Liputan penyerahan DIPA 2012 KPPN Tapaktuan
Tapaktuan, djpbn.kemenkeu.go.id Pada Jumat (23/12) yang lalu bertempat di aula BKPP Kabupaten Aceh Selatan berlangsung acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Tapaktuan yang membawahi 3 kabupaten dan 1 kota. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Aceh Singkil, Walikota Subulussalam, Wakil Bupati Aceh Barat Daya, dan Kepala DPKKD Aceh Selatan. Hadirnya para Kepala Daerah dipandang perlu dalam rangka penyampaian informasi yang berkaitan dengan APBN untuk daerah mereka yang mendapatkan Tugas Pembantuan (TP) atau Urusan Bersama (UB) termasuk di dalamnya dana kepada satuan kerja vertikal. “Semoga tidak terjadi penganggaran ganda pada APBN dan APBD untuk program yang sama di suatu SKPD.” tutur Azwar, Kepala KPPN Tapaktuan.

Kepala KPPN yang baru menjabat selama sebulan itu juga menawarkan forum diskusi dengan pemerintah daerah tentang pengelolaan Keuangan jika dibutuhkan. “Jika Bapak-bapak butuh informasi, tidak perlu jauh-jauh datang ke jakarta, lebih efisien,” tambahnya, disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Kepala Daerah memiliki kepentingan dalam dana APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengucur ke Kas Daerah, pemerintah daerah juga berhak atas dana APBN yang berkaitan dengan TP/UB untuk daerahnya termasuk juga dana APBN yang sifatnya dialirkan kepada satuan kerja vertikal. Lain daripada itu, kepala KPPN yang pernah menjabat sebagai Kepala Seksi di Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPBN itu juga ingin mempererat kerja sama dan silaturahmi dengan pemerintah daerah lingkup KPPN Tapaktuan.

Acara yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB, terpaksa dimulai 20 menit kemudian mengingat para undangan sebagian besar belum hadir. Hal ini disebabkan acara dimulai usai shalat Jumat. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa agar prosesi penyerahan DIPA berjalan lancar, setelah itu pemaparan Laporan KPPN Tapaktuan. Dalam paparannya, Azwar mengemukakan asumsi-asumsi ekonomi makro dalam penganggaran APBN 2012, selain itu juga ditambahkan beberapa faktor yang menghambat penyerapan anggaran selama ini. Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolik kepada empat kepala daerah yang menghadiri acara tersebut. Meski sempat diguyur hujan, acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 di KPPN Tapaktuan berjalan lancar.

137 DIPA dibagikan kepada satuan kerja pada hari itu dengan total dana sebesar Rp430.798.875,-, dengan rincian untuk Kabupaten Aceh Selatan mendapat dana sebesar Rp218.977.036.000,-, Kabupaten Aceh Singkil Rp96.176.313.000,-, Kabupaten Aceh Barat Daya Rp84.741.813.000,-, dan Kota Subulussalam sebesar Rp30.445.635.000,-. Dengan telah dibagikannya DIPA 2012 kepada satuan kerja, diharapkan perencanaan penarikan dan penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal.

oleh: Gigih Alfrian - kontributor KPPN Tapaktuan

Konsolidasi KPPN Tegal Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Liputan Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun 2011 di KPPN Tegal
Tegal, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kas Posisi (LKP), KPPN Tegal mengadakan rangkaian sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran, Selasa (13/12), di KPPN Tegal. Perlunya pemahaman dan penyamaan persepsi pada Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi Mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan kontrak kerja, KPPN Tegal merasa perlu menggelar sosialisasi tersebut.

Materi sosialisasi meliputi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-73/PB/2011 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : SE-51/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2011. Hadir sebagai peserta perwakilan dari 18 Bank, 1 Pos mitra kerja KPPN Tegal.

Kepala KPPN Tegal Mirza Effendi dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlu adanya koordinasi antara KPPN dengan Bank/Pos mitra kerja dalam memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara pada akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2011.

Materi Pertama yang mengambil Tema Pentingnya Sinergi KPPN dengan Bank/Pos dalam Rangka Pelaksanaan menghadapi akhir tahun anggaran 2011 dipandu oleh Agus Effendi, Kepala Seksi Bank/Giro Pos. Agus Effendi menyampaikan hal-hal penting menyangkut penegasan kembali penentuan batas waktu bagi Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Penerimaan Negara di akhir tahun. Serlain itu juga, penentuan batas waktu bagi Bank Persepsi PBB dan BO III PBB dalam rangka Penerimaan PBB dan Pembagian PBB, ketepatan jam buka maupun tutup loket Penerimaan, penyampaian LHP, serta hak dan kewajiban-kewajiban Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dari batas waktu Pelimpahan Penerimaan Negara.

Materi kedua yang langsung dipimpin Kepala Kantor KPPN Tegal, mengenai Kepatuhan Bank Persepsi dan Bank Operasional serta pentingnya peran tugas dan fungsi Bank Mitra Kerja KPPN. Mirza Effendi juga menyampaikan ihwal kelancaran pelaksanaan APBN sebagai stimulus fiskal. Mirza Effendi selanjutnya mengevaluasi kepatuhan Bank Persepsi dan Bank Operasional, juga menyampaikan perkembangan/estimasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2011 sertaLaporan Realisasi Penerimaan Bank/Pos Persepsi sampai bulan Nopember 2011.

Sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab . Antusias dari para Peserta sangat tinggi dengan dibuktikan banyaknya pertanyaan/saran dan tanggapan. Dari hasil Pretest dan Posttest yang signifikan. Sosialisasi ini diharapkan akan memperlancar tugas tugas Seksi Bank/Giro Pos.
Kontributor : purkppn tegal

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di KPPN Batam
Batam, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam menyerahkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 kepada satuan kerja wilayah pembayaran Batam dan Karimun yang menjadi mitra kerja KPPN Batam, Jum’at (23/12). Penyerahan DIPA tahun ini, diserahkan bersama di kantor Walikota Batam.

Penyerahan DIPA dilakukan simbolis oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan kepada Polresta Barelang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, Imigrasi Batam, Badan Pemeriksa Keuangan serta Dinas Kelautan dan perikanan Batam. Selain itu, KPPN Batam juga memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanjungbatu untuk laporan keuangan terbaik.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan DIPA yang diterima Batam lebih banyak untuk instansi vertikal. Keberadaan instansi vertikal, sebut Dahlan sangat penting untuk mendukung pembangunan Batam.

Kepala KPPN Batam, Fauzi Syamsuri mengatakan dana DIPA tersebut dialokasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat, instansi vertikal pemerintah pusat di daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi, tugas pembanntuan, Urusan Bersama serta Dana Bagi Hasil (DBH).

“Penyerahan DIPA secara nasional telah dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/12) lalu oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono. Masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan pada Kamis-Jum’at (22-23/12),” katanya.

Menurut Kepala KPPN Batam Fauzi Syamsuri, DIPA tahun anggaran 2012 yang akan disalurkan melalui KPPN Batam adalah 118 DIPA, dengan jumlah pagu sebesar Rp926,84 miliar. Rinciannya, untuk Batam 85 DIPA dengan nilai pagu Rp711,66 miliar dan untuk Karimun 33 DIPA dengan nilai pagu Rp215,18 milyar. “Hal ini belum termasuk DIPA DBH PBB perkotaan dan pedesaan yang penyalurannya juga dilakukan melalui KPPN Batam,” paparnya.

Pada tahun anggaran 2011, total pagu APBN yang disalurkan melalui KPPN Batam untuk satuan kerja Batam dan Karimun sebesar Rp865,22 miliar. Persentase penyerapan sampai 21 Desember 2011 adalah belanja pegawai sebesar Rp292,94 miliar (99,47 persen), belanja barang Rp235,86 miliar (73,01 persen), belanja modal Rp176,38 miliar (80,96 persen) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp28,52 miliar (95,68 persen). Sementara penyaluran DBH PBB perkotaan dan pedesaan untuk Batam Rp41,23 miliar dan untuk Karimun Rp9,97 miliar.

Fauzi menuturkan, tidak optimalnya penyerapan APBN cukup memprihatinkan. Hal ini bukan hanya terjadi di Batam, namun juga secara nasional. Selain itu, pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun juga menjadi persoalan tersendiri. “Satuan Kerja berbondong-bondong mencairkan dana pada akhir tahun, sehingga petugas KPPN dan satuan kerja harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan tagihan ke Negara yang harus segera dibayar,” sebut Fauzi.

Fauzi berharap Kuasa Pengguna Anggaran yang memperoleh alokasi dana pada APBN 2012 dapat meningkatkan percepatan penyerapan dan kualitas penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. “Diharapkan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Batam dan Karimun dan dapat menjadi pendorong perekonomian daerah serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Disarikan dari berbagai sumber.

Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Penyerapan anggaran yang tidak optimal dan pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran selalu berulang tiap tahun. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, selain telah mulai menerapkan reward and punishment, yaitu memberikan penghargaan bagi instansi yang mempunyai kinerja keuangan yang baik dan memberi sanksi bagi yang kinerja keuangannya tidak baik sejak tahun anggaran 2011, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menerbitkan dan menyerahkan DIPA sebelum tahun anggaran dimulai.

DIPA adalah dokumen anggaran yang sangat penting bagi kegiatan pemerintahan. Penyerahan DIPA tahun anggaran 2012 di akhir tahun 2011 ini dilakukan untuk mendorong Kementerian/Lembaga sesegera mungkin melaksanakan kegiatan tepat waktu di tahun anggaran 2012. Satker juga dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa pada akhir tahun 2011 dan dapat segera melakukan perikatan kontrak di awal tahun anggaran 2012, sehingga program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan.

Proses penyelesaian dan pengesahan DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung yang dimulai tanggal 1 s.d. 3 Desember 2011, merupakan bagian dari tahap akhir seluruh proses penyusunan APBN yang sekaligus adalah tahap awal pelaksanaan anggaran. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, menyerahkan DIPA TA 2012 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 22 Desember 2011 di Balai Keratun Provinsi Lampung. Di tahun 2012 ini, Provinsi Lampung mendapat dana APBN sebesar 18,33 trilyun rupiah, dari total belanja negara 1.435,4 triyun rupiah yang ditetapkan dalam APBN TA 2012, atau meningkat sebesar 19,85% dibanding dana yang diterima pada tahun anggaran 2011. Dana tersebut meliputi dana dalam DIPA Satker Kantor Pusat, DIPA Satker Kantor Daerah, DIPA Satker Dekonsentrasi, DIPA Satker Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Penyesuaian, terdiri atas 695 DIPA yang diberikan kepada .... Satker.

Dalam laporannya kepada Gubernur Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, menyampaikan beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun, yaitu :
1. Lemahnya perencanaan kegiatan, dimana Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian dan revisi dokumen anggaran dalam pelaksanaannya.
2. Lemahnya pelaksanaan kegiatan akibat keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan, khususnya pada kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga kegiatan tertunda.
3. Kelemahan di bidang pengadaan (procurement) karena kehati-hatian dalam proses pengadaan barang/jasa, serta kurangnya penguasaan peraturan pengadaan barang dan jasa oleh pejabat Satker.
4. Kelemahan di bidang regulasi, terutama dalam pengaturan pengadaan barang/jasa dan aturan inter-departemen untuk pengadaan tanah/lahan.
5. Ketidaklengkapan regulasi dan prosedur pada penyaluran dana BOS dimana regulasi tidak segera disiapkan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut di masa datang, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, meminta dukungan dan kerjasama kepada semua pihak terkait agar penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 lebih baik lagi. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan juga mengucapkan terima kasih kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya atas kerja keras dan dedikasinya selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA sehingga DIPA dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Selain itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung juga menginformasikan bahwa saat ini sedang dilakukan penyusunan peraturan presiden mengenai road map rencana pengalihan kegiatan dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Dana Alokasi khusus, agar penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berjalan lebih baik.

“Semoga keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 ini merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan APBN TA 2012, karena kita dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan melaksanakan tugas pemerintah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung siap untuk bekerja sama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA TA 2012,” kata Abdul Gofar saat menutup laporannya.

Oleh: Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 di KPPN Bau-bau.
Bau-bau, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala KPPN Bau-bau Rustam Akmal berharap pelaksanaan anggaran tahun 2012 dapat dimanfaatkan bagi kemajuan pembangunan di wilayah Pulau Buton dan sekitarnya (Sulawesi Tenggara), serta memberi pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Rustam Akmal dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012, Kamis (22/12), di Aula Hotel Mira Kota Bau-Bau.
Penyerahan DIPA TA 2012 kali ini dibarengi dengan Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dikaitkan dengan Penyelesaian UP pada akhir tahun anggaran.

Acara pada hari itu dihadiri 90% Satuan Kerja yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Petugas Operator Sistem Aplikasi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). Acara dipandu oleh Bandung Sapardi.

Pada sesi berikutnya disampaikan paparan Perdirjen No. 47/PB/2011 oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Erwin Budi Setiawan, sebagai langkah pembinaan dan sosialisasi kepada setiap Bendahara Satker dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Kegiatan sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi Satuan Kerja dalam menyampaikan LPJ Bendahara ini. Dalam paparannya, Erwin Budi menjelaskan adanya kewajiban setiap Bendahara Satuan Kerja untuk menyusun pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara atas uang yang dikelolanya. Berdasarkan data di KPPN Bau-Bau, LPJ Bendahara yang disampaikan masih belum sempurna sehingga diharapkan dengan acara sosialisasi tersebut setiap Bendahara Satuan Kerja dapat menyampaikan LPJ-nya secara akurat dan tepat waktu.

Acara dilanjutkan dengan Penyerahan DIPA. Dalam sambutannya Rustam Akmal menyampaikan agar anggaran yang telah disediakan dapat diserap dengan baik melalui belanja yang efektif dan efisien guna mendukung upaya Pemerintah dalam mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan. Selanjutnya penyerahan DIPA TA 2012 secara langsung dilaksanakan dengan penandatangan surat pengantar (SP) DIPA yang akan diserahkan antara Kepala KPPN Bau-Bau selaku Kuasa BUN dengan pihak Satker yang diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pasarwajo, Bapak La Ode Ganisi, S.H.

Kontributor : Erwin Budi Setiawan

Liputan Rapat Koordinasi Penyelesaian/Pertanggungjawaban TUP Akhir TA 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id -  “Fenomena pengajuan TUP di akhir tahun anggaran, seperti orang makan sahur  menjelang imsak, kurang 5 menit harus habis satu atau dua piring nasi, sehingga terburu-buru dan tentu tidak sehat,” demikian diibaratkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro yang disambut dengan gelak tawa dari para peserta  Rapat Koordinasi Penyelesaian/Pertanggung-jawaban TUP akhir tahun anggaran 2011, Rabu (21/12), di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 45 undangan terdiri dari satker yang mengajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada akhir November s.d. tanggal 12 Desember 2011. Lebih lanjut Hendro Baskoro  mempertanyakan “ Apa iya satu kantor sanggup menghabiskan lebih dari 6 miliar rupiah dalam waktu tinggal 20 hari untuk kegiatan-kegiatan yang relatif banyak dan kompleks?”.

Total TUP yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY sebesar Rp 62.054.091.740,-. Jumlah uang sebesar  ini hanya dapat  digunakan sampai dengan akhir tahun 2011.  Sisa TUP yang  tidak digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 30 Desember 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GUP) diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Januari 2012. Mengingat jumlah dan batasan waktu inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya acara rapat koordinasi. Adapun tujuan rakor ini adalah untuk pengamanan pengeluaran Negara khususnya TUP akhir tahun agar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, benar, tepat waktu, tepat jumlah dan akuntabel. Selain itu, diharapkan dengan pertemuan ini ada pemahaman yang sama dari para satker tentang hakekat TUP yaitu bahwa TUP adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata dan mendesak. Bukan asal dana bisa ditarik dan tidak hangus, penggunaannya baru dipikirkan kemudian.

Dalam sambutan pembukaan yang dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pengelolaan Keuangan Satker tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY mengharapkan agar di tahun anggaran 2012 bisa lebih baik dari tahun anggaran 2011, khususnya penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, bahkan kalau bisa pada triwulan I minimal 20% belanja barang sudah terserap. Lebih jauh Hendro Baskoro berpesan agar KPA/PPK menyusun jadual kegiatan dan  penarikan dana dalam satu tahun anggaran dan apabila ada penyesuaian agar direvisi atau diupdate, juga meluruskan pemahaman tentang petugas yang seharusnya berhubungan dengan KPPN adalah PP-SPM atau stafnya bukan Bendahara Pengeluaran.

Pemaparan kedua disampaikan oleh Kabid Pembinaan Perbendaharaan I, Sri Nuryati tentang “PMK 170/PMK.05/2010 dan PER-11/PB/2011”. Dalam paparannya, Sri Nuryati menegaskan kembali tentang batasan waktu yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola keuangan satker baik itu PPK, Bendahara, maupun  PP-SPM, sampai dengan sanksi apabila hal tersebut dilanggar.

Sri Nuryati meyakinkan kepada para peserta bahwa dengan penerapan PMK 170/PMK.05/2010 secara konsekuen akan mempercepat proses penyerapan anggaran pada masing-masing satker. Narasumber menyampaikan beberapa tips agar pertanggungjawaban TUP akhir tahun berjalan dengan baik. Tips pertama : GUP diajukan secara bertahap, yang sudah selesai agar langsung diajukan ke KPPN, tidak menunggu selesai semuanya. Tips kedua : Pada tanggal 29 Desember 2011 agar meneliti saldo TUP, dikonfirmasi/direkon dengan KPPN dan disetor ke Kas Negara. Tips ketiga adalah jaga kesehatan, karena dengan badan dan jiwa yang sehat, tugas atau pekerjaan seberat apapun dapat diselesaikan dengan benar, cermat dan akuntabel.

Acara yang dimoderatori  oleh Arief Rokhman ini berlanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Tercatat 8 peserta  meluncurkan pertanyaan dan tanggapan seputar pengelolaan keuangan satker. Pada rapat kali ini juga diperoleh informasi positif tentang kesiapan satker untuk menyampaikan pertanggungjawaban TUP masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan ketentuan dalam PER-73/PB/2011 tentang Langkah-langkah menghadapi akhir tahun  anggaran 2011 berjalan dengan aman dan sukses.

Oleh : Arief Rokhman - Kontributor  Kanwil Ditjen Perbendaharaan D.I Yogyakarta

Liputan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi  Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Meskipun hujan deras mengguyur kota Denpasar, namun tidak menyurutkan langkah para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali untuk datang mengikuti acara Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali, Sabtu (17/12), di Kompleks Gedung Keuangan Negara I Denpasar.

Kegiatan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu diawali para peserta dengan senam bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Senam terpaksa dilaksanakan dalam aula mengingat hujan mengguyur Kota Denpasar.

Selepas senam pagi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali didampingi oleh para Kepala Bidang menjamu para pegawai untuk sarapan pagi bersama. Hal yang menarik terjadi ketika para pejabat kanwil waktu itu berperan sebagai petugas yang menyiapkan dan melayani sarapan masing-masing pegawai. Dalam kesempatan ini disiapkan lima macam menu sarapan yakni Bubur Ayam, Lontong Sayur, Siomai, Nasi Kuning dan Soto Ayam lengkap dengan beberapa macam minuman ringan pelepas dahaga. Suasana kebersamaan, keakraban, dan  kekeluargaan terjalin antara atasan dan bawahan pada saat itu. Hal ini mencerminkan bagaimana seharusnya pelayanan prima dilaksanakan dimana pimpinan pun seyogyanya bisa melayani bawahannya.

Selesai menikmati sarapan pagi bersama, para peserta yang terbagi dalam lima kelompok yang melambangkan Nilai-Nilai Kemenkeu kembali memasuki aula dengan membawa simbol nilai-nilai Ditjen Perbendaharaan lama, lengkap dengan gerakan-gerakan dinamis dengan yel-yel pembangkit semangat, serta diiringi lagu pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan nilai-nilai lama oleh para pejabat eselon III kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Bali. Melengkapi penyerahan nilai-nilai lama, penandatanganan komitmen dilakukan.

Acara dilanjutkan dengan penampilan masing-masing kelompok yang menggambarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Secara bergantian tiap-tiap kelompok mempertontonkan beragam performance yang melambangkan penjabaran dari pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, ddilakukan juga acara Sosialisasi SPAN oleh Duta SPAN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali. Duta SPAN mengingatkan roadmap dari transformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sudah akan memasuki tahapan implementasi sehingga diingatkan agar tiap-tiap pegawai untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa cepat beradaptasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT, Information & Communications Technology) yang kemudian diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan proses Transformasi IT di lingkup Kementerian Keuangan.

“Sekarang pilihan ada pada masing-masing pegawai apakah ikut berpatisipasi dalam “angin perubahan” di lingkup Kementerian Keuangan atau tetap menjadi pegawai biasa-biasa saja. Kalau ingin berubah marilah kita secara bersama-sama dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita sehari-hari mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan” demikian pernyataan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dalam sambutannya.

Oleh:  Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi  Bali

Liputan Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2012 oleh Gubernur Provinsi Bali
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Provinsi Bali Made Mangku Pastika menyerahkan 502 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2012 senilai Rp6.79 triliun kepada para kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Jumat (23/12), di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal, serta undangan lainnya.

Sebanyak 502 DIPA diserahkan Gubernur Bali pada masing-masing KPA sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden beberapa waktu lalu. DIPA  Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi Vertikal Kementerin/Lembaga di daerah berjumlah 354 DIPA dengan nilai sebesar Rp6.12 trriliun. DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 67 DIPA dengan nilai sebesar Rp173 miliar. DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 67 DIPA dengan nilai sebesar Rp432 miliar. DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 14 DIPA dengan nilai sebesar Rp67 miliar. Selain itu, Provinsi Bali juga menerima Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp7,14 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Ni Luh Putu Kumalawati, dalam laporannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para Kuasa Pengguna Anggaran beserta jajarannya, atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengesahan DIPA hingga dokumen anggaran yang sangat penting artinya bagi kegiatan pemerintahan ini dapat diserahkan tepat waktu sesuai rencana.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolik oleh Gubernur Provinsi Bali kepada para kepala daerah lingkup Provinsi Bali. Selain itu, Gubernur Bali menyerahkan DIPA secara simbolik kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar, Kepala Rorena Polda Bali, Rektor Universitas Udayana, Pangdam Udayana, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Denpasar, Kepala Kanwil Ditjen Pajak, Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.

Gubernur Provinsi Bali,  sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam arahannya menyampaikan bahwa nominal uang yang termuat dalam DIPA dan akan dibelanjakan tersebut  merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Bali mengharapkan agar anggaran yang disediakan dapat diserap dengan baik melalui belanja yang efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan pada anggaran tahun depan, Made Mangku Pastika mengingatkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien  sesuai dengan rencana dan prioritas program yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh rakyat, menyusun rencana penyerapan dana (disbursement plan) dan rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan) yang baik dan sistematis agar pengeluaran tidak menumpuk di akhir tahun, memedomani dengan seksama peraturan pengadaan barang dan jasa dan menyusun procurement plan sesuai rencana kegiatan yang telah dibuat serta mengoptimalkan penggunaan e-procurement agar pengadaan barang dan jasa dapat dimulai pada awal tahun anggaran, berkonsultansi dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam penyusunan disbursement plan  dan procurement plan yang akan dipergunakan sebagai alat bagi satuan kerja dalam melakukan monitoring penyerapan dana, dan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan melalui pola participative development sehingga rakyat dapat lebih merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kesuksesan program-program pembangunan.

Selain itu, Gubernur Provinsi Bali juga mengingatkan agar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Implementasi rencana kegiatan akan memastikan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai secepat mungkin. Hal itu memiliki dampak ekonomi atas belanja pemerintah daerah mendorong geliat perekonomian di daerah sejak awal tahun anggaran. segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari Pemerintah Pusat agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan memastikan program-program yang disusun dapat berjalan dengan transparan dan bersih sehingga rakyat melihat dengan jelas apa yang kita lakukan.

Secara khusus kepada Para Bupati/Walikota beserta jajarannya,  Gubernur Provinsi Bali menyampaikan agar menciptakan iklim investasi yang kondusif dan hilangkan hal-hal yang berpotensi menghambat investasi di daerah. Terakhir, Gubernur Provinsi Bali menekankan bahwa koordinasi antar kepala daerah dan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali. Dengan koordinasi, saling tumpang tindih kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali dapat dihindarkan, sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bali,  dapat tercipta.

Oleh: I Gusti Bagus Sidikarya dan Samsul Huda - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali