Liputan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2012 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2011
Makasar, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Makassar II mengadakan pertemuan dengan para Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi mitra kerja KPPN Makassar II dalam acara “Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-13/PB/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-36/PB/2011, Kamis (31/5), di Aula KPPN Makassar II. Acara tersebut diadakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan untuk meminimalisir transaksi reversal dalam penerimaan Negara.

Sosialisasi dibuka oleh Kepala KPPN Makassar II, Sukemi Mumpuni. Acara ini dihadiri oleh Manajer pada Kantor Cabang Bank Indonesia Makassar dan para manajer operasional Bank/Pos Persepsi/Devisa Persepsi yang menjadi mitra kerja KPPN Makassar II, sebanyak 19 bank. Kepala KPPN Makassar II dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan menginformasikan tentang terbukanya kesempatan bagi Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya untuk menerima setoran negara dan mengajak pihak Perbankan lebih memahami perannya dalam upaya meminimalisir terjadinya reversal dalam rangka mencapai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sesi pertama, Kepala Seksi Bank/Giro Pos, Andi Yusuf menyampaikan materi tentang Mekanisme Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada KCP/KL/. Dalam sesi ini dijelaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksaaan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi pada Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/Unit Layanan Lainnya, pemerintah membuka kesempatan kepada pihak perbankan untuk membuka loket penerimaan negara lebih banyak lagi sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif pada APBN kita dengan adanya peningkatan penerimaan negara dan di sisi lain memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak/Wajib Bayar/ Wajib Setor untuk melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara.

Materi kedua tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara disampaikan oleh Dory Sukma Wahyu Prabowo. Menurutnya, dalam kamus Bahasa Indonesia, Reversal berarti pembalikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Reversal Penerimaan Negara adalah prosedur pembalikan transaksi yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi untuk perbaikan transaksi yang tidak mengakibatkan uang keluar dari Kas Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemen-elemen data, maka Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) ke KPPN dan rekonsiliasi data oleh Kantor Pusat Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan Sistem MPN. Namun data-data reversal yang tidak dijelaskan ini adalah salah satu penyebab Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, disampaikan kepada stakeholder KPPN terutama pihak Bank Persepsi/Devisa Persepsi agar hal-hal seperti ini bisa dicegah. Terjadinya reversal sebagian besar disebabkan kekurangtelitian dalam penginputan surat setoran oleh teller Bank Persepsi yang menyebabkan data penerimaan negara menjadi tidak akurat.

Acara dilanjutkan dengan menyajikan daftar keterlambatan pelimpahan oleh bank/pos persepsi dan daftar transaksi reversal yang menjadi bahan diskusi antara pihak KPPN, BI dan Bank/Pos Persepsi. Diskusi menjadi lebih hangat ketika beberapa manajer operasional menyampaikan bahwa mereka menyambut baik kesempatan yang diberikan pemerintah dan menyampaikan wacananya seputar rencana pelaksanaan layanan pada KCP/KLN/Unit.

Oleh: Kontributor KPPN Makasar II

Liputan Pembekalan Persiapan Seleksi KPPN Percontohan di Kendari, Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id — Kegiatan Pembekalan Persiapan Assessment KPPN Percontohan Gelombang VI-VIII diselenggarakan di Aula KPPN Kendari, Sabtu (2/6) lalu. Dipandu oleh tim dari Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 45 pegawai dari KPPN Kolaka, KPPN Raha, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan pembekalan tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan kesiapan para pegawai dalam menyambut assessment, terutama dalam segi soft competency. “Kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan berupa soft competency kepada pegawai peserta seleksi KPPN Percontohan. Harapannya, dalam pelaksanaan seleksi nanti peserta dapat memperoleh kelulusan dengan baik,” ungkap Bilmar Parhusip, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam kata sambutannya.

Berlangsung mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00, acara pembekalan tersebut diisi dengan penyampaian materi-materi mengenai standar kompetensi, permainan-permainan ice breaking untuk mengasah otak dan kemampuan team work, serta latihan soal psikotes. Tonny Wahyu Poernomo, Ketua Tim Pembekalan di Kanwil DJPBN Prov. Sultra, saat pembukaan acara menyatakan, “Kompetensi yang disampaikan di sini pada dasarnya adalah kompetensi yang sudah dimiliki oleh masing-masing. Jadi, (para pegawai, red) sebenarnya belajar tentang diri sendiri.” Akan tetapi, lanjutnya, karena dalam pembentukan KPPN Percontohan mensyaratkan kompetensi tertentu, sehingga para peserta diharapkan belajar mengenai kompetensi-kompetensi tersebut dan menguasainya.

Seluruh materi acara, mulai kompetensi hingga soal-soal, disampaikan oleh trainer Purwo Widiarto, yang saat ini menjabat Kasubbag Kepegawaian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatra Selatan. Materi soft competency yang disampaikan meliputi 9 (Sembilan) Standar Kompetensi Jabatan yang harus dimiliki oleh pelaksana pada KPPN Percontohan, seperti Integrity, Adapting to Change, hingga Interpersonal Communication.

Yuli Limbu (53), salah seorang pelaksana pada Bagian Umum Kanwil yang mengikuti pembekalan tersebut, mengungkapkan bahwa ia merasa lebih mantap setelah mengikuti pembekalan. “Sekarang, ada bayangan ujiannya nanti seperti apa, lebih mantap dan siap rasanya. Sebelumnya kan cuma baca-baca buku, belajar sendiri.” Suara senada diungkapkan oleh Wan Aznawi Nst (28), pelaksana Bidang Aklap Kanwil. Menurutnya, “Pembekalan ini merupakan media pembelajaran bagi kami untuk lebih tahu tentang kompetensi yang diharapkan. Sangat membantu dan berguna.“

Meskipun acara pembekalan hanya berlangsung sehari, para pegawai diimbau untuk terus belajar dan mempersiapkan diri untuk seleksi pada 23—24 Juni nanti. “Terus belajar dan mempersiapkan diri. Tenang, dan percaya diri sendiri,” pesan Kakanwil saat penutupan acara.

Oleh: Agustina Rahayuningtyas – Kontributor Kendari

Liputan Sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA dan Bimbingan Teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun 2012 kepada KPA dan Bendahara Satuan Kerja mitra KPPN Rangkasbitung.
Rangkasbitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten dan KPPN Rangkasbitung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Tata Cara Revisi DIPA dan bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun Anggaran 2012, Rabu (22/5), di Aula KPPN Rangkasbitung . Kegiatan yang diikuti 34 satuan kerja wilayah KPPN Rangkasbitung adalah amanat dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 dan Surat DIrektur Pengelolaan Kas Negara nomor S-3552/PB.3/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) dan Aplikasi Forecasting KPPN (AFK) dalam Penyusunan Dan Penyampaian Perkiraan Penarikan Dana/Pencairan Dana Tahun Anggaran 2012.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten Hari Utama dalam sambutannya menyampaikan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, bahwa DIPA harus dikelola dengan baik melalui perencanaan kas yang efektif dan tata cara revisi DIPA yang benar serta menghindari penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Hari Utama turun langsung menyampaikan materi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012, disusul Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten, Ana Sariasih memberikan materi Perdirjen nomor PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2012.

Sebelum acara sosialisasi dimulai, tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten memberikan Pre Test kepada para peserta. Selanjutnya, para peserta mengikuti Post test sebagai evaluasi terhadap pemahaman materi Tata Cara Revisi DIPA TA.2012 yang telah disampaikan.

Selepas istirahat makan siang, acara dilanjutkan kembali. Kali ini materi yang disampaikan adalah bimbingan teknis Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun Anggaran 2012. Pada kesempatan ini, Kepala Seksi Pencairan Dana, Budi Marsudiyoto, menyampaikan materi seputar PMK-192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN. Budi Marsudiyoto menekankan kepada para peserta bahwa perencanaan kas tahun anggaran 2012 harus dimulai pada bulan Mei 2012 dengan menyampaikan perencanaan kas bulanan, mingguan, dan harian secara konsisten agar pada saat sanksi diberlakukan, satuan kerja sudah memahami dan siap melaksanakan penyusunan perencanaan kas yang akurat dan optimal.

Kemudian acara dilanjutkan dengan praktek penyusunan perencanaan kas dengan menggunakan Aplikasi Forecasting Satker (AFS) Tahun 2012 yang disampaikan langsung oleh penyuluh perbendaharaan, Chandra Julihandono SJ. AFS kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana AFS 2012 telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-KL 2012 sehingga mempermudah satker dalam menyusun perkiraan penarikan dana dan Rencana Penyerapan Anggaran (RPA). Menu yang tersedia juga mudah dipahami dan praktis karena ada menu update data realisasi dari Aplikasi SPM sehingga menambah keakuratan perencanaan kas.

Pada sesi bimtek AFS 2012 ini, banyak satuan kerja yang masih belum memahami penggunaan AFS 2012 yang terintegrasi dengan Aplikasi RKA-KL 2012. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan seputar tata cara penyusunan perkiraan penarikan dana dan penyampaiannya kepada KPPN. Namun hal itu tidak menjadi hambatan, karena seluruh satuan kerja wilayah bayar KPPN Rangkasbitung telah siap melaksanakan penyusunan perencanaan kas yang akurat.

Oleh: Kontributor KPPN Rangkasbitung

Liputan Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012.
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Untuk memberikan pemahaman atas PMK Nomor : 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-15/PB/2012 tentang Tata Cara Revisi DIPA TA 2012, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Revisi DIPA TA 2012 pada tanggal 22 s.d. 25 Mei 2012 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan di KPPN Wonosari dan KPPN Wates.

Acara dibuka pada hari Selasa (22/5), oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro. Hadir sebagai peserta di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 293 peserta atau 91% dari 320 undangan, di KPPN Wonosari hadir 43 peserta atau 74% dari 58 undangan, dan di KPPN Wates hadir 38 peserta 82% dari 46 undangan.

Dalam sambutannya Hendro Baskoro mengawali dengan menyampaikan data realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2012 untuk satker wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang masih dibawah target (11,08%) dari target yang ditetapkan sebesar 15%.

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk menghasilkan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien diperlukan suatu rencana penyerapan anggaran yang komprehensif, yaitu rencana penyerapan anggaran yang dibuat berdasarkan hasil analisis atas kegiatan maupun belanja yang akan dilakukan. Dalam rencana tersebut harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan suatu kegiatan, jangka waktu pengadaan barang dan jasa serta biaya yang diperlukan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan kegiatan maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, imbuh Hendro, guna memastikan bahwa rencana penyerapan anggaran yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dalam sistem DIPA dikenal dengan revisi anggaran atau revisi DIPA. Adapun tujuan revisi adalah sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi di lapangan, mempercepat pencapaian kinerja, dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas.

Lebih lanjut dalam sambutannya, ditekankan juga mengenai kewenangan revisi oleh KPA terkait dengan revisi POK yang tidak merubah DIPA, saat ini tidak memerlukan lagi validasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Satker tidak perlu mengirimkan hardcopy maupun softcopy revisi POK ke Kanwil maupun KPPN. Semua satker harus ngeh/mengerti ketentuan baru ini. Dipenghujung sambutannya Hendro mengingatkan kepada semua Kuasa Pengguna Anggaran, terutama satker yang sampai dengan akhir triwulan pertama penyerapan anggarannya masih rendah, agar segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta bersama KPPN menyatakan siap untuk bekerja sama dalam melakukan pendampingan terhadap satker yang mempunyai masalah penyerapan anggaran, sehingga diharapkan sampai dengan akhir triwulan kedua nanti semua satker minimal bisa mencapai realisasi sebesar 40%.

Oleh: Evan Himawan, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY.

Liputan Kunjungan Kerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
Parepare, djpbn.kemenkeu.go.id – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pardiharto melakukan kunjungan kerja ke tiga KPPN yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Pada kesempatan itu, Pardiharto mengunjungi KPPN Parepare, instansi yang pernah beliau bina di tahun 2003.

Bertempat di ruang rapat Kepala KPPN Parepare, laporan singkat kepala KPPN Parepare M.Nurdin Arta mengawali kegiatan kunjungan kerja saat itu. M. Nurdin Arta melaporkan kondisi kinerja saat ini yang menunjukkan perkembangan dan kesiapan para pegawai mengikuti assessment.

selanjutnya kepala kanwil menyampaikan poin-poin penting kepada para pegawai KPPN Pare-pare. Dirinya menekankan perlunya segera mengambil tindakan nyata terhadap butir-butir strategis kesepakatan dalam rakor para kepala KPPN se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Strategi ini merupakan terobosan jangka pendek yang butuh tindak cepat untuk mencapai target IKU dan peningkatan kinerja semester I TA 2012. Target yang dimaksud adalah realisasi APBN semester I sebesar 40%, Pencapaian IKU sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya pada setisp level, dan upaya-upaya meningkatkan kenyamanan layanan kepada para stakeholder, termasuk upaya penyajian laporan keuangan yang bermutu serta kenyamanan melakukan Rekon SAI.

Dalam kesempatan ini , Kepala Kanwil meminta agar terus meningkatkan upaya – upaya untuk mempertahankan rekon SAI via email yang oleh KPPN Parepare telah mencapai 100% atau semua entitas pelaporan telah dilakukan via email. Kepala Kanwil juga memberikan motivasi kepada rekan – rekan KPPN Parepare yang akan menghadapi assessment, “Anda telah banyak melakukan persiapan dengan bimbingan kepala kantor, rileks saja, jangan terlalu tegang menghadapi assessment Insya Alloh berhasil. Mari sekali lagi tingkatkan kinerja, hari ini harus lebih baik dari kemarin” ucap Kepala Kanwil menutup arahan kepada para pegawai dan akan melanjutkan kunjungan kerjanya di KPPN Makale dan KPPN Palopo esok harinya.

Oleh: Imam Saroni – Kontributor KPPN Parepare

Liputan Training Service Exellence KPPN Surakarta
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Janganlah berhenti pada satu titik kulminasi, kita senantiasa  melakukan Continuous Improvement untuk memberikan pelayanan yang excellence. S3 (senyum, salam, dan sapa. red) merupakan tiga kata sering kali sulit dilakukan namun akan mudah ketika sering berlatih dan terus mencoba,”  demikianujar Asri Isbandiah Hadi Kepala KPPN Surakarta dalam sambutannya ketika membuka training service excellence pada hari Sabtu, (12/5) di Aula Gedung KPPN.

Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh seluruh pegawai, melainkan juga petugas security, mengingat perannya yang  tak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban namun juga sebagai pemberi informasi awal bagi mitra kerja pelanggan yang datang ke ruang layanan.

Kegiatan ini dipandu oleh narasumber professional  Rudi Christianto dari Bank BNI ’46 Cabang Surakarta. Rudy menyampaikan bahwa untuk membangun sebuah layanan yang prima, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk merubah paradigma dan dilakukan secara konsisten dengan adanya: Knowledge, Skill, Habit, dan Attitude.

Sementara itu dalam lanjutannya dijelaskan bahwa guna mewujudkan layanan yang prima maka syarat utama layanan harus terpenuhi yang mencakup : Tangible, Emphaty, Responsiveness, Realibility, dan Assurance.

Tangible, berarti layanan akan terwujud apabila didukung dengan penampilan petugas layanan yang rapi, bersih dan ramah, Penataan ruangan yang baik dan kebersihan service area diantaranya meja kerja tersedia alat tulis dan hanya dipergunakan untuk` meletakkan kertas-kertas kerja yang akan diselesaikan pada hari itu.
Emphaty, mempunyai makna sebagai pelayan kita harus mempunyai rasa emphaty terhadap customernya . Untuk menumbuhkan rasa emphaty maka kita harus bisa menggali kebutuhan pelanggan, mampu memberikan solusi yang sesuai, dan menghargai pelanggan.
Responsiveness, tanggapi kebutuhan pelanggan dengan cepat, tepat dan akurat. Keluhan-keluhan pelanggan harus segera kita berikan solusinya dan jangan membiarkan permasalahan  menjadi berlarut-larut tanpa ada suatu kepastian.
Realibility, output layanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan (sesuai yang dijanjikan), dan tidak melakukan kesalahan.
Assurance.tanamkan kepercayaan kepada pelanggan , bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Penjelasan materi tidak hanya searah dari narasumber, namun  berlangsung sangat interaktif karena langsung dilakukan role play  bagaimana petugas front office menerima tamu dan bagaimana sekretaris menerima dan menyampaikan telepon serta bagaimana menangani complain dari mitra kerja.

Pada sesi terakhir, Rudy menyampaikan bahwa guna mendukung tercapainya  motto KPPN Surakarta “Layanan KPPN Surakarta selalu PINTAR (Profesional, Integritas, Tangguh, Amanah, dan Ramah), maka hanya ada tiga kata kunci yang harus dilakukan yakni dengan berlatih, berlatih, dan berlatih serta melakukan perbaikan terus menerus serta perlu kiranya dilakukan standarisasi layanan lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Kontributor KPPN Surakarta

Liputan Pembekalan Seleksi KPPN Percontohan di KPPN Dumai
Dumai, djpbn.kemenkeu.go.id– “Kami Siap, Kami Bisa!” Itulah seruan semangat para pegawai KPPN Dumai pada saat pembekalan seleksi KPPN Percontohan. Pembekalan secara intensif telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dan Kantor Pusat guna mempersiapkan diri pegawai untuk menghadapi Seleksi KPPN Percontohan.

Menyusul kedatangan Tim dari Kantor Pusat untuk melakukan pembekalan kepada para pegawai KPPN Dumai,kali ini Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Kanwil Harry Basar Hutapea, Kepala Bagian Umum Yunizon dan beberapa kepala Seksi pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 memberikan motivasi, pengarahan serta gambaran agar dapat berhasil dalam mengikuti assessment kepada para pegawai KPPN Dumai.

Harry Basar Hutapea merasa perlu mengadakan pertemuan bersama para pegawai KPPN Dumai. Pembekalan serta dorongan semangat kepada para pegawai dalam menghadapi assessment diberikannya. Tim dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau juga memberikan tips yang positif dalam mengikuti assessment sehingga para pegawai KPPN Dumai semakin percaya diri untuk mengikuti assessment nantinya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menekankan bahwa semangat, kompetensi serta integritas yang tinggi yang bisa membuat kita melangkah maju ke depan menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel.

Harry Basar Hutapea juga menyampaikan bahwa peserta assessment kali ini termasuk yang beruntung dibandingkan dengan peserta assessment sebelumnya karena telah diberikan pembekalan secara intensif, maka pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya Kepala KPPN Dumai Tamzil melaporkan bahwa pegawai KPPN dumai telah siap dengan penuh semangat untuk mengikuti assessment KPPN Percontohan serta siap menjadi pegawai KPPN Percontohan. “Berusaha sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa, Insya Allah Kita Bisa Berhasil.” ujar Tamzil.

Oleh : Kontributor KPPN Dumai

Liputan diskusi persiapan implementasi SPAN KPPN Sumbawa Besar
Sumbawa Besar, djpbn.kemenkeu.go.id – Implementasi SPAN sudah di ambang pintu. Segenap jajaran insan Perbendaharaan baik di Pusat maupun di daerah menyambut dengan antusias implementasi SPAN ini. Setidaknya hal ini tecermin pada saat diadakannya diskusi terkait persiapan menjelang implementasi SPAN di KPPN Sumbawa Besar, Rabu, 9 Mei 2012.

Bersamaan dengan selesainya pelaksanaan deployment infrastruktur SPAN , diadakanlah Gugus Kendali Mutu dengan tema Transformasi Kelembagaan DJPBN (khususnya KPPN) pascaimplementasi SPAN. Materi ini dibawakan oleh salah satu anggota tim CMC SPAN, yakni Duta SPAN Koordinator Wilayah Bali-NTB-NTT yang juga sebagai anggota tim deployment infrastruktur SPAN.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Sumbawa Besar, Wahyu Harmono menyampaikan rasa optimisme yang tinggi bahwa SPAN nantinya dapat berjalan dengan baik bila seluruh komponen dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan implementasi SPAN.

Dalam GKM ini, pemateri memaparkan perubahan proses bisnis di KPPN dan juga akan adanya transformasi kelembagaan baik di tingkat kantor vertikal maupun di kantor pusat. Dalam sesi tanya jawab isu yang hangat dibicarakan adalah terkait keterbatasan user license SPAN yang diterima oleh KPPN Sumbawa Besar yaitu hanya 8 (delapan). Kekhawatiran ini berupa anggapan bahwa mereka yang tidak memiliki user license nantinya “tidak terpakai”. Paradigma bahwa setiap perubahan akan meminta pengorbanan masih melekat di sebagian pegawai.

Namun, di akhir acara, Kepala KPPN Sumbawa Besar meyakinkan semua pegawai untuk selalu siap dan tanggap terhadap perubahan yang akan selalu terjadi dan pengorbanan yang terjadi adalah usaha untuk berpindah dari comfort zone ke zona yang lebih baik, bisa saja berupa kemauan untuk meningkatkan kualitas diri demi mampu mengikuti arus perubahan itu. Toh, sejak dulu pepatah mengatakan, “ Semua hal pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri.”

Oleh: Agus Iman Santoso – Kontributor Sumbawa Besar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan