Liputan Sosialisasi Proses Bisnis dalam SPAN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dalam rangka meningkatkan pemahaman secara komprehensif, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Sosialisasi SPAN. Penyelenggaran sosialisasi bertempat di Swiss-Bel Hotel Kendari tanggal 12 s.d.13 Desember 2011 dengan menitikberatkan topik pada “Proses Bisnis dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)”. Acara sosialisasi ini berlangsung pada malam hari pukul 19.00 WITA. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang semakin meningkat dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011.

Acara sosialisasi ini sangat istimewa, karena jika sebelumnya hanya dilakukan oleh Duta SPAN Unit, kali ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara mengundang Tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP). Dalam sosialisasi ini juga, selain mengundang semua jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, juga diundang beberapa Kuasa Pengguna Anggaran Satker lingkup kerja KPPN Kendari.

Acara sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa acara sosialisasi kali ini merupakan sosialisasi keempat yang telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPPN Kendari. Kepala Kanwil juga berpesan kepada peserta untuk berpartisipasi secara aktif karena acara ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk memperoleh informasi sekaligus memberikan pertanyaan langsung kepada “ahli”-nya.

Pada sesi kedua, Ketua Tim dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Saiful Islam, memaparkan perkembangan terbaru mengenai SPAN. Beliau menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu Tim SPAN telah melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili oleh Auditor Utama III, untuk menginformasikan bahwa Ditjen Perbendaharaan, DJA dan PUSINTEK sedang mengembangkan suatu sistem yang akan bersinggungan dengan Auditing. Diharapkan di kemudian hari akan ada konektifitas antara SPAN dengan sistem e-audit yang sedang dikembangkan oleh BPK, dalam rangka meningkatkan pengelolaan Keuangan Negara terutama dari sisi auditing secara elektronik. Selain itu Saiful Islam juga menjelaskan bagaimana SPAN akan dapat mengakomodir ide-ide penganggaran berbasis kinerja (performance base budgeting) serta pencatatan akuntansi dengan basis akrual. Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwa jadwal roll out SPAN yang akan dimundurkan dikarenakan jadwal pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dengan pihak bussines owner yang mundur.

Di hari kedua, Tim dari DTP, Bungkus Sasongko, memaparkan materi mengenai manajemen DIPA. Bungkus Sasongko menjelaskan bahwa dengan SPAN akan dilakukan penyempurnaan proses bisnis DIPA antara lain proses pengesahan DIPA, revisi DIPA, Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Dana, Vote on Account, Cash Limits, Carryforward serta Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Pada kesempatan ini dijelaskan mengenai proses alur data RKA-KL dari database hyperion DJA kemudian dilakukan import data pada database oracle DJPBN untuk dilakukan jurnal apropiation dan proses allotment yang selanjutnya di validasi menjadi DIPA. Selain itu dengan implementasi SPAN, Halaman III DIPA akan dijaga keakurasiannya karena merupakan Annual Financial Plan (AFP) awal dalam rangka menjamin ketersediaan kas dan pengaturan penempatan cadangan kas oleh Bendahara Umum Negara (BUN) disamping juga sebagai rencana penarikan dana oleh Satker.

Pada sesi kedua, dipaparkan perubahan mekanisme pembayaran dalam rangka implementasi SPAN yang dibawakan oleh Tim dari DTP, Jatmiko. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai integrasi proses bisnis dan database antara Satker dan KPPN, perubahan pola koneksitas antara Satker dan KPPN, perubahan proses bisnis pembayaran antara lain dengan pembangunan data supplier dan pencatatan komitmen serta pengiriman Resume Tagihan dan SPM, perubahan koneksitas antara manajemen pembayaran dengan manajemen kas melalui penerapan jatuh tempo tagihan, dan Less Paper Workflow dalam penerapan SPAN nantinya. Jatmiko juga menjelaskan komitmen SPAN yang tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dari segi waktu, akurasi, biaya dan volume, dimana Satker tetap mendapatkan kepastian terkait SPM yang diajukan dalam bentuk Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) yang akan diterbitkan kurang dari 1 jam, yang kemudian akan diterbitkan SP2D kepada Bank  sesuai dengan jatuh tempo tagihan yang telah ditetapkan oleh Satker.

Sebagai kesimpulan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku moderator menyampaikan antara lain SPAN akan memfasilitasi keterkaitan erat antara penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran untuk mencapai kinerja; manajemen DIPA akan mampu meningkatkan disiplin fiskal seperti anggaran pendapatan yang akan dicantumkan dalam DIPA dan dari sisi anggaran belanja mengakibatkan kepatuhan dalam penganggaran dan pencairan anggaran menjadi jelas; manajemen komitmen dan manajemen pembayaran pada SPAN akan mendorong manajemen kas yang lebih baik melalui TSA dan AFS yang dapat meminimalisir idle cash; SPAN dapat mempercepat eksekusi program dan kegiatan melalui penyerapan anggaran yang efektif dan efisien; terkait dengan proses bisnis yang berubah drastis maka diperlukan perubahan mindset di semua level pegawai DJPBN; dan perlunya menumbuhkan sikap optimisme bahwa dengan implikasi penerapan SPAN, setiap pekerjaan akan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan, IT dan kondisi bekerja yang lebih nyaman.

Pada akhir acara Tim dari DTP menyerahkan tanda mata kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan peserta yang paling aktif dalam memberikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Seluruh peserta sosialisasi terlibat aktif dalam diskusi di masing-masing sesi. Antusiasme diperlihatkan oleh para peserta, karena dengan sosialisasi inilah mereka dapat mengetahui gambaran proses bisnis yang akan mereka terapkan mulai tahun anggaran 2012.

Oleh: Hendry Wibowo dan Andi Permadi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan Penerimaan Negara Akhir TA 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Satu rupiah pun penerimaan negara jangan sampai terlewat, harus tepat dilimpahkan, tidak boleh kurang atau lebih”. Demikian disampaikan  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Yogyakarta Hendro Baskoro dalam sambutan pembukaan acara Rapat Koordinasi Teknis Pengamanan Penerimaan Negara akhir tahun anggaran 2011, di ruang rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Rabu (14/12). Rapat diikuti oleh 45 undangan yang terdiri dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bank Indonesia dan Bank/Pos Persepsi di wilayah D.I. Yogyakarta.Lebih lanjut dikemukakan oleh Hendro Baskoro bahwa APBN 2011 dari sisi penerimaan berjumlah sekitar Rp 1.300 triliun, terdiri dari Rp 900 triliun penerimaan pajak dan Rp 300 triliun penerimaan non pajak. Penerimaan Negara tersebut harus tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2011. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan penerimaan Negara antara lain melalui penyampaian surat edaran kepada Bank/Pos Persepsi dan sosialisasi oleh KPPN serta penyelenggaraan rakortek ini. Menurutnya juga, masih sering terjadi miskomunikasi antara petugas yang menerima setoran pajak atau non pajak dengan petugas yang melimpahkan di pihak perbankan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius bagi petugas bank agar dalam melakukan pelimpahan harus tepat jumlah, baik jumlah transaksi maupun nilai uangnya.

Hendro Baskoro kemudian mengingatkan bahwa di akhir tahun anggaran, khususnya tanggal 21 s.d. 30 Desember 2011 jumlah setoran diperkirakan meningkat empat kali dari hari biasanya, sehingga perlu ketelitian yang lebih dan perlunya diwaspadai adanya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemalsuan pajak. Pada kesempatan ini Kepala Kanwil juga menghimbau pada Bank/Pos Persepsi untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan antrian dengan melakukan penambahan jumlah petugas dan koordinasi dengan Bank/Pos Persepsi lainnya. Dengan langkah-langkah yang demikian diharapkan bukan hanya target penerimaan negara yang terlampaui tetapi juga kualitas pelayanan kepada para wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor dapat ditingkatkan.

Sebelumnya, acara diawali penyampaian laporan oleh Ketua Panitia, Sunarto.  Dalam laporannya disampaikan bahwa pada rakortek kali ini yang diprakarsai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta,  telah mengundang  sebanyak 40 instansi  yang terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak, KPP, KPBC, Bank Indonesia dan Bank/Pos Persepsi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.

Selanjutnya rakortek diisi acara inti yaitu pemaparan dari Kabid Pembinaan Perbendaharaan I,  Sri Nuryati tentang “Pengamanan Penerimaan Negara”, paparaan dari Bank Indonesia, Tatag Eko Wibowo tentang “Mekanisme Kliring dan Setoran RTGS” ,  sedangkan dari Kanwil Ditjen Pajak M. Rifki Rachman menyampaikan materi tentang “Mekanisme Penerimaan Pajak dan Pengisian SSP”

Dalam paparannya, Sri Nuryati menegaskan kembali kewajiban dan larangan Bank/Pos Persepsi sesuai dengan kontrak kerja dan ketentuan penerimaan Negara di akhir tahun anggaran 2011 ini sebagaimana diatur dalam PER-73/PB/2011 dan SE-51/PB/2011. Dari Bank Indonesia menegaskan kembali pengaturan jadwal kliring dan mekanisme setoran RTGS dimana pada tanggal 21 s.d. 30 Desember 2011 Bank Indonesia melaksanakan lembur khusus guna mengantisipasi tutup tahun anggaran.

Selanjutnya dari Kanwil Pajak menyampaikan bahwa dari Rp 1,7 triliun target pajak Provinsi D.I. Yoagyakarta pada tahun 2011 diperkirakan Rp 300 milyar akan dibayarkan pada pertengahan bulan Desember sampai dengan akhir tahun ini. Disampaikan juga tentang kesiapan jajaran pajak untuk mengamankan dan membantu kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak di Bank/Pos Persepsi dengan menyediakan petunjuk pengisian yang jelas dan mudah di Bank/Pos Persepsi tersebut. Pada bagian akhir rakortek diisi dengan  diskusi dan sharing pengalaman dalam menghadapi akhir tahun anggaran di bidang penerimaan. Acara berlangsung sampai dengan pukul 12.00 dan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat Koordinasi teknis kali ini juga menjadi semacam embrio terbentuknya Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 yang akan dilaksanakan secara periodik.

Oleh : Arief Rokhman - Kontributor Kanwil  Yogyakarta

Liputan Sosialisasi dan bimtek aplikasi SAKPA.
Tanjungbalai, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam Laporan Realisasi Anggaran LKPP Kuasa BUN Daerah KPPN Tanjungbalai bulan Nopember 2011, terlihat penyerapan anggaran satker yang masih relatif rendah terutama realisasi belanja modal. Disamping itu, masih perlunya peningkatan pemahaman pejabat perbendaharaan satker atas laporan keuangan maka KPPN Tanjungbalai menyelenggarakan acara sosialisasi  dan bimtek aplikasi SAKPA pada tanggal 13 dan 14 Desember 2011. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi penerimaan dan pengeluaran negara tahun anggaran 2011.

Kepala KPPN Tanjungbalai, Rudolf Manurung, yang baru bertugas sejak bulan Nopember 2011, membuka acara sosialisasi dengan perkenalan dan memberikan semangat kepada satker untuk bekerja keras mengoptimalkan realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 dalam minggu-minggu terakhir pelaksanaan anggaran T.A. 2011. “KPPN dan satker akan sama-sama bekerja keras dalam akhir tahun anggaran ini, jika ada kesulitan dalam pelaksanaan anggaran jangan ragu-ragu datang ke KPPN, akan kita layani dengan memberikan solusi sesuai ketentuan perundang-undangan” tambah Rudolf Manurung.

Para peserta sosialisasi yang berasal dari 77 satker dan 8 bank di wilayah kerja KPPN Tanjungbalai tampak antusias menyimak materi yang disampaikan narasumber. Mereka berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Tema sosialisasi hari pertama adalah “Penyusunan LKPP T.A. 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran T.A. 2012”, dipandu oleh Moderator Abdul Wahid. Kepala KPPN Tanjungbalai dalam sesi pertama menyampaikan hal-hal penting yang harus dipersiapkan oleh satker dalam rangka pelaksanaan anggaran T.A. 2012, sehingga penyerapan anggaran tahun depan diharapkan akan lebih proporsional dan lebih baik. Sesi berikutnya, Penyusunan LKPP T.A. 2011 dipaparkan oleh Kepala Seksi Vera, Wahyu Widhianto, menguraikan perlunya pemahaman terhadap laporan keuangan oleh pejabat perbendaharaan di setiap satker. Rekonsiliasi pada awal bulan, penyampaian LPJ Bendahara, dan penihilan saldo UP akhir tahun, serta pelaksanaan akuntansi akrual juga menjadi bahasan pada sesi kedua. Mengakhiri acara hari pertama, salah seorang pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Muhammad Farid, memberikan bimbingan teknis Aplikasi SAKPA versi terbaru.

Pada hari kedua, Kepala Kantor menyampaikan evaluasi permasalahan penyerapan dana dan pelaksanaan anggaran tahun 2011 agar untuk tahun 2012 hal-hal yang menjadi kendala dalam penyerapan dana dan pelaksanaan anggaran tidak berulang. Antusiasme para peserta tidak berkurang meskipun sebagian satker harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam menuju tempat sosialisasi. Pujo Priyatno sebagai moderator memandu acara dengan dua narasumber. Walaupun tema sosialisasi tidak terkait dengan SPAN, namun dengan tujuan memperkenalkan SPAN dan SAKTI kepada mitra kerja KPPN, maka logo SPAN sengaja ditampilkan di samping logo Kementerian Keuangan. Para narasumber juga tidak ketinggalan mengulas sekilas tentang SPAN dan SAKTI, terutama oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos yang sekaligus merupakan Duta SPAN Unit (DSU) KPPN Tanjungbalai, M. Sholeh. Kepala Seksi Bank/Giro Pos juga memaparkan tentang Reversal Penerimaan Negara dan Retur SP2D.

Sesi terakhir dari rangkaian materi sosialisasi disampaikan oleh Henry Nainggolan selaku Kepala Seksi Pencairan Dana I. Materi yang dipaparkan mengenai perencanaan kas untuk tahun 2012, khususnya terkait persiapan implementasi perencanaan kas satuan kerja mulai awal tahun 2012 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8327/PB/2011 tanggal 7 September 2011.

Oleh : Kontributor KPPN Tanjungbalai

Liputan Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 KPPN Samarinda di Bontang, Samarinda dan Tenggarong
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id - Mewujudkan nilai-nilai Kementrian Keuangan, KPPN Samarinda bersinergi dengan KPP, Bank/ Pos persepsi dan Satuan Kerja (satker) yang ada di wilayah kerjanya. Ini terlihat dari penyelenggaraan sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 yang diselenggarakan di tiga kota terpisah yaitu Bontang, Samarinda dan Tenggarong.

Penyelenggaraan sosialisasi dimulai dari Bontang pada Selasa (15/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi disekitar Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur. Kemudian dilanjutkan di Samarinda yang diselenggarakan di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur pada Rabu  dan Kamis (16-17/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi di dalam Kota Samarinda dan Kab. Kutai Barat. Terakhir dilaksanakan di Tenggarong pada Jumat (18/11) yang diikuti oleh satker yang berlokasi di wilayah Kab. Kutai Kartanegara.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah pemaparan PMK 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN oleh Kepala KPPN Widoyoko Sapto Putro, dilanjutkan dengan  PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 dari segi pengeluaran negara oleh Kepala Seksi Pencairan Dana Hari Sriwidodo dan dari segi penerimaan negara oleh Kepala Seksi Bank/Pos Nazuar.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan stiker batas waktu pelayanan bank kepada seluruh Bank/Persepsi. Acara terakhir adalah penyampaian materi tentang perpajakan yang disampaikan oleh perwakilan dari KPP.

Dalam Acara sosialisasi ini di launcing Buku Panduan Pengelolaan Perbendaharaan Negara dan Langkah-Langkah dalam Menghadapai Akhir Tahun Anggaran 2011 yang disusun oleh tim kreatif KPPN Samarinda. Buku panduan ini berisi tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh satker kepada CSO (Customer Service Officer) disertai dengan penyelesaiaannya, penjelasan PER-73/PB/2011 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun 2011 dan materi lainnya. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman satker dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan.

Sosialisasi dilaksanakan pada tiga kota terpisah dimaksudkan untuk menjangkau satker-satker yang letaknya jauh dari KPPN Samarinda. Selama penyelenggaraan terdapat peningkatan tingkat kehadiran satker pada tiga tempat ini. Semoga hal ini menjadi pertanda bahwa akhir tahun anggaran 2011 akan dilewati dengan lancar.

Oleh : Vina Eriyandi, kontributor KPPN Samarinda

Liputan Sosialisasi Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Merauke menggelar Sosialisasi Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011, SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), serta Aplikasi Tingkat Satker, 21 dan 22 November 2011, di KPPN Merauke. Dalam acara tersebut, KPPN Merauke mengundang seluruh satuan kerja (satker) di wilayah kerjanya.

KPPN Merauke melayani 90 Satuan Kerja yang terdapat dalam 4 kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi) ini membagi peserta kedalam dua kelompok. Kelompok Pertama dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2011, dihadiri oleh 44 satker. Sedangkan kelompok kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2011, dihadiri oleh 46 satker. Rangkaian acara sosialisasi ini diadakan sebagai upaya penyamaan persepsi antara KPPN dan Satker dalam menghadapi akhir tahun Anggaran 2011, sosialisasi penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan, sosialisasi SPAN, serta bimbingan aplikasi Simak BMN.

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia yang dilaporkan oleh Arvis Ali Baso yang kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Ander selaku Kepala KPPN Merauke. Materi yang disampaikan untuk menghadapi akhir tahun anggaran 2011 antara lain diambil dari perdirjen nomor 73/PB/2011 dan Perdirjen 74/PB/2011 tentang retur SP2D ini disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Merauke. Dalam sambutannya, Ander menyampaikan perlunya persamaan persepsi dalam menerapkan aturan yang ada, dan dalam rangka koordinasi serta menjalin silaturahmi. Peserta tampak antusias mendengarkan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun ini.

Sesi selanjutnya materi disampaikan oleh Paulina Latupeirissa dan Ma’ruf Hidayat dari seksi verifikasi dan akuntansi mengenai rekonsiliasi, LPJ Bendahara, serta penerapan berbasis akrual. Sebelum istirahat siang, disampaikan sosialisasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)kepada peserta mengenai sistem baru yang akan segera dilaksanakan itu. Perkenalan mengenai SPAN ini disampaikan oleh Aris Januardi sebagai duta SPAN KPPN Merauke sebelumnya,  meskipun saat ini telah mendapat tempat tugas barunya dikarenakan mutasi pegawai. Sesi terakhir, bimbingan teknis aplikasi Simak BMN materi disampaikan oleh  Insan Salampessy.

Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharapkan stakeholder di lingkungan kerja KPPN Merauke dapat menutup tahun anggaran 2011 tanpa masalah yang berarti dan dengan harapan realisasi anggaran yang telah terserap sesuai dengan sasaran dan program yang ingin dicapai.

Kontributor: Aris Januardi, Ildafri, Tim KPPN Merauke

Liputan Peresmian Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang Kabupaten Simeleu
Simeuleu, djpbn.kemenkeu.go.id - Wakil Bupati Kabupaten Simeuleu, Drs. M. Yunan T, meresmikan Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang Kabupaten Simeleu, Rabu (30/11). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simeleu, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, Danlanal, Wakil dari Kodim dan para Kuasa pengguna Anggaran di wilayah Kabupaten Simeleu.

Besarnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeleu menyambut kehadiran layanan filial ini, dibuktikan dengan melakukan penundaan terhadap Rapat Paripurna DPRD untuk membahas beberapa Qanun yang sebelumnya telah dijadwalkan pada saat bersaamaan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, yang telah menetapkan Kantor Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang sebagai salah satu dari lima kantor layanan filial yang ditetapkan di Indonesia. Selanjutnya atas nama Pemerintah Kabupaten Simeulue, menyambut gembira kahadiran kantor layanan filial ini, karena selain mempermudah Satuan Kerja dalam proses pencairan dana APBN, lebih efisien dari segi  pembiayaan, juga dapat mempercepat realisasi APBN dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Simeleu, serta meningkatkan kualitas dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah.

Acara diawali dengan laporan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Dalam laporannya Ahmad Yusuf menyampaikan Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang telah mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2011, dengan jam layanan mengikuti jam kerja pada KPPN induk mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan tanggal layanan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 pada setiap bulannya.

Jumlah satker yang dilayani  sebanyak 27 unit kerja  atau 33 DIPA, dengan jumlah SPM yang diajukan sampai saat ini adalah 705 SPM senilai Rp2.885.857.352,-. Sedangkan nilai SP2D yang diterbitkan sebesar Rp2.396.899.524,-

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil Ditjen  Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Achmad Saefudin telah memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Pemerintahan yang Good Governance serta peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membentuk KPPN Percontohan yang pada saat ini telah berjumlah 42  unit, menerapkan SOP KPPN Percontohan pada seluruh KPPN Non Percontohan di seluruh Indonesia, membentuk Layanan Unggulan pada seluruh Kantor Wilayah dan yang terbaru adalah membentuk layanan bergerak berupa KPPN Mobile, juga layanan filial KPPN di berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya daerah yang sulit transportasinya.

“Kita patut berbangga bahwa di Provinsi Aceh sebelumnya telah memiliki layanan fililal sebagai pelopor dibentuknya layanan filial yakni Layanan Filial KPPN Banda Aceh yang terletak di kota Sabang.” Ujar Achmad Saefudin

Achmad Saefudin  berpesan khusus kepada para pejabat/pegawai KPPN Meulaboh yang ditugaskan pada  layanan filial di Sinabang, agar dapat melakukan tugas-tugas pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Seimelue dengan cepat, tepat akurat dan akuntabel serta tanpa biaya, selalu mematuhi SOP dan memperhatikan peraturan yang berlaku namun tetap tetap ramah dan prudent,sehingga pelaksanaan pencairan dana APBN di Kabupaten Siemeleu dapat berjalan baik lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Acara ditutup dengan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati Kabupaten Simeulue dilanjutkan dengan peninjauan layanan penerbitan SP2D untuk Satuan Kerja Polres Simeleu dan diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama.

Ketua DPRD Kabupaten Simeleu setelah meninjau ruangan kerja dan proses penerbitan SP2D yang cukup cepat, telah memberikan komentar bahwa terobosan yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mewujudkan Good Governance, dengan membentuk layanan

Filial yang mengedepankan percepatan, transparansi, akuntablitas dan tanpa biaya dalam pemberian layanan ini, patut ditiru dan akan dibicarakan dengan pihak eksekutif untuk dapat diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeleu.

Kedepan semoga pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipelopori oleh Kementerian Keuangan dapat menular dan diterapkan pada seluruh unit kerja pemerintah baik pada Pemerintahan Pusat maupun pada Pemerintahan Daerah.          

Oleh : Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Liputan persiapan menghadapi akhir tahun KPPN Rangkasbitung
Rangkasbitung, perbendaharan.go.id – KPPN Rangkasbitung bersemangat menghadapi akhir tahun 2011. Hal tersebut terlihat dari usaha mereka menguatkan tim untuk menghadapi ‘pesta’ tahunan itu. Adalah rapat kerja dan kegiatan team building yang menjadi sarana memompa semangat kerja pegawai. Rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 27 nopember 2011 diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Rangkasbitung dan pejabat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Acara raker mengambil tema “Sinergikan Peran Demi Kesempurnaan Pelayanan Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 dengan Menjunjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme”. Kegiatan tersebut bertujuan melakukan evaluasi serta menyatukan tekad untuk meningkatkan kerja sama dan pelayanan dari masing-masing seksi di KPPN dan bidang di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Banten.

Adapun materi yang dibahas pada hari pertama adalah meliputi peran KPPN dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan percepatan pengesahan DIPA 2012. Sebagai narasumber materi ini adalah Budiarto Widodo dari Bidang Pelaksanaan Anggaran. Materi kedua adalah pengamanan database pada server KPPN yang disampaikan Kepala Sub Bagian Dukungan Teknis, Ricardo Hutapea. Materi ketiga yaitu retur SP2D disampakan Supiyono dari Bidang Pembinaan Perbendaharaan I. Terakhir evaluasi LKPP kuasa BUN KPPN Untung Setya Nugraha dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Rapat kerja berlangsung cukup interaktif. Terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta dari KPPN Rangkasbitung. Diskusi paling hangat adalah saat membahas langkah-langkah yang harus diambil agar tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun 2011 serta langkah-langkah pengamanan database server menjelang akhir tahun anggaran 2011.

Pada sabtu malam, dilangsungkan acara ramah-tamah yaitu masing-masing peserta dan narasumber menyanyikan lagu dengan diiringi musik organ tunggal. Kemudian acara dilanjutkan dengan bermain sepak bola dengan bola api khas budaya debus Banten sebagai bolanya. Acara sepak bola api berlangsung cukup meriah dan lama sehingga menjadi tontonan penghuni lain hotel Mambruk Anyer.  

Hari kedua diisi dengan kegiatan team building berupa permainan yang diikuti seluruh peserta dan narasumber. Acara ini bertujuan meningkatkan semangat dan team work untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, terlebih menjelang akhir tahun anggaran 2011. Team building tersebut berupa permainan kuda buta, volly balon, nguras laut, tarik tambang, dan tabung bocor. Kegiatan ini berlangsung hingga siang hari.

“Jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan memupuk semangat kekeluargaan di antara para pegawai untuk peningkatan performa yang baru dalam menyambut akhir tahun anggaran 2011,“ pesan Kepala KPPN Rangkasbitung, Muliasyah saat menutup acara.

Oleh : Chandra Julihandono SJ - kontributor KPPN Rangkasbitung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi dan Pelaksanaan SKP II di KPPN Ketapang
Ketapang, djpbn.kemenkeu.go.id – ”Saya minta seluruh pegawai KPPN Ketapang ikut mendukung dan menyukseskan SKP tahap dua dan implementasi SPAN,” kata kepala KPPN Ketapang, Nurhidayat saat membuka acara sosialisasi dan pelaksanaan survei kesiapan perubahan di aula KPPN Ketapang. ”Partisipasi Saudara terhadap survei ini sangat penting sebagai masukan untuk pengembangan program-program SPAN ke depan. Jawablah pertanyaan survei secara terbuka,” lanjutnya.

Kegiatan sosialisasi survei tersebut dilaksanakan di aula KPPN pada Kamis, 1 Desember 2011. Seluruh pegawai hadir pada acara tersebut dipimpin langsung oleh kepala KPPN Ketapang, Nurhidayat.

Siapkan diri Anda untuk mengikuti survei kesiapan perubahan,” pesannya kepada para pegawai. ”Songsong perubahan!” pekiknya diikuti oleh semua yang hadir.

Survei kesiapan perubahan tahap kedua merupakan kelanjutan survei kesiapan perubahan tahap satu yang hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan.

”Hasil survei tahap satu masih belum sesuai harapan,” kata duta SPAN unit (DSU) KPPN Ketapang, Yohanes D. Atmojo, saat menyampaikan sosialisasi survey.

Duta SPAN unit KPPN Ketapang menjelaskan teknis pelaksanaan survei termasuk jadual pelaksanaan pada masing-masing seksi agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPPN. Survei kesiapan perubahan sendiri dilakukan secara online.

Kesiapan KPPN Ketapang untuk berubah dan mendukung implementasi SPAN terlihat pada spanduk yang dibentangkan di ruangan aula tersebut. “Siapkan diri Anda untuk mengikuti survey kesiapan perubahan,” bunyi spanduk itu.

Pelaksanaan survey kesiapan perubahan sukses dilakukan. Seluruh pegawai aktif KPPN Ketapang yang berjumlah 20 orang telah ikut berpartisipasi sebagai responden dalam pelaksanaan SKP II dengan mengisi kuesioner secara on-line. Survei dilaksanakan sesuai jadual, mulai tanggal 2 s.d. 7 Desember 2011. Satu orang pegawai yang masih mengikuti tugas belajar telah diinformasikan untuk ikut pula kegiatan survei di tempat terdekat.

Oleh : Yohanes D. Atmojo – Kontributor KPPN Ketapang
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaraan