Liputan Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM) di KPPN Sintang
Sintang, djpbn.kemenkeu.go.id. Selasa pagi, tanggal 31 Juli 2012, bertempat di aula KPPN Sintang diselenggarakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM). Kegiatan yang diisi dengan materi service excellent tersebut dibawakan oleh narasumber dari Bank Mandiri Cabang Sintang. Jajaran pejabat dan pegawai KPPN Sintang sangat antusias menyimak paparan mengenai bagaimana cara melayani mitra kerja secara baik sebagaimana halnya Bank Mandiri melayani para nasabahnya.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sintang Sudirman menyampaikan bahwa service excellent adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat ini. Keberhasilan suatu instansi, ujarnya, sebagian besar tergantung pada bagaimana para karyawan berinteraksi dan melayani para stakeholder-nya secara baik. Oleh karenanya, setiap karyawan harus memiliki keterampilan yang mumpuni dalam melayani stakeholder agar tercipta pelayanan yang prima. Kombinasi antara pelayanan yang baik, fasilitas kantor yang nyaman, lingkungan yang asri dan sejuk akan meningkatkan kinerja KPPN, serta selanjutnya akan mempertinggi kepuasan stakeholder. “Petugas pelayanan di front-office, utamanya, harus mempunyai sikap yang ramah dan murah senyum,” pesannya.
Oleh: Didik Andianto (KPPN Sintang)

Liputan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan APBN Semester I TA 2012
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – Upaya perbaikan penyerapan anggaran pada satker di wilayah Prov. Banten, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diawali dengan pembentukan forum komunikasi. Sinergi tersebut dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten yang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaporan APBN Semester I TA 2012, dengan tujuan monitoring progress Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester pertama tahun anggaran (TA) 2012, Senin (16/7), di di Hotel Ratu Bidakara.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten-H.Muhadi, Kepala Bappeda Provinsi Banten-Widodo Hadi, perwakilan Bappeda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, perwakilan Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemendagri serta beberapa SKPD terkait. Juga Perwakilan Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten. Dalam sambutan pembukaannya, H Muhadi, mewakili Gubernur Banten beharap agar hasil rakor pelaporan APBN Semester I ini nantinya mampu meningkatkan kualitas realisasi dan laporan anggaran yang telah dialokasikan, baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten, Ana Sariasih memaparkan progress penyerapan anggaran yang meliputi serapan, permasalahan dan hal-hal yg dapat dilakukan untuk memperbaiki penyerapan di semester II. Widodo Hadi selaku Kepala Bappeda, yang juga hadir sebagai narasumber, mengapresiasi monev penyerapan anggaran yang dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten sekaligus mengingatkan kepada satker terlebih satker dengan penyerapan anggaran dibawah rata rata nasional untuk segera mengupayakan penyerapan anggaran di semester II agar lebih baik. Bahkan Beliau memberikan penekanan khusus kepada SKPD yang belum merealisasikan anggarannya sama sekali. Widodo juga berharap kerja sama dengan Kanwil Perbendaharaan dapat dilanjutkan di waktu yang akan datang.

Liputan Pelatihan Service Excellent
Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh melakukan Pelatihan Service Excellent kepada Petugas Front Office (FO), Sekretaris, dan Pengemudi di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Pelatihan berlangsung pada tanggal 12 - 14 Juli 2012, di Hotel Sultan Banda Aceh. Pelatihan service excellent ini merupakan kali kedua dilakukan bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Area Banda Aceh.

Di dalam laporannya, Kepala Bidang PP I Suwajianto menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyelenggarakan Pelatihan Service Excellent kepada Petugas Front Office, Sekretaris, dan Pengemudi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada stakeholders. Dirinya berharap para peserta dapat memberikan quality smile yang terbaik dan tulus dari hati. Pelatihan yang diikuti sebanyak 24 peserta ini mengusung tema “Dengan Service Excellent Kita Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Kepada Masyarakat.”

Sementara itu, dalam pengarahannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Achmad Saefudin menekankan agar para Petugas FO, Sekretaris, dan Pengemudi dapat bekerja dengan tulus, ikhlas dan penuh senyuman. Saefudin menghimbau peserta agar dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan tersebut, sehingga sesampainya di kantor masing-masing dapat menerapkan dan memberikan pengaruh yang baik kepada pegawai yang lain terkait ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Selanjutnya kemampuan tersebut dapat meningkatkan pelayanan pada masing-masing unit kerja.

Materi pelatihan tersebut disampaikan Hilwasi dan Marisa Ulva dari PT. Bank Mandiri (Persero) Area Banda Aceh. Pemateri menyampaikan Standar Layanan Front Office, Sekretaris, dan Pengemudi. Mereka juga melakukan sharing Standar Layanan dan Budaya di Bank Mandiri kepada peserta. Selain itu, pemateri memberikan motivasi Service Excellent kepada para peserta.

Dalam materi yang disampaikan Hilwasi menyampaikan bahwa Kanwil dan KPPN dapat menerapkan brand experience dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders, seperti, aman, proses cepat, produk kompetitif, serta pelayanan terbaik. Peserta juga diberikan motivasi untuk senantiasa semangat dan tulus dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Di sela-sela materi peserta juga diberikan permainan-permainan ringan dan pemutaran film menuju standar layanan.

Pada acara penutupan diberikan penghargaan kepada peserta terbaik pilihan narasumber dan peserta terbaik pilihan panitia. Untuk peserta terbaik pilihan narasumber diraih oleh Agusmiati, sekretaris dari KPPN Meulaboh dan terbaik pilihan panitia diraih oleh Cut Handriani, sekretaris dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi - Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Liputan Workshop Penyusunan LKPP di KPPN Padang Sidempuan
Padang Sidempuan, djpbn.kemenkeu.go.id - “Selamat Pagi...!!, Semangat Pagi...!!, Horas...!! Halo...!!, Halo...!! Horas...!!, LKPP...!!. WTP....!!” Itulah yel-yel pemecah keheningan pagi para peserta workshop dengan tema “Menuju Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” di Aula MAN 2 Padang Sidempuan.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Sidempuan. Hadir sebagai peserta 140 pejabat pengelola keuangan satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu program kerja Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Padang Sidempuan pada tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan (LK) satuan kerja. Workshop yang diselenggarakan selama dua hari pada 17 – 18 Juli 2012, dibuka langsung oleh Kepala KPPN Padang Sidempuan, Makmur Sihombing. Berbeda dari penyelenggaraan sosialisasi kepada satuan kerja sebelumnya, workshop ini dikemas dalam bentuk motivational building.

Sebagai narasumber utama, Agustinus Prasetyo, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Padang Sidempuan ini, pertama-tama mengajak peserta membayangkan suatu negara impian yang menjadi harapan semua orang karena pemerintahnya mengelola keuangan negara secara baik, transparan, dan akuntabel. Peserta diajak merenung dengan diiringi alunan instrumen dan pembacaan narasi inspiring achievement dalam suasana hening, tenang dan lampu ruangan dipadamkan. Selanjutnya kegiatan workshop dilakukan secara santai, narasumber dan peserta berkomunikasi dua arah, diselingi pemutaran beberapa video dan lagu-lagu yang mengandung nilai motivasi. Selain itu, sebagai apresiasi kepada peserta yang aktif dan bersedia berbagi pengetahuan dengan peserta lain, narasumber memberikan rewards yang membuat peserta menjadi lebih antusias.

Menurut Agustinus, dengan menampilkan grafik peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh LKPP dengan opini WTP dari BPK sejak 2004 s.d. 2011, diharapkan peserta dapat lebih termotivasi dan berusaha keras untuk mendukung terwujudnya LKPP Bagian Anggaran BUN 2012 yang predikat WTP pula. Hal ini juga merupakan sikap optimis pemerintah, karena LKPP yang berpredikat WTP sejalan dengan prinsip good governance, dalam hal pengelolaan keuangan negara yang transparent dan accountable. Selain itu narasumber menjelaskan pula manfaat LKPP yang berpredikat WTP dapat memperkuat bargaining power Indonesia di mata internasional, sehingga secara tidak langsung Foreign Direct Investment dapat ditingkatkan yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Agustinus melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas LK K/L dapat dimulai dari hal-hal kecil tetapi viable. Upaya ini membutuhkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu satuan kerja pengelola keuangan dan KPPN. Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja diajak untuk mengubah mid-set dari melakukan pekerjaan secara biasa menjadi luar biasa yang diawali dengan hal-hal kecil tapi bermakna besar. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan di bidang keuangan yang berkaitan langsung dengan tugas pokoknya. Secara tidak langsung, hal ini akan bermanfaat untuk menerapkan internal control. Begitu pula bendahara dan petugas operator komputer agar melakukan double check terhadap beberapa kunci penting pada saat menyusun pembukuan dan melakukan input data, misalnya, penggunaan kode BAES1, satker, akun, output, nomor dan nama pemegang rekening, status rekening aktif/pasif, dan lainya.

Masih menurut Agustinus, double check agar dilakukan sebelum menyampaikan SPM dan ADK ke KPPN dan pada saat akan melakukan penyetoran uang di bank/giro pos, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan lebih jauh. Tidak ketinggalan, penggunaan aplikasi yang updated juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dirinya menyarankan peserta untuk mengakses situs www.perbendaharaan.go.id untuk mengikuti perkembangan terbaru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Ditjen PBN). Sebagai sarana latihan, narasumber memberikan arahan penyusunan action plan yang berkaitan dengan metode pelaksanaan double check pada pembuatan SPM dan penyetoran penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak.

Di sisi lain, Agustinus memaparkan, KPPN selain berusaha meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, upaya untuk patuh terhadap peraturan dan Standar Operational Procedure (SOP) juga menjadi hal yang esensial karena hal ini dapat memitigasi resiko, baik terhadap kualitas LK maupun terhadap pegawai sebagai individu. Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, narasumber memperkenalkan metode rekonsiliasi LK secara elektronik melalui email yang selama ini sudah dilakukan di KPPN-KPPN lain.

Sebelum acara ditutup, Kepala KPPN menyampaikan materi berkaitan dengan pertanggungjawaban Bea Materai dan menyampaikan larangan pemberian gratifikasi kepada pegawai KPPN. Selain itu, materi tambahan berupa Pengetahuan Dasar Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) dan penekanan terhadap penyelesaian registrasi PIN PPSPM disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana.

Kegiatan workshop ini juga menarik perhatian media elektronik lokal, yaitu PabuyungPos.com yang berkesempatan mewawancarai narasumber di akhir acara.

Oleh: Agustinus Prasetyo – Kontributor KPPN Padang Sidempuan

Liputan sosialisasi dan registrasi PIN-PPSPM di KPPN mamuju
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id.-KPPN Mamuju melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis Aplikasi PIN-PPSPM sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. Acara ini dilaksanakan secara bertahap dari tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2012, dan dihadiri oleh satker KPPN Mamuju yang sebanyak 178, dibagi ke dalam lima tahap registrasi. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan dan registrasi PIN-PPSPM dengan pertimbangan letak geografis satker yang berada cukup jauh dari KPPN Mamuju.

Sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi PIN-PPSPM disampaikan oleh lima narasumber, yakni para costumer service yang diketuai oleh Sapto Dwi Nurdyanto. Aplikasi yang rencananya akan mulai digunakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2012 ini merupakan salah satu upaya melindungi transaksi keuangan negara. PIN-PPSPM adalah sederet angka yang dibuat dan dimiliki oleh Pejabat Penandatangan SPM, yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik pada ADK- SPM yang akan dikenali oleh sistem KPPN. Penerapan sistem baru ini diharapkan dapat memberi rasa nyaman bagi pejabat penandatangan SPM dan petugas KPPN. Penggunaan sistem ini merupakan suatu langkah maju untuk memberikan keamanan/ perlindungan dalam mengawal pencairan dana APBN.

Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan agar seluruh satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Mamuju, khususnya Pejabat Penandatangan SPM, mampu memahami dan menggunakan PIN-PPSPM yang dimilikinya untuk melindungi transaksi keuangan negara, melindungi dirinya sendiri, dan petugas KPPN dari kecurangan yang mungkin dilakukan, baik dari kalangan internal maupun eksternal satuan kerja. Terbersit harapan agar nantinya ada tindak-lanjut lagi dalam memberikan keamanan yang lebih dalam pencairan APBN setelah pengaplikasian PIN-PPSPM ini. Tidak menutup kemungkinan akan ada oknum yang berusaha mencari celah untuk mengakali sistem keamanan ini.

Oleh: M. Haerul Anam dan Sapto Dwi Nurdyanto (KPPN Mamuju)

Liputan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyerahan Penghargaan
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Batam melakukan sosialisasi “Penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyerahan Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan/LPJ Bendahara Tingkat Satuan Kerja Semester I Wilayah Pembayaran KPPN Batam”, Kamis (19/7). Sosialisasi kali ini sedikit berbeda dibandingkan dengan sosialisasi sebelumnya, karena sosialisasi kali ini selain untuk me-refresh kembali pengetahuan para pengelola keuangan satuan kerja di wilayah bayar KPPN Batam, sosialisasi kali ini diadakan untuk penyerahan penghargaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan/LPJ Bendahara Tingkat Satker Semester I 2012. Disamping itu, sosialisasi ini menjadi ajang silaturahim dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1433 H antara KPPN Batam dan satuan kerja.

Mengawali kegiatan ini, Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri mengingatkan kepada seluruh pengelola keuangan di wilayah pembayaran KPPN Batam untuk selalu memperhatikan batas waktu rekonsiliasi, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara. Pada kesempatan itu, Fauzi mengumumkan satuan kerja yang meraih peringkat terbaik I sampai III. Untuk penilaian sampai dengan Semester I T.A 2012, Satuan Kerja yang mendapatkan peringkat tertinggi yaitu DITRESKRIMSUS POLDA KEPRI, disusul peringkat II oleh DITSABHARA POLDA KEPRI, serta peringkat III yaitu SATBRIMOB POLDA KEPRI. Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala KPPN Batam kepada peringkat satu yang diwakili oleh Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Helmi Kwarta Rauf, Sik., sedangkan untuk peringkat II dan III diserahkan langsung oleh Kasi Verifikasi dan Akuntansi beserta Kasubbag Umum KPPN Batam. Turut hadir pula dalam penyerahan penghargaan tersebut Kabid Keuangan Polda Kepri AKBP Jauner Nainggolan, selaku pembina keuangan pada POLDA KEPRI.

Setelah berlangsungnya penyerahan penghargaan tersebut, Kasi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Batam sekaligus Ketua Tim Penilai Karli Mu’amal, mejabarkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja. Selain itu, Karli mengungkapkan penghargaan tersebut sebagai alat mapping terhadap kemampuan, kendala, hambatan satker dalam penyusunan Laporan Keuangan/LPJ, serta untuk meningkatkan Laporan Keuangan mitra kerja agar tercapainya LKPP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Unsur-unsur dalam penilaian ini adalah kecepatan pengiriman ADK SAI dan LPJ Bendahara, waktu penyampaian perbaikan data, frekuensi perbaikan data, dan waktu penyampaian berkas Laporan Keuangan.

Pada sesi berikutnya, narasumber me-refresh lagi pengetahuan para pengelola keuangan dari tiap satker di wilayah bayar KPPN Batam mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyusunan Laporan Keuangan. Narasumber juga tidak bosan-bosannya menghimbau pengelola keuangan untuk lebih teliti lagi agar tidak terjadi koreksi data yang dapat berimbas pada hasil rekonsiliasi tiap bulannya.

Terlihat panitia menambahkan tempat di luar aula untuk para pengelola keuangan wilayah bayar KPPN Batam, hal itu mengingat begitu antusiasnya para pengelola keuangan sehingga tingkat kehadiran pada acara ini begitu tinggi sampai dengan berakhirnya acara.

Oleh: Nike C. Yuda – Kontributor KPPN Batam

Liputan Launching Universitas Tadulako Sebagai Satker Pk-Blu Di Sulawesi Tengah
Sulteng-perbendaharaan.go.id - Universitas Tadulako (UNTAD) melakukan launching terkait penetapannya sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) secara penuh, Selasa (16/7), di ruang rapat senat UNTAD.Disaat yang sama, dilakukan Penyerahan DIPA BLU dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rektor UNTAD.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah, Perwakilan Perbankan, Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah, KPPN Palu dan segenap Civitas Akademi UNTAD.

Dalam sambutannya, Rektor Untad ,Prof DR Ir Muh Basir Cyio SE MS, menyatakan bahwa amanah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam pemberian status BLU penuh kepada UNTAD harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Koordinasi yang telah berjalan baik dengan pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat terus ditingkatkan. Rektor UNTAD juga mengatakan bahwa untuk mengawal pelaksanaan amanah tersebut, pihak UNTAD telah membentuk Tim Advisor Independent, yang terdiri dari Tim Tipikor Kejaksaan, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, BPKP, perwakilan media dan LSM. Beliau berharap, semua pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan dan aparat pemeriksa keuangan, dapat turut serta mengawal jalannya UNTAD sebagai satker BLU.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Sulawesi Tengah, RM Wiwieng, dalam sambutannya mengatakan bahwa sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, paket undang-undang di bidang keuangan negara, mengamanatkan banyak hal baru. Hal ini menurut Wiwieng, diharapkan dapat menjadi landasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. Dirinya juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan BLU, yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau mahasiswa, dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut Wiwieng mengungkapkan bahwa BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan penerapan praktik bisnis yang sehat. Lebih dari itu, dengan status sebagai BLU penuh, diharapkan akan menjadi titik permulaan untuk seluruh civitas akademika Untad, dalam memberikan pelayanan yang terbaik, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik. “Sebagai BLU, Untad mempunyai kewajiban, antara lain untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran, dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan. Kami juga berharap, Untad dapat terus memperbaiki standar prosedur operasional pengelolaan keuangan intern yang ada,” katanya lagi.

“Untad sebagai satker BLU harus dapat meningkatkan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Koordinasi di lingkungan internal ataupun ekternal Untad dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah dapat dilakukan secara berkesinambungan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah siap membantu Untad sepanjang hal tersebut merupakan tugas dan fungsi Perbendaharaan,” ungkapnya. Acara tersebut ditutup dengan serah terima DIPA BLU dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Rektor Untad.

Oleh: Tim Reportase Kanwil Sulteng (Iwan Megawan, A Juliadi, Haerul Harun)

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi ke KPPN Kuala Tungkal
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk pertama kalinya sejak dilantik menjadi pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko, melakukan kunjungan kerja ke KPPN Kuala Tungkal, Rabu (18/7). Setelah menempuh perjalanan dari Kota Jambi sekitar 2,5 jam lamanya, tanpa didampingi oleh pejabat ataupun pegawai dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Kiswandoko menginjakkan kakinya di gedung KPPN Kuala Tungkal. Dengan sapaan yang ramah dan wajah sumringah, Ia menyapa semua pegawai. Bak gayung bersambut, para pegawai KPPN Kuala Tungkal juga terlihat menyambutnya dengan senang dan suka cita.

Kepala Kanwil dan semua pegawai melakukan pertemuan secara singkat tepat pada pukul 09.00 WIB, di Aula KPPN Kuala Tungkal,. Suasana kekeluargaan begitu kental dalam pertemuan kali itu.

Pada kesempatan pertama, Kepala KPPN Kuala Tungkal, Toriq Bin Zihad, melakukan paparan singkat tentang existensi KPPN Kuala Tungkal. Sejarah singkat, bezetting pegawai, sarana dan prasarana, capaian kinerja sampai dengan Semester I 2012 serta permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah diuraikan secara jelas dan lugas.

Pada sesi selanjunya, Kepala Kanwil berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pesan dan nasihat kepada semua pegawai. “Tak kenal maka Tak Sayang” demikian pepatah yang disampaikan beliau dalam mengawali salam perkenalan secara pribadi. Kiswandoko bercerita perjalanan panjang karirnya sejak tahun 1984 hingga saat ini. I Mengawali karir sebagai CPNS di Direktorat Jenderal Anggaran hingga menduduki posisi yang ada saat ini. Dirinya memberikan deskripsi yang jelas kepada semua pegawai bahwa tempat, waktu dan perubahan organisasi hendaknya dijadikan sebagai sahabat yang melekat dalam melaksanakan tugas sehari hari agar dapat berkarya dengan maksimal dan enjoy.

Masih pada kesempatan yang sama, Kiswandoko mengingatkan kembali makna Reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya paket undang-undang di bidang Keuangan Negara. Hal itu menyegarkan kembali ingatan para pegawai bahwa dengan terbitnya Paket Undang-Undang tersebut maka kita sebagai aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang Perbendaharaan harus memberikan kontribusi positif melalui pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor. “Perubahan mindset, Pengaktualisasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah salah wujud nyata yang harus kita lakukan bersama,” ujar beliau.

Pada akhirnya, Kepala Kanwil mengajak semua pegawai untuk bahu-membahu dan bekerjasama dalam menyongsong pembentukan KPPN Kuala Tungkal menjadi KPPN Percontohan. Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai turut menyukseskan program SPAN yang sedang dikembangkan agar lebih baik dan sempurna. “Saya sudah sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di KPPN Kuala Tungkal, Tingkatkan terus kinerja, tetap semangat dan tetap jalin kebersamaan,” tutupnya.

Oleh: Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal