Liputan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2012 kepada KPA/PPK dan Bimbingan Teknis PIN PPSPM kepada PPSPM dan Operator SPM.
Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Rangkasbitung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II dan bimbingan teknis PIN PPSPM Tahun Anggaran 2012, Kamis (28/6), di Aula KPPN. Kegiatan yang dibagi dalam dua sesi yaitu sesi pagi dan siang ini diikuti oleh seluruh satuan kerja wilayah kerja KPPN Rangkasbitung.

Pada sesi pagi, dilakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi (Monev) penyerapan anggaran Triwulan II TA. 2012. Monitoring dan evaluasi diberikan kepada 16 satuan kerja yang penyerapan anggaran untuk belanja barang dan modal masih dibawah 19% dan belanja sosial masih dibawah 33%. Sedangkan sesi sore, dilakukan bimbingan teknis PIN PPSPM kepada semua satuan kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang merupakan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-28/PB/2011 ini dikemas dalam format yang berbeda dari biasanya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk forum diskusi dimana KPPN Rangkasbitung dan Satuan Kerja duduk bersama membahas permasalahan penyerapan anggaran yang dialami oleh satker dan mencari solusi permasalahan serta diskusi tentang sejauh mana kualitas dan kepuasan atas pelayanan yang diberikan KPPN Rangkasbitung.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, KPPN Rangkasbitung juga mengundang narasumber dari Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Eko Wahyu agar dapat memantau kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaporan Monev Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2012. Dari kegiatan monev kali ini, banyak permasalahan terkait penyerapan anggaran yang disampaikan oleh satuan kerja yang belum dapat terselesaikan seperti masih ada anggaran yang diblokir, pengelola keuangan yang belum terbit Surat Keputusan Penunjukan dari Kantor Pusat Kementerian/ Lembaga, atau peraturan teknis yang belum terbit. Namun hal itu menjadi catatan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten yang akan disampaikan kepada Tim Monev Penyerapan Anggaran Tingkat Pusat untuk mendapatkan tindak lanjut. Di akhir kegiatan sosialisasi ini, satuan kerja yang diundang mengisi formulir kuisioner yang diberikan oleh Tim Monev KPPN Rangkasbitung sebagai bahan penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran Triwulan II TA.2012 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Dalam sambutan penutupnya, Kepala KPPN Rangkasbitung, Susanti Soebagio berpesan supaya satuan kerja segera melaksanakan penyerapan anggaran karena sudah memasuki semester II TA.2012, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun yang justru merugikan satuan kerja sendiri karena anggaran untuk kegiatan operasional dan pembangunan tidak terserap maksimal sebagaimana amanat Undang- Undang APBN TA.2012.

Pada pukul 14.00 WIB, kegiatan sesi kedua dimulai, yaitu bimbingan teknis Personal Identification Number (PIN) PPSPM Tahun Anggaran 2012. Kegiatan tersebut digelar sesuai amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer Surat Perintah Membayar. Pada kesempatan ini, Kepala Seksi Pencairan Dana, Tjide Widiyarti, menyampaikan prinsip dasar dan latar belakang diterapkannya PIN PPSPM sesuai amanat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan petugas baik di satuan kerja maupun di KPPN sebagai kantor pembayar.

Sebelum bimbingan teknis Aplikasi PIN PPSPM dimulai, penyuluh perbendaharaan, Chandra Julihandono SJ menjelaskan tentang prosedur registrasi atau pendaftaran PIN PPSPM dan tata cara penggunaan PIN PPSPM. Kemudian dilanjutkan dengan praktek penggunaan Aplikasi Injeksi PIN PPSM Tahun 2012 kepada para PPSPM satuan kerja wilayah bayar KPPN Rangkasbitung. Menu yang tersedia juga mudah dipahami dan praktis karena sifat penggunaanya yang hanya memberikan tanda tangan elektronik PPSPM yang telah dienskripsi ke dalam Arsip Data Komputer (ADK) SPM.

Meskpin PIN PPSPM ini merupakan hal baru, banyak satuan kerja yang memahami penggunaan dan pertanggungjawaban PIN PPSPM Tahun 2012 ini dan telah melakukan registrasi PIN PPSPM. Acara ditutup oleh Kepala KPPN Rangkasbitung. Pada sesi kali ini, Susanti Subagio menyampaikan bahwa PPSPM wajib mengetahui tanggungjawab terhadap penggunaan PIN PPSPM karena sesuai amanat UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, bahwa kewenangan Ordonansering atau Otorisasi ada pada Kementerian/Lembaga sehingga satuan kerja bertanggungjawab atas segala penggunaan dana APBN dalam DIPA masing-masing.

Oleh: Chandra Julihandono SJ – Kontributor KPPN Rangkasbitung

Liputan Sosialisasi Aplikasi PIN PP-SPM dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara di KPPN Sampit
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Ditjen Perbendaharaan selaku pelaksana penatausahaan perbendaharaan negara terus melakukan pembenahan sebagai upaya dalam reformasi manajemen keuangan publik guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui peluncuran aplikasi PIN PP-SPM dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara untuk membantu kelancaran transaksi keuangan negara, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini juga merupakan implementasi nyata atas pasal 4 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Sebagus apa pun peraturannya, semua akan berhulu kepada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dalam rangka menyamakan pemahaman atas semua stakeholder dalam hal ini para satker, maka KPPN Sampit mengadakan sosialisasi atas peraturan-peraturan tersebut pada tanggal 17 Juli 2012 bertempat di Aula KPPN Sampit, Jl. Jenderal Sudirman KM 1,5 Sampit. Sosialisasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Arief Koesetyawan, dan Kepala Seksi Bank Giro Pos Eko Setiyo Utomo. Pada kesempatan ini Irwan menyatakan bahwa acara sosialisasi ini juga merupakan ajang silaturahim antara KPPN dan para satker demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Untuk itu diharapkan berbagai permasalahan yang dirasa ada dalam rangka pengelolaan negara harap disampaikan dalam ajang silaturahim ini, tidak hanya terbatas pada permasalahan PIN PP- SPM, maupun Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara, namun secara keseluruhan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang bersumber dari APBN . Irwan juga menawarkan solusi jika memang ditemukan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di level KPPN maka akan dikoordinasikan secara berjenjang ke atas.

Materi pokok sosialisasi yang pertama dibawakan oleh narasumber dari petugas front office KPPN Sampit, Arisyanto. Dengan latar belakang Pak Arisyanto yang telah mengenal akrab para peserta memudahkan beliau menjelaskan secara detail dengan bahasa yang familiar dan kooperatif sehingga hampir bisa dipastikan para peserta memahami penjelasan beliau secara mudah. Terbukti sedikitnya pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Salah satunya peserta menanyakan bagaimana jika lupa dengan PIN-nya. Peserta dari kantor pajak Sampit menambahkan pertanyaan dengan berlatar belakang pola mutasi seperti halnya yang terjadi di Ditjen Perbendaharaan, bagaimana jika pejabat yang bersangkutan dimutasi? Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul baik dalam sesi pagi maupun siang yang intinya hampir sama. Dimungkinkan karena kesibukan para pejabat maupun para operator SPM yang hadir, sehingga mereka tidak sempat membaca Perdirjen 19/PB.1/2012 dan lebih senang mendapat penjelasan dari para narasumber. Semua pertanyaan hampir dipastikan telah tertuang dalam Perdirjen tersebut sehingga tidak menyulitkan para narasumber. Alhamdulillah acara berlangsung lancar, dan pihak satker bisa memahami apa yang digariskan oleh pimpinan Ditjen Perbendaharaan bahwa PIN PP SPM harus mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 sehingga satker yang mengajukan SPM pada tanggal tersebut jika belum menggunakan PIN PP-SPM dengan terpaksa tidak bisa diproses menjadi SP2D.

Teddy Tajudin dari front office Bank Pos Persepsi membuka materi kedua tentang aplikasi konfirmasi dengan mengingatkan satker bahwa sesuai Perdirjen no 41/PB.1/2011 satker harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas surat setoran baik terkait pajak maupun PNBP yang telah dilakukannya atau minimal harus ada hasil cetakan hasil konfirmasi. Selanjutnya KPPN akan konfirmasi ke database aplikasi konfirmasi yang ada di Jakarta mengenai betul tidaknya surat setoran pajak tersebut. Ada penegasan dari teman-teman Ditjen Pajak yang kebetulan hadir sebagai salah satu satker bahwa SSP harus ada pada setiap transaksi.

Diingatkan kembali oleh narasumber agar para satker tidak melakukan pembayaran pajak pada hari yang sama dengan pengajuan SPM-nya karena konfirmasi ke database baru bisa dilakukan sehari sesudahnya atau besok paginya. Data tentang penerimaan yang disetor baik melalui bank/ pos oleh satker di seluruh Indonesia akan dilaporkan ke bank/ pos pusatnya di Jakarta pada sore hari, untuk kemudian dikirim ke database konfirmasi Ditjen Perbendaharaan pada keesokan harinya. Jadi bukan KPPN menghambat pencairan dana satker, tapi mekanisme dan kondisi perbankan yang ada sekarang menyebabkan satker yang melakukan penyetoran pada hari yang sama dengan pengajuan SPM, maka KPPN belum bisa melakukan konfirmasi sehingga SPM-nya belum dapat diproses. Narasumber juga mengingatkan lagi bahwa masih ada beberapa satker yang belum menggunakan plikasi yang sudah disosialisasikan waktu awal tahun berbarengan dengan sosialisasi SAKPA ini.

Di akhir sesi ini narasumber menginformasikan bahwa Ditjen Perbendaharaan akan terus berbenah di antaranya membenahi lagi sistem MPN yang ada sekarang dan akan segera diluncurkan MPN-G2 yang akan bisa real time saat menerima setoran satker. Lebih jauh lagi, Ditjen Perbendaharaan juga memahami kesulitan satker dengan banyaknya aplikasi yg dimiliki KPPN. Kita doakan bersama supaya SPAN yang akan menjadi satu-satunya aplikasi perbendaharaan negara bisa dilaksanakan tahun depan , sehingga satker cukup hanya mempunyai satu aplikasi, yaitu aplikasi SPAN.

Kontributor KPPN Sampit

Liputan Kegiatan Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik /PIN PP SPM dalam ADK SPM di KPPN Raha
Raha, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Raha menggelar kegiatan Sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik Personal Identity Number Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PIN PP SPM) dalam Arsip Data Komputer (ADK) SPM, Kamis (5/7), di aula KPPN. Kegiatan mengambil tema “Mewujudkan Peningkatan Upaya Pengamanan Pada Dokumen Elektronik Surat Perintah Membayar”.

Mengingat keterbatasan ruangan aula KPPN Raha untuk menampung para peserta lingkup satker Kementerian/ Lembaga di wilayah pembayaran KPPN Raha, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang hari.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Raha, Herbudi Adrianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan amanah ketentuan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Arsip Data Komputer SPM. Menurutnya, registrasi untuk mendapatkan PIN PP SPM dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak berlakunya Perdirjen dimaksud,

Menurut Herbudi, prinsip dasar PIN PP SPM adalah sistem untuk melindungi PP SPM dan Petugas KPPN dalam transaksi pencairan dana APBN dengan mengacu pada UU tentang ITE. “Ketentuan dalam mengenai urgensi penerapan PIN PP SPM ini tentu bukan untuk mempersulit atau memperlambat proses pencairan dana, tetapi bertujuan untuk lebih meningkatkan pengamanan, setelah di tahun sebelumnya telah dilakukan upaya penerapan Barcode pada SPM, penggunaan KIPS bagi petugas pengantar SPM/pengambil SP2D, atas transaksi pencairan dana melalui KPPN,” jelasnya.

Materi sosialisasi yang berupa Pemaparan ketentuan Perdirjen 19/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam ADK SPM disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Raha, Sri Budiyono H, dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Aplikasi PIN PP SPM yang disampaikan oleh Purwakhidin dan Cornelis Z.J. Pay. Materi Bimtek yang disampaikan yaitu tata cara registrasi, pengaktifan PIN, penonaktifan PIN serta aplikasi injeksi PIN PP SPM serta SMS Gateway KPPN Raha.

Kegiatan sosialisasi ini diselingi dengan sesi tanya jawab dengan para pejabat penandatangan SPM dan operator aplikasi SPM yang hadir, juga secara simbolis diadakan penandatanganan formulir pendaftaran registrasi PIN PP SPM yang diwakili oleh PP SPM dari Satker Dinas Kesehatan Kab. Muna dan PP SPM dari Satker Unit Pelabuhan Raha.

Oleh: Kontributor: KPPN Raha

SOSIALISASI PIN PPSPM PADA KPPN SERANG
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Serang menyelenggarakan sosialisasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip data Komputer (ADK) Surat Perintah Membayar (SPM), pada tanggal 4 – 5 Juli 2012. Penyelenggaraan sosialisasi tersebut sebagai implementasi terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012.

Sebelumnya KPPN Serang juga telah menyelenggarakan sosialisasi Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam penyusunan dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana Tahun 2012 terhitung mulai bulan Mei 2012 sebagai implementasi Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3552/PB.3/2012 tanggal 23 April 2012, yang sebelumnya sempat tertunda pelaksanaannya sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-245/PB.3/2012 tanggal 10 Januari 2012.

Pelaksanaan sosialisasi PIN PPSPM di wilayah kerja KPPN Serang dilaksanakan bagi peserta meliputi Satuan kerja Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Hadir sebagai peserta Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satker. Acara ini berlangsung dengan lancar selama dua hari yang dibagi menjadi empat sesi. Terdapat beberapa satker dimana KPA merangkap juga sebagai PPSPM sehingga proses registrasi diatur tersendiri.

Kepala KPPN Serang, Suhardi B, dalam sambutan dan pengarahannya menegaskan pentingnya PIN PPSPM. Menurutnya PIN PPSPM merupakan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangka peningkatan pengamanan. Dia menambahkan, sistem ini untuk melindungi PPSPM dan petugas KPPN dalam transaksi pencairan dana APBN dan apabila ada perubahan PPSPM segera dilakukan penonaktifan PIN PPSPM, dan wajib disampaikan ke KPPN, ini sangat penting dan menjadi tanggung jawab mutlak dari KPA atas transaksi keuangan negara terhadap penggunaan data PPSPM.

Acara selanjutnya dibimbing langsung oleh tim teknis dari Seksi Pencairan Dana sekaligus proses registrasi PIN PPSPM oleh PPSPM. Kegiatan seperti ini tetap harus dilaksanakan oleh KPPN Serang selaku Kuasa BUN di daerah sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga perkembangan baru dalam pengelolaan keuangan negara dapat segera diketahui oleh semua satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Serang.

Oleh: Kontributor KPPN Serang

Liputan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja TA. 2012
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Workshop Percepatan Penyerapan dan Efektifitas Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012, Selasa (10/7), di Aula Kanwil. Acara ini didesain dengan suasana serius dan santai sekaligus coffe morning, untuk menjalin komunikasi dengan para stakeholder Ditjen Perbendaharaan lingkup Kalimantan Tengah. Workshop ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Djoko Wihantoro dan juga dihadiri Kepala Perwakilan BPK dan Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Workshop ini bertujuan untuk melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng. Pada workshop ini disampaikan sejauh mana penyerapan anggaran yang berasal dari APBN pada Provinsi Kalimantan Tengah hingga Triwulan II (Semester I). Target pemerintah pusat pada semester I penyerapan anggaran pada 40%, sedangkan pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng penyerapan baru mencapai 34%. Satker yang diundang pada workshop ini adalah satker yang penyerapannya sudah melebihi target, dan satker yang penyerapannya jauh di bawah target. Komposisi peserta workshop ini diharapkan dapat menjadikan diskusi lebih menarik karena bisa memfasilitasi sharing dan upaya perbaikan kinerja penyerapan berdasarkan pengalaman antar satker.

Pada kesempatan ini Djoko Wihantoro menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang sehat dan tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, kinerja penyerapan anggaran yang sehat akan menstimulus kegiatan-kegiatan ekonomi dan produksi di masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, dan pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang baik itu semua akan memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala satker dalam penyerapan anggaran sebagaimana disampaikan pada workshop ini, antara lain terblokirnya pagu DIPA Satker, dengan bobot cukup signifikan. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Eselon I satker yang bersangkutan, dan belum ada tindak lanjut yang disampaikan hingga akhir semester I, menjadi kendala lainnya. Selain itu, Adanya laporan dari satker yang sesungguhnya sudah melaksanakan lebih dari 40 % pagu DIPA Satker. Namun pelaksanaan anggaran tersebut (pengajuan SPM ke KPPN) dilakukan pada awal bulan Juli, sehingga bobot penyerapan tersebut tidak masuk ke semester I, melainkan pada triwulan III.

Menanggapi kendala-kendala tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Sjarif Donovan, menyampaikan beberapa tips sederhana namun sering dilupakan, yang dapat membantu satker mencapai target penyerapan anggaran. Sjarif menyarankan agar mendahulukan belanja barang persediaan yang akan digunakan selama setahun operasional unit kerja. “Tidak ada bedanya belanja toner printer bulan Februari dengan belanja toner printer bulan September, jadi mengapa harus ditunda?” analoginya.

Lanjutnya, Eselon II Wilayah (Kanwil) tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan satker-satker dibawahnya, terutama yang memiliki pagu besar dan berkontribusi signifikan terhadap bobot penyerapan anggaran. Upaya ini akan lebih memaksimalkan penyerapan anggaran secara kumulatif pada lingkup provinsi.

Kemudian, Sjarif juga meminta agar mengupayakan secara maksimal pencairan dilakukan tidak sampai awal triwulan III. Pelaksanaan lelang yang molor karena persyaratan-persyaratan tertentu tidak dipenuhi adalah kendala umum yang terjadi sehingga pengajuan SPM ke KPPN sudah masuk periode triwulan III. Untuk masalah ini Sjarif Donovan menganjurkan agar KPA dan PPK mengawasi langsung jadwal pelaksanaan lelang dan koordinasi yang baik dengan KPPN, agar pengajuan SPM bisa dilakukan maksimal akhir Juni.

Pada kesempatan ini, Djoko Wihantoro juga memberikan kesempatan kepada Kepala perwakilan BPK dan Kepala BPKP untuk menyampaikan informasi dan arahan yang dapat membantu para satker dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Oleh: Eko Sumando -Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng

Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Kas, Evaluasi Penyerapan APBN, dan PIN PPSPM
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Sebanyak 122 Satuan kerja telah mengikuti Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Kas, Evaluasi Penyerapan APBN, dan PIN PPSPM di aula KPPN Batam secara marathon, pada 3 – 6 Juli 2012. Setiap harinya, sosialisasi ini diikuti oleh 25 Satuan Kerja, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar setiap Pejabat Penandatangan SPM dapat melakukan registrasi PIN PPSPM sekaligus aktivasi PIN pada hari yang sama.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri menekankan pentingnya penyerapan anggaran, karena belanja pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam mengekskalasi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Fauzi mengharapkan pencairan dana satuan kerja tidak menumpuk di akhir tahun. “Ikan sepat ikan gabus makin cepat penyerapan makin bagus,” candanya kepada para peserta soialisasi. Intinya bagaimana solusi penyerapan anggaran tepat waktu dengan tetap sesuai aturan dan akuntabel.

Fauzi melanjutkan, perencanaan kas tujuannya bukan untuk mempersulit Satker, tetapi membantu satker agar mendapatkan kas tepat waktu dan tepat jumlah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencari sumber pembiayaan yang efisien dalam hal terjadi kekurangan kas, sehingga pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk memenuhi kewajiban pemerintah.

Fauzi menyampaikan pula bahwa Personal Identification Number PPSPM (PIN PPSPM) bersifat rahasia dan merupakan tanggung jawab PPSPM yang bertujuan meningkatkan good governance serta tentu saja sebagai instrumen keamanan dalam transaksi keuangan negara salah satunya menghindarkan adanya SPM fiktif.

Ditambahkan pula oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Selamet Riyadi, bahwa rata-rata penyerapan anggaran di wilayah kerja KPPN Batam telah mencapai 40,66%, dengan lima Kementerian/Lembaga dengan realisasi anggaran tertinggi yaitu Kementerian Dalam Negeri (62,20%), Kepolisian Negara Republik Indonesia (50,03%), Kementerian Pertanian (48,54%), Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (43,19%), serta Kementerian Perhubungan (41,60%). Acara kemudian dilanjutkan pemaparan tentang dasar hukum perencanaan kas sampai dengan Aplikasi Forecastng Satker yang telah terintegrasi dengan Aplikasi RKAKL-DIPA 2012 dan Materi PIN PPSPM serta Aplikasi Injeksi PIN.

Setelah acara selesai dilanjutkan dengan registrasi dan aktivasi PIN PPSPM. Sampai hari terakhir sosialisasi, dari 122 Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Batam, sudah 112 Satker (91,80%) yang telah melakukan registrasi PIN PPSPM dan 94 Satker (77,05%) telah melakukan aktivasi PIN PPSPM.

Oleh: Kontributor KPPN Batam

Liputan Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi Keuangan TA. 2012
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel menginstruksikan agar seluruh KPPN di Provinsi Kalsel selama bulan Juni dan Juli 2012 secara serentak menyelenggarakan Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi keuangan (Aplikasi RKAKL DIPA, SPM, SAKPA, SAPPAW dan GPP). Kebijakan tersebut dibuat mengingat hasil isian kuisioner monev triwulan II TA. 2012. Satuan Kerja berlabel merah yang penyerapannya dibawah rata-rata nasional yang mengindikasikan bahwa salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah kurangnya pemahaman petugas / operator pengelola keuangan satker dalam hal mekanisme pengajuan SPM dan penggunaan aplikasi keuangan.

Seluruh kegiatan bimtek tersebut ditargetkan selesai pelaksanaannya menjelang bulan Ramadhan. Yang unik dari kegiatan bimtek kali ini adalah bahwa satker dapat mengirimkan calon peserta tanpa dibatasi dan peserta dapat memilih materi bimtek yang diikutinya sesuai kebutuhan satker. Langkah ini sebagai upaya memberikan kesempatan seluasnya bagi satker untuk mempersiapkan tenaga pengelola keuangan yang berkompeten dan mampu menguasai IT, sehingga diharapkan nantinya dapat mudah beradaptasi dengan program SPAN yang kental dengan teknologi informasi berbasis komputerisasi.

Dalam sambutan pembuka Bimtek Mekanisme Pengajuan SPM dan Aplikasi Keuangan bagi satker mitra kerja KPPN Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Elin Sumarlina meminta kepada operator keuangan yang telah ditunjuk oleh masing-masing KPA untuk mengikuti Bimtek ini dengan sungguh-sungguh dan sekembalinya nanti dapat meneruskan pengetahuan yang diperolehnya kepada staf pengelola keuangan lainnya. Selain itu dirinya berpesan agar satker juga proaktif memantau perkembangan peraturan keuangan dan aplikasi-aplikasi versi terbaru yang ada di website “perbendaharaan.go.id” maupun juga informasi peraturan keuangan yang dipasang di papan pengumuman Kanwil/KPPN. Dengan demikian, peraturan baru tersebut dapat segera dipedomani dan aplikasi keuangan versi terbaru dapat segera diimplementasikan.

Lebih lanjut Elin menyarankan bagi petugas satker yang masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan aplikasi keuangan, dipersilahkan untuk belajar di Mini TLC Kanwil/KPPN yang akan dipandu oleh petugas Customer Service Kanwil/KPPN tanpa dipungut biaya.

Kabag Umum, Muhtar Salim selaku Ketua Panitia, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini diselenggarakan secara bersinergi antara KPPN Banjarmasin dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, bukan hanya untuk penyediaan tenaga narasumber namun juga pembiayaan kegiatannya. Beliau menambahkan pula bahwa kegiatan ini selain untuk meningkatkan kompetensi operator keuangan satker dalam pengelolaan keuangan juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga-tenaga operator keuangan satker yang berkompeten dapat tersedia dalam jumlah yang cukup di masa mendatang. Diharapkan dengan staf/operator keuangan satker yang memiliki pemahaman komprehensif dalam pengelolaan keuangan dapat juga mendorong percepatan penyerapan anggaran satker/SKPD yang mengelola DIPA.

Pelaksanaan Bimtek di Banjarmasin yang mengambil tema “Percepatan penyerapan anggaran TA. 2012 dengan peningkatan kompetensi pengelola keuangan dalam penggunaan aplikasi keuangan” diselenggarakan mulai tanggal 10 – 18 Juli 2012 dengan peserta sebanyak 192 orang dari 69 satker. Materi yang diberikan dibagi dalam 4 session, yaitu : I. Mekanisme pengajuan SPM dan Aplikasi SPM (narasumber dari KPPN Banjarmasin); II. Aplikasi RKAKL DIPA dan Penyusunan AFS (narasumber dari Bidang PA); III. Aplikasi SAKPA dan SAPPA-W (narasumber dari Bidang Aklap); IV. Aplikasi GPP (narasumber dari Bidang PP). Untuk efektivitas penyampaian materi, dalam setiap sessionnya peserta dibatasi lebih kurang 30 orang. Kepada peserta bimtek diberikan posttest untuk menilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi materi yang diberikan. Selain itu sebagai evaluasi kinerja narasumber, peserta juga diminta mengisi form penilaian atas kinerja narasumber.

Kegiatan bimtek yang sama juga dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 – 18 Juli 2012, bagi satker mitra kerja KPPN Barabai yang bersinergi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel untuk narasumber dan pembiayaannya. Peserta yang mengikuti bimtek di KPPN Barabai sebanyak 258 peserta. Untuk KPPN Kotabaru dan KPPN Tanjung kegiatan Bimtek tersebut telah dilaksanakan pada bulan Juni 2012.

Kontributor berita : Bidang PA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel

Liputan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2012
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN sekayu mengadakan Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Forecasting Satker dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2012, pada tanggal 20 dan 21 Juni 2012, di Aula KPPN Sekayu. Perencanaan kas menjadi topik utama dalam sosialisasi kali ini.

Hadir sebagai peserta adalah operator AFS dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan satuan kerja lingkup wilayah Pembayaran KPPN Sekayu. Kepala KPPN Sekayu, Ander membuka acara sosialisasi dan bimtek AFS dan LPJ Bendahara TA 2012 mengungkapkan pentingnya pemahaman yang tinggi terhadap program aplikasi guna terwujudnya kelancaran pelaksanaan mekanisme Pencairan Dana dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. “Dengan adanya Perencanaan Kas yang baik, Kelebihan kas dapat dioptimalkan dan Kekurangan kas dapat dihindarkan. Jumlah kas yang tepat di kas negara adalah tujuannya” tambahnya.

Penyampaian perencanaan kas yang masih rendah sampai dengan triwulan II ini merupakan latar belakang diadakannya Sosialisasi dan Bimtek tersebut. Pemanfaatan akan aplikasi yang kurang maksimal merupakan salah satu faktor penghambat . Disisipkannya materi mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada sosialisasi kali ini disebabkan masih adanya beberapa kesalahan berulang dalam penyusunan LPJ oleh bendahara satuan kerja.

Sosialisasi diadakan dalam dua angkatan, angkatan pertama pada tanggal 20 Juni 2012 dan angkatan kedua pada tanggal 21 Juni 2012. Cara itu digunakan bertujuan agar materi dapat didistribusikan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran. Materi disampaikan oleh Kepala KPPN Sekayu, Kepala Seksi Verak, Kepala Seksi Pencairan Dana, Pelaksana dari Seksi Verak, dan Pelaksana dari Seksi Pencairan Dana. Pemateri pertama adalah Kepala KPPN Sekayu yang menyampaikan gambaran besar mengenai Kebijakan Umum Fungsi Perencanaan Kas yang Akurat.

Pemateri kedua adalah Kepala Seksi Verak, Andiani Lativa, yang menyampaikan gambaran besar mengenai PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara. Samudi, pelaksana seksi Verak kemudian melanjutkan dengan penjelasan mengenai penyusunan LPJ secara detail.

Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Salim, sebagai pemateri berikutnya, menyampaikan gambaran besar mengenai 192/PMK.05/2009 dan PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana. Sedangkan penjelasan secara detail mengenai Aplikasi AFS terintegrasi dengan RKAKL berikut simulasi Aplikasi disampaikan oleh Berhan Rimat, Pelaksana Seksi Pencairan Dana. Penjelasan mengenai Aplikasi AFS terintegrasi dengan RKAKL sekaligus menutup acara sosialisasi dan bimtek sore itu.

“Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek aplikasi ini, satuan kerja semakin mumpuni dalam pengoperasian aplikasi. Sulit memang untuk memulai hal yang baru, namun aksi kecil dengan menyampaikan perencanaan kas ke KPPN, walaupun belum begitu akurat, dapat membuat perubahan besar di kemudian hari. Mari semua ikut beraksi!” ungkap Kepala KPPN Sekayu, mengakhiri acara sosialisasi.

Oleh: Stephanus Kukuh Dewanto - Kontributor KPPN Sekayu