikan ucapan selamat datang dan menyambut dengan hangat para pimpinan wakil rakyat tersebut. Pada kesempatan itu IBG Kartika  Manuaba menjelaskan reformasi birokrasi yang sudah dan akan dilaksanakan Ditjen perbendaharaan antara lain yaitu mulai 1 Oktober 2012, semua kantor pelayanan Ditjen Perbendaharaan berstatus KPPN Percontohan.

IBG Kartika  Manuaba juga melaporkan realisasi penyerapan APBN dari 519 satker di Maluku sampai dengan 30 Juni 2012 mencapai Rp 1,798 Triliun atau 33,71% dari pagu Rp. 5,334 Triliun dan masih dibawah realisasi belanja nasional yang mencapai 40,7% atau Rp. 629,4 Triliun dari pagu sebesar Rp. 1.548,3 Triliun.

Kepala Kanwil melanjutkan, beberapa kendala dalam realisasi APBN di Maluku adalah kecenderungan penyerapan DIPA yang rendah di awal tahun dan akan bertumpuk diakhir tahun, utamanya untuk Belanja Bantuan Sosial. Dengan kondisi yang demikian harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth), penyediaan lapangan kerja (pro job), dan pengurangan kemiskinan (pro poor) sulit tercapai. Kendala penyerapan yang lain yaitu : keterlambatan juknis dari kementerian, kurangnya SDM dibidang pengadaan, keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan, masih ada DIPA yang di blokir, SK penerima bansos yang belum ada, ketakutan para pejabat pengadaan dalam melakukan proses pelelangan dan kendala cuaca buruk yang melanda Maluku.  

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam mempercepat realisasi APBN adalah mengadakan diskusi dalam bentuk Forum Diskusi dengan para KPA Satuan Kerja yang realisasi belanjanya masih sangat rendah (dibawah 30% per 31 Mei 2012) yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2012. Selain itu, Kanwil melakukan koordinasi dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pertemuan dengan Sekda, Ketua Bappeda, dan para Bupati/Walikota di Lingkup Provinsi Maluku. Kanwil juga telah meminta satuan kerja untuk membuat prognosis rencana realisasi belanja 2 triwulan ke depan, namun sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 baru 6 (enam) satuan kerja yang menyampaikan

Menanggapi langkah-langkah telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi dan respon yang baik atas kinerja yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku.

Pada sesi selanjutnya Wakil Ketua DPRD Maluku, Mercy Christi Barends menyoroti tingkat kemiskinan Maluku yang masih berada di posisi ke-tiga nasional, dibandingkan dengan dana APBN 5,3 Trilliun rupiah, seharusnya Maluku dapat keluar dari tingkat kemiskinan. Pada pertemuan itu Mercy Barends juga meminta supaya pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjelaskan proses penyaluran APBN untuk daerah Maluku, karena menurutnya, penyaluran yang tidak tepat sasaran akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sementara Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nurani (APN) DPRD Maluku, Ayu Hasanussy, mengungkapkan kalau dalam penyaluran dana APBN untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di Maluku banyak mengalami masalah. Karena itu, Hasanussy minta agar penggunaan anggaran melalui dana APBN harus disampaikan secara transparan, “ sepanjang tahun 2009 sampai 2012, ada sejumlah proyek  di kabupaten/kota yang menggunakan APBN, dikerjakan secara asal-asalan, selain itu, proyek yang bermasalah tersebut juga mempengaruhi pemberitaan bahwa ada proyek bermasalah di Maluku, padahal ini merupakan kerjanya pusat” tambahnya. Sedang Adra Huwae, Ketua Fraksi PDIP mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya duplikasi anggaran antara APBD dan APBN, sehingga perlu pengawasan yang lebih lanjut oleh Dewan. 

Lain hal dengan Ketua Fraksi Kebangsaan, Lutfy Sanaky, yang kecewa dengan realisasi belanja dinas-dinas pada pemerintah daerah yang masih rendah bahkan ada yang nol, beliau meminta agar DPRD Maluku segera melakukan agenda pertemuan dengan pemerintah daerah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Maluku, untuk  membahas seluruh permasalahan dalam pelaksanaan realisasi APBN secara transparan.  

Di akhir acara tersebut, Kakanwil  juga memberikan informasi mengenai penyaluran Kredit Program di Provinsi Maluku khususnya kredit program dibidang ketahanan pangan dan energi yang realisasinya belum ada sedangkan dana program tersebut telah disediakan oleh pemerintah pusat sebesar 27 Miliar rupiah. Mengakhiri kunjungan, Ketua Dewan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Kakanwil DJPBN Provinsi Maluku untuk menerima rombongan DPRD dan atas informasi penyaluran APBN yang telah disampaikan, serta mengapresiasi kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dalam menyalurkan dana APBN di Provinsi Maluku.


Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

Liputan Knowledge Sharing Perencanaan Kas dan RPA lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id  -“Perencanaan Kas sudah berjalan tiga tahun, sudah menjadi IKU dari Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five, tetapi implementasinya berkali-kali ditunda, sanksi tidak tegas dan bahkan stigmanya menghambat penyerapan anggaran” demikian diungkapkan oleh  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro  dalam pengarahan Knowledge Sharing Perencanaan Kas dan RPA lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Rabu (8/8).

Lebih lanjut Hendro Baskoro menjelaskan kegalauannya ”bagaimana perencanaan kas akan dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, kalau di internal Ditjen Perbendaharaan sendiri masih banyak yang belum memahami peran penting perencanaan kas dan bahkan terjadi silang pendapat terhadap efektivitasnya. Belum lagi IKU yang ditetapkan adalah tingkat akurasinya, seharusnya di tahap awal sudah ada kepatuhan satker untuk menyampaikan perencanaan kas, baru kalau sudah 100% menyampaikan, target akurasinya ditingkatkan.” Meski demikian Hendro optimis seiring berjalannya waktu ditunjang dengan sarana penyebaran informasi yang gencar baik melalui sosialisasi, bimtek, GKM tentang perencanaan kas, apa yang diharapkan dari amanat UU Perbendaharaan Negara tersebut dapat tercapai.

Sharing Knowledge ini merupakan action plan dari surat Direktur Pengelolaan Kas Negara tanggal 27 Juli 2012 Nomor: S-6423/PB.3/2012 sebagai penyebaran materi yang diperoleh pada Bimtek Perencanaan Kas dan RPA di Jakarta tanggal 16-18 Juli 2012. Sharing Knowledge tersebut diikuti oleh 38 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Bagian Umum dan Bidang di Kanwil, KPPN Yogyakarta, Wonosari dan Wates, Penyuluh Perbendaharaan dan pejabat/staf yang terkait.Materi disampaikan oleh dua orang narasumber yaitu Sri Mulyani dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta dan Ristanto Abdullah dari KPPN Yogyakarta, kedua narasumber adalah peserta yang telah mengikuti Bimtek Perencanaan Kas di Jakarta.  Dari 11 materi yang didapatkan pada Bimtek, dipaparkan 5 materi, sedangkan materi lainnya diberikan dalam bentuk CD. Materi yang disajikan pada kegiatan ini yaitu Kebijakan Teknis Perencanaan Kas 2012, Aplikasi MOKA, Aplikasi Perencanaan Kas Satker, Aplikasi Perencanaan Kas KPPN dan Perencanaan Kas pada Satker dalam Kerangka Implementasi SPAN. Dari materi yang dipaparkan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa perencanaan kas dan penyerapan anggaran merupakan dua hal yang saling mendukung dan dapat berjalan secara harmonis, meskipun dalam pelaksanaannya kadang sulit dilakukan.

Pada sesi diskusi, seorang peserta melontarkan gagasan yang menarik, yaitu untuk dilakukan piloting project terhadap beberapa satker dengan cara terapi pembinaan intensif oleh pihak KPPN dan Kanwil, sampai satker tersebut betul-betul bisa menjalankan perencanaan kas dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jika berhasil, terapi ini akan dilaksanakan kepada satker yang lain. Gagasan ini muncul dari kondisi di lapangan bahwa ternyata selama ini pemahaman satker terhadap esensi UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara masih sangat memprihatinkan, dan ini merupakan akar permasalahan yang sesungguhnya dari belum optimalnya berbagai sistem atau kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang PP menjelaskan bahwa dalam setiap sosialisasi kepada satker yang dilakukan selalu dijelaskan bagaimana pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan selaku BUN dengan Kementerian/Lembaga selaku Penguna Anggaran, serta bagaimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan/pejabat perbendaharaan. Dan hal tersebut akan selalu dilakukan dalam setiap kesempatan.

Acara ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan, dengan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen semua pihak, khususnya Kanwil dan KPPN sebagai ujung tombak keberhasilan pelaksanaan perencanaan kas.



Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan persiapan pembentukan KPPN Percontohan wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta;
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menjelang ‘perhelatan akbar’ Ditjen Perbendaharaan dalam kaitannya dengan pembentukan KPPN Percontohan tahap VI untuk 134 KPPN Non Percontohan di seluruh wilayah Indonesia, saat ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama-sama KPPN Yogayakarta, KPPN Wates dan KPPN Wonosari telah siap menunggu ‘genderang KPPN Percontohan tahap VI ditabuh’ yang menurut rencana akan berjalan serentak pada awal Oktober tahun 2012 ini.

Salah satu persiapan yang telah dilakukan adalah penataan kembali lay-out ruang front office sebagai pusat pelayanan pada kantor-kantor dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Penataan lay-out ini berpedoman pada surat Setditjen Perbendaharaan nomor S-5712/PB.1/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penerapan Standarisasi Sarana Prasarana pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan dimana telah ditetapkan standarisasi bentuk ruang layanan, standarisasi jenis dan jumlah peralatan kerja serta standarisasi ikon organisasi sebagai langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, membangun citra organisasi yang lebih positif di mata mitra kerja dan menumbuhkan kebanggaan bagi seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan khususnya dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Suasana yang sangat berbeda akan terasa jika saat ini kita melakukan kunjungan ke salah satu kantor di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Begitu memasuki pintu utama ruang front office kita akan disuguhi suasana penataan ruangan yang baru dengan nuansa warna biru pada setiap ornamen ruang layanan.

Pada bagian tengah ruang layanan di belakang petugas front office terpampang megah backdrop ikon Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau ikon Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Di salah satu bagian dari setiap ruang pelayanan terdapat ruang Mini Treasury Learning Centre (TLC) dan Customer Service Officer (CSO). Kegunaan dan fungsi dari kedua ruangan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada mitra kerja terutama dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebagaimana sering disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam setiap kesempatan, bahwa ‘Sebagai kantor pelayanan, kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap mitra kerja, dan untuk itu kita harus mau melakukan koreksi terhadap apa yang telah kita lakukan’.

Sebagai wujud dari keinginan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik maka setiap mitra kerja yang dilayani diminta memberikan penilaian atas setiap pelayanan yang mereka terima dengan cara memasukkan kartu penilaian layanan ke dalam kotak-kotak yang telah disediakan sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh mitra kerja dalam setiap pelayanan yang diberikan. Hasil penilaian tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan sejauhmana tingkat pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pihak yang dilayani dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan di masa selanjutnya.

Dengan selesainya penataan lay-out front office kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dimana pada akhirnya akan meningkatkan apresiasi dari mitra kerja terhadap perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh kantor-kantor lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Oleh: Andi Permana Putera, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan GKM Modul SPAN di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id-Pada tanggal 27Juli s.d. 3 Agustus 2012 pejabat dan pegawai KPPN Sampit mengikuti Gugus Kendali Mutu (GKM) Modul SPAN. Kegiatan tersebut dijadwalkan oleh Duta SPAN Unit (DSU) KPPN Sampit Joko Sumedhi menjadi enam sesi.

Kepala KPPN Sampit (Ketua KISS) Irwan Wahyu Basuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa GKM Modul SPAN banyak sekali materinya sehingga diperlukan jadwal dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai untuk mengikutinya. Dalam Paparan Modul Management DIPA Irwan menyampaikan alur penyusunan sampai proses bisnis dalam Manajemen DIPA. Paparan hari berikutnya, Manajemen Komitmen dan Manajemen Pembayaran, dibawakan oleh Isti’anah mewakili Seksi Pencairan Dana, Modul Manajemen Kas oleh Emilia Agustina (Wakil ketua KISS), Modul Manajemen Penerimaan oleh Eko Setiyo Utomo, serta Modul GL dan Pelaporan oleh Joko Sumedhi.

GKM berjalan lancar dan menarik. Banyak pertanyaan dari peserta sehingga suasana semakin hidup, termotivasi keingintahuan yang mendalam. Apalagi penjelasan Istianah dan Joko yang gamblang sehingga memudahkan peserta untuk memahami materi modul. Pada pemaparan modul terakhir, yaitu GL dan Pelaporan, Joko Sumedhi memotivasi peserta dengan yel-yel “salam transformasi”, yang disambut secara lantang oleh peserta dengan pekikan “berubah!“ sambil mengepalkan tangan antusias.

Selanjutnya, Kepala KPPN mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan GKM Modul SPAN yang sangat menarik. Harapannya, semoga dalam implentasi SPAN nantinya dibarengi dengan payung hukum proses bisnis SPAN sehingga apa yang dicita-citakan bersama bisa tercapai. Dalam GKM tersebut peserta membuat pernyataan: “Tak sabar menunggu hari esok untuk memakai SPAN”! Sebagai penutup ditayangkan animasi proses bisnis SPAN oleh Miss SPAN, dan mendapat respon meriah dari para peserta.

Oleh: Joko Sumedhi (KPPN Sampit)

Liputan Kunjungan Kerja Kepla Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel ke KPPN Sekayu
Sekayu, perbenadharaan.go.id - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Iskandar, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Sekayu, Rabu (25/7). Menempuh perjalanan tiga jam, Iskandar mengunjungi KPPN Sekayu didampingi oleh pejabat dan staf Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Terlihat, dengan sapaan yang ramah dan gesture penuh wibawa, Iskandar menyapa semua pegawai. Front Office KPPN Sekayu menjadi terminal kedatangan Iskandar, didampingi oleh Kepala KPPN Sekayu, Ander, beliau meninjau kelengkapan sarana dan prasarana di Front Office. Kakanwil , yang akrab dipanggil Pak Is ini, mengaku cukup puas dengan layout dan tatanan interior KPPN Sekayu. Tampak Iskandar berdialog dengan beberapa petugas satuan kerja terkait pengajuan SPM ke KPPN Sekayu. Dirinya secara terbuka memberi kesempatan kepada satuan kerja untuk memberikan saran dan kritik yang membangun bagi fungsi pelayanan KPPN.

Memasuki ruang middle office, penataan arsip menjadi perhatian utama Iskandar. “Arsip harus mulai diberikan perhatian lebih, mengingat fungsi arsip yang kritikal sebagai alat informasi dalam pengambilan keputusan, alat bukti bila diperlukan dan juga alat transparansi birokrasi,“ demikian ia berpesan. Menurutnya, arsip elektronik atau e-filling menjadi solusi terbaik untuk menciptakan tatanan arsip yang rapi.

Aula KPPN Sekayu menjadi ruang transit terakhir Iskandar, sekaligus menjadi wadah acara pertemuan dan ajang silahturahmi, yang kebetulan bertepatan dengan Bulan Ramadhan, dengan semua pegawai. Pertemuan dimulai tepat pukul 09.00 WIB. Sambutan hangat Iskandar berhasil mencairkan suasana pagi itu.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Sekayu, Ander, melakukan paparan singkat tentang Profil KPPN Sekayu. Diawali dengan sejarah singkat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, capaian kinerja per Semester I 2012, serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah diuraikan secara ringkas dan jelas. Ander juga melaporkan bahwa realisasi APBN di wilayah pembayaran KPPN Sekayu per Semester I telah mencapai 43 % dari total pagu Rp. 355.127.737.000.

Pada sesi selanjutnya, Kepala Kanwil berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan dan himbauan kepada semua pegawai. Dimulai dengan cerita perjalanan panjang karir beliau selama di Kementerian Keuangan. Selama mengabdi di Kementerian Keuangan, Beliau telah melalui berbagai tahapan perubahan. Mengingat tahapan perubahan selanjutnya akan segera dihadapi, dengan adanya implementasi SPAN, beliau berpesan agar semua pegawai dapat berperan aktif dan siap mengikuti arus perubahan tersebut. “Orang yang berhasil adalah yang melihat perubahan sebagai sebuah tantangan bukan sebagai masalah,” pesannya.

Dalam kesepatan tersebut, Iskandar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai KPPN untuk menyampaikan permasalahan maupun uneg-unegnya selama bekerja. Semua pegawai tidak melewatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan Iskandar, sungguh kesempatan yang langka. Dari hasil diskusi, semua pegawai merasa sangat puas dengan tanggapan dari Iskandar.

Selama kurang lebih tiga jam Iskandar membagikan semangat kepada pegawai KPPN Sekayu. Penyampaian pesan-pesan yang dibalut dengan guyon-guyon cerdas membuat suasana kekeluargaan menjadi kental. Sebagai penutup, Kepala Kanwil mengajak semua pegawai berperan aktif dan bekerjasama dalam menyambut pembentukan KPPN Sekayu menjadi KPPN Percontohan. Para pegawai KPPN Sekayu merasa satu hari yang singkat menjadi jauh lebih dekat dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto - Kontributor KPPN Sekayu

Liputan Rapat Koordinasi Tahun 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
Serang-Banten, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Semester I tingkat Kanwil, pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2012, di selama 2 hari tanggal 12 hingga 13 Juli 2012 Hotel Ratu Bidakara Serang. Dengan mengangkat Tema “MEWUJUDKAN KESEMPURNAAN PELAYANAN MELALUI PENYERAPAN ANGGARAN YANG OPTIMAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS“, rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat Kanwil beserta para Kepala KPPN dan Kepala Seksi Veridikasi dan Akuntansi KPPN lingkup Provinsi Banten.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Hari Utama. Pada kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada peserta Rakor bahwa sebagai salah satu ujung tombak pelayanan di daerah, Kanwil beserta KPPN dituntut untuk bekerja lebih keras, responsif dan saling menjalin koordinasi yang baik dalam rangka pelaksanaan tugas, Hari juga mengingatkan bahwa di waktu mendatang permasalahan yang akan dihadapi akan semakin kompleks, yaitu dengan adanya perubahan dan penetapan 134 KPPN menjadi KPPN percontohan pada bulan Oktober 2012, termasuk diantaranya KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung, roll out SPAN, serta dilaksanakannya reorganisasi berupa penyerahan sebagian tugas dari kantor pusat ke daerah. Selain itu, menurutnya penyerapan anggaran serta laporan keuangan yang merupakan IKU Kemenkeu diharapkan dapat semakin optimal dan berkualitas.

Selanjutnya, Hari Utama juga berpesan bahwa pelaksanaan Rakor disamping sebagai sarana memperkuat jalinan koordinasi, diharapkan dapat menghasilkan solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi melalui sumbangan pemikiran dari segenap peserta sehingga tugas pelayanan semakin sempurna.

Pelaksanaan rakor dibagi dalam 3 sesi, yaitu penyampaian materi oleh para Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Kanwil, dilanjutkan dengan pemaparan profile, prospek serta permasalahan KPPN oleh masing-masing Kepala KPPN, dan di akhiri dengan sesi pembahasan masalah.

Masalah Retur SP2D dan solusi penyelesaiannya menjadi fokus perhatian peserta rakor karena berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Demikian pula masalah konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi baik internal maupun dengan stakeholder menjadi salah satu kunci berkualitasnya penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ) pada akhir tahun. Reorganisasi di lingkup Ditjen Perbendaharaan juga menjadi isu hangat yang disampaikan Kepala Bidang PA, Ana Sariasih. Masalah Gratifikasi terus diingatkan kepada segenap pegawai melalui pemaparan Kepala Bagian Umum Abubakar A.B., demikian juga Kepala Bidang Aklap, Juli Kestijanti dan Kepala Bidang PP, Tedjo Prakosa, secara bergantian memberikan penekanan khususnya terhadap penyelesaian LKPP , rekonsiliasi serta pembinaan KPPN. Solusi alternatif yang disumbangkan para peserta menjadi jawaban yang tepat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang sempurna yang menjadi dambaan stakeholder dan pada akhirnya berdampak pada optimalnya penyerapan serta berkualitasnya Laporan Keuangan.

Rakor ditutup secara resmi oleh Kepala kantor Wilayah dengan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk lebih meningkatkan pelayanan, koordinasi serta solusi terhadap permasalahan yang ada.

Oleh: Budiarto Widodo - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten

Liputan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Retur SP2D di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Membangun kemitraan dengan semua pihak telah menjadi komitmen KPPN Sampit agar mampu menyajikan layanan prima. Satuan kerja dan bank adalah di antara pihak-pihak yang sering bersentuhan dengan layanan KPPN. Munculnya Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan no.SE-19/PB/2012 juga menjadi sarana untuk mempererat jalinan kemitraan.

Mengawali hari kerja, Senin, tanggal 16 Juli 2012, bertempat di aula KPPN Sampit telah diadakan Sosialisasi Surat Edaran tentang Penggunaan Aplikasi Retur SP2D tersebut. Bank-bank di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi mitra kerja KPPN Sampit hadir tepat waktu sehingga acara berjalan sesuai rencana.

Memulai acara dengan memberi sambutan, Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki menggarisbawahi bahwa dengan adanya Aplikasi Retur SP2D ini bukan berarti menghilangkan retur sama sekali, tetapi diharapkan penatausahaan retur SP2D akan dapat dilaksanakan dengan lebih tertib administrasi.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) sehingga ada komunikasi dua arah yang lebih hidup. Kepala Seksi Bank/Giro Pos Eko S. Utomo mendapat kesempatan pertama berbicara mengawali diskusi.

Hingga saat ini retur SP2D masih menjadi permasalahan di hampir semua KPPN, mungkin hanya jumlah SP2D-nya saja yang berbeda. Retur bisa disebabkan salah nomor rekening, nama, alamat, atau sebab lainnya. Sudah barang tentu tujuan utama sosialisasi adalah memberi pemahaman kepada bank selaku mitra kerja dalam menggunakan aplikasi retur SP2D. Kasi Bank/Giro Pos menambahkan jika nanti aplikasi retur sudah digunakan, maka akan mempercepat pembayaran dana retur sehingga proses penatausahaan retur menjadi lancar, dan selanjutnya mempermudah pengawasan dalam penyelesaian dana retur itu sendiri.

Nampaknya masing-masing bank punya pengalaman berbeda dalam menyelesaikan retur sehingga dengan antusias mereka memaparkan cara-cara meminimalisasi retur. Saking semangatnya saling adu argumentasi seputar retur, nampak sekali nuansa persaingan bisnis dengan menunjukkan kelebihan masing-masing.

Yang menggembirakan, meskipun bank-bank ini bersaing dalam bisnis, namun di akhir diskusi ada komitmen di antara mereka sebagai satu tim dalam mengemban tugas negara di bawah koordinasi KPPN Sampit. Antarbank akan selalu berkomunikasi untuk mengurangi retur.

Sebelum acara ditutup, Teddy Tajudin dari Seksi Bank/Giro Pos menjelaskan detail aplikasi serta mendemonstrasikan penggunaan aplikasi retur SP2D. Semoga jalinan kemitraan ini semakin meningkatkan kinerja KPPN Sampit menuju layanan prima.

Oleh: Eko Setiyo Utomo (KPPN Sampit)