Liputan Launching Layanan Filial KPPN Buntok di Muara Teweh
Muara Teweh, djpbn.kemenkeu.go.id - Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan perbendaharaan di daerah yang jauh dari pelayanan KPPN induknya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan  launching Layanan Filial KPPN Buntok di Muara Teweh, Rabu (30/11). Acara dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Djoko Wihantoro. Acara ini dihadiri oleh para Kepala Satuan Kerja yang dilayani oleh layanan filial serta Wakil Bupati Murung Raya Drs H Nuryakin, dan Wakil Bupati Barito Utara, Oemar Zaki Hebanoeddin.

Acara ini dibuka dengan tarian daerah untuk  penyambutan tamu oleh pemuda setempat. Pada awal acara disampaikan Laporan Kepala KPPN Buntok, Tri Ananto Putra, atas kesiapan layanan filial KPPN Buntok di Muara Teweh. “Dengan adanya layanan ini, satuan kerja yang berada pada wilayah yang cukup jauh dari Buntok seperti Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan dari KPPN”.
Pada launching layanan filial ini disampaikan juga sambutan satuan kerja yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama. Ketua Pengadilan Agama menyambut baik kehadiran layanan filial yang telah beroperasi  sejak bulan juli 2011 ini. “Layanan filial ini membuat kami lebih dekat dengan  Kementerian Keuangan, dan bisa lebih cepat lagi menerima pembayaran”,  ujarnya.

Kedua wakil bupati yang hadir pada saat itu juga menyampaikan sambutannya dan harapannya atas dibukanya pelayanan filial KPPN Buntok di Muara Teweh. Wakil Bupati Murung Raya menyampaikan harapannya bahwa suatu saat akan dibuat juga layanan filial di Murung Raya. “layanan filial di Muara Teweh ini sangat membantu pak, tetapi jika boleh kami berharap ada layanan serupa di Murung Raya, atau kalau perlu KPPN Definitif di Muara Teweh dan Layanan Filial di Murung Raya” demikian ucapnya, diikuti oleh tepuk tangan dari para tamu yang hadir

Sedangkan Wakil Bupati Barito Utara menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan rekomendasi yang dibutuhkan jika suatu saat layanan filial ini akan dibuatkan menjadi KPPN sendiri.  “Pak Djoko, dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Barito Utara siap memberikan dukungan sepenuhnya jika memang suatu saat nanti layanan filial ini dapat didefinitifkan di Muara Teweh.” ucapnya.

Djoko Wihantoro pada sambutannya  menyampaikan beberapa poin penting diantaranya adalah tujuan layanan filial sebagai sarana semakin mendekatkan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perbendaharaan kepada para stakeholdernya, dan komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk terus menerus melakukan inovasi yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu pula Djoko Wihantoro menyampaikan posisi realisasi anggaran pada triwulan III dan menyampaikan kepada kedua wakil bupati yang hadir  untuk mengingatkan para dinas-dinas untuk dapat secepatnya merealisasikan anggaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Djoko Wihantoro juga menyampaikan tentang komitmen pemerintah untuk dapat menyampaikan DIPA tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 20 Desember 2011. “Penyampaian DIPA akan dilaksanakan di jakarta secara simbolis oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono kepada para Menteri dan Gubernur. Dan oleh karena itu sangat penting untuk para Kepala satuan Kerja untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam proses validasi DIPA yang akan berlangsung pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya” jelasnya. Lanjutnya lagi bahwa penyampaian DIPA yang lebih cepat diharapkan dapat mempercepat proses realisasi dan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran.

Pada akhir sambutannya Djoko Wihantoro berpesan agar layanan filial ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para satuan kerja dan mengoptimalkan sarana pengiriman data melalui internet terutama pada proses rekonsiliasi laporan keuangan. “Bapak Ibu Sekalian, Layanan Filial ini sudah dilengkapi dengan prasarana IT yang mendukung, sehingga kami harap Bapak-Ibu dapat terlebih dahulu mengirimkan data rekonsiliasi melalui email sebelum datang ke kantor kami, supaya nanti tidak jauh-jauh datang ternyata datanya masih salah.”

Acara ini ditutup dengan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Wakil Bupati Barito Utara dan Wakil Bupati Murung Raya, dilanjutkan dengan pemberian penjelasan umum tentang layanan dan standard operating procedure yang digunakan pada layanan filial oleh Kepala KPPN Buntok.

Oleh: Eko Sumando – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Prov. Kalimantan Tengah

Liputan Penutupan Pelatihan Aplikasi Perkantoran 2011 di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Jogjakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pengetahuan dalam bidang IT (informasi teknologi, red) mutlak diperlukan dalam pelaksanana pekerjaan sehari-hari,” demikian disampaikan  Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta Hendro Baskoro dalam acara penutupan pelatihan aplikasi perkantoran 2011, Kamis (8/12), di aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hendro Baskoro melanjutkan bahwa pelatihan aplikasi perkantoran ini merupakan program dari Bagian Pengembangan Pegawai Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang IT khususnya Aplikasi Perkantoran yang terdiri dari Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel.  Hendro Baskoro juga berpesan agar para pegawai Kanwil Ditjen  Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta  selalu mengembangkan diri khususnya terkait dengan implementasi SPAN pada tahun 2012 mendatang.

Sebelumnya acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Kegiatan, Arief Rokhman.  Dalam laporannya disampaikan pelatihan diikuti oleh 60 peserta yang terbagi dalam 9 kelas dengan materi yang diajarkan antara lain ; Windows 7, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007 dan pengenalan internet.

Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 1 Desember 2011 bertempat di ruang rapat Bidang PP yang dimulai pagi hingga sore. Materi disampaikan oleh tiga orang narasumber yang secara bergantian di setiap sesinya.

Sebagai evaluasi juga telah dilaksanakan ujian tertulis pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2011. Pada pelatihan ini, sebanyak 56 orang dinyatakan lulus (nilai akhir minimal 65), sebanyak 3 orang tidak lulus dan 1 orang tidak menyelesaikan kegiatan karena alih tugas. Peserta yang lulus diberikan sertifikat.

Pada acara penutupan ini dilakukan penyerahan Serifikat dan Piagam Penghargaan kepada Peserta Terbaik dan Peserta Favorit. Adapun untuk Peserta terbaik diraih oleh :

1. Wantirah dari Bidang PP II sebagai Peserta terbaik I
2. Florentina Padisah dari Bidang PP II, sebagai Peserta terbaik II
3. Panca Siwi Ratna dari Bagian Umum sebagai Peserta terbaik III.

Sedangkan Peserta Favorit diraih oleh:

1. B.S Purwiyanti dari Bidang PP I sebagai Peserta Favorit I
2. Suhadi dari Bagian Umum sebagai Peserta Favorit II

Melihat tingginya animo dari peserta, pelatihan-pelatihan seperti ini diharapkan diadakan tiap tahun untuk meningkatkan kemampuan di bidang IT bagi para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov D.I Yogyakarta.

Oleh : Arief Rokhman Kontributor Kanwil Yogyakarta

Liputan Peresmian Layanan KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan
Mamuju, djpbn.kemenkeu.go.id - Itulah motto KPPN Mamuju pada puncak acara peresmian KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2011. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas  (para stakeholder) bahwa KPPN Mamuju berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dalam upaya ikut serta mewujudkan tata kelola pemerintah baik.

Kegiatan ini diikuti oleh semua satuan kerja dalam wilayah tugas KPPN Mamuju (berjumlah 174 satker), para mitra kerja dari perbankan dan kantor pos, Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamuju,  asosiasi jasa konstruksi, dan para awak media massa. Acara dibuka oleh dengan penyampaian laporan oleh Kepala KPPN Mamuju Nanang Maharani. Nanang menyatakan bahwa tujuan KPPN Mamuju sebagai KPPN Percontohan adalah terciptanya derajat pelayanan yang berkualitas, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel, serta tanpa biaya, dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, dalam mendukung kelancaran pencairan dana APBN, ketepatan dan keakuratan data penatausahaan penerimaan/ pengeluaran negara sehingga lebih memantapkan salah satu peran APBN sebagai stimulus fiskal untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Di samping itu, mempercepat penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN. 

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel dan Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang PP Marni Misnur yakin bahwa setelah menjadi KPPN Percontohan, KPPN Mamuju akan menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan. Pada akhir sambutannya ia menghimbau kepada para pengelola anggaran negara agar segera merealisasikan dana APBN.

Tak ketinggalan dalam kesempatan lain Bupati Kabupaten Mamuju dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi mengenai perubahan KPPN Mamuju menjadi KPPN Percontohan dengan mottonya: “Untuk Anda Kami Ada, No fee, No Cost”.

Rizki Wahyuni dan Ridha Fithri Fathonah (kontributor KPPN Mamuju)

Liputan pelaksanaan Validasi dan Pengesahan DIPA 2012 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
Surabaya – perbendaharaan.go.id, Pelaksanaan validasi dan penyelesaian pengesahan DIPA 2012 saat ini terbilang istimewa karena dengan waktu yang singkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan harus dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat pada waktunya. Pada jadwal sebelumnya, DIPA yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan harusnya diterima Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2011, dimajukan menjadi tanggal 5 Desember 2011.
.
Perubahan jadwal ini disikapi dengan bijak oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan semangat untuk bekerja baik dan optimal yaitu segera merapatkan barisan jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur untuk mempersiapkan diri mengantisipasi perubahan jadwal tersebut. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mengundang satuan kerja di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim, mempersiapkan ruangan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. .
.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kerja meliputi 38 kabupaten/kota, membawahi 15 KPPN dan menangani lebih kurang 1711 DIPA. Dengan begitu banyaknya DIPA yang harus divalidasi dan disahkan serta waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan DIPA dimaksud yang sangat singkat mengakibatkan terjadinya penumpukan satuan kerja yang harus mengantri pada hari ketiga kegiatan validasi dan pengesahan DIPA TA 2012. .
.
Dengan penumpukan antrian satuan kerja pada hari ketiga kegiatan validasi dan pengesahan DIPA TA 2012 ini dan mendekati batas waktu penyelesaian validasi dan pengesahan DIPA TA 2012, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan secara optimal, yaitu dengan penyediaan loket Penerimaan Validasi DIPA sebanyak 16 loket sehingga pelayanan kepada satuan kerja akan semakin cepat dan tidak perlu mengantri terlalu lama. Selain itu tim validasi dan pengesahan DIPA TA 2012 juga bekerja lembur hingga bermalam agar dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. .
.
Selain itu, dilakukan pula pemasangan spanduk/banner anti gratifikasi di belakang kursi petugas front office. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pelayanan tanpa pungutan atau zero cost tetap dilaksanakan oleh para petugas. Para tamu dari satuan kerja tidak bias lagi mencoba-coba memberikan gratifikasi kepada para pegawai yang bertugas sebagai tim validasi dan pengesahan DIPA TA 2012. .
.
Oleh : Indra K Dewanti dan Yusfie A. P – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur
Editor : Bambang Kismanto

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemberian layanan prima kepada publik merupakan suatu keharusan dalam rangka pelaksanaan  good government. Kualitas layanan publik yang diberikan oleh institusi pemerintah memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal itulah yang mendorong Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan melaksanakan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara yang mengedepankan profesionalisme dan merubah mindset pegawai dalam rangka peningkatan kinerja dan layanan.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah dibentuknya KPPN Percontohan yang dilakukan secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 30 November 2011 bertempat di aula KPPN Jakarta V telah dilaksanakan acara peresmian KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V sebagai KPPN Percontohan. Adalah Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-91/PB/2011 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Tahap V di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang menjadi dasar penetapan kedua KPPN tersebut.

Hadir dalam acara tersebut seluruh adalah pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, unsur muspida di wilayah Jakarta, satuan kerja dan bank operasional mitra kerja KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V.

Peresmian KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V sebagai KPPN percontohan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Siregar. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V selaku KPPN Percontohan tidak memungut biaya atas layanan yang diberikan kepada satker.

“Saya sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh mitra kerja, sehingga pelayanan prima yang menjadi komitmen KPPN Percontohan dapat terwujud,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di hadapan para tamu undangan.

Dengan motto pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya layanan prima KPPN Percontohan dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan, dan akuntabel serta didukung SDM yang diseleksi secara ketat. Perubahan yang cukup signifikan adalah pelayanan dalam penyelesaian SPM non gaji menjadi SP2D yang selama ini diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja, pada KPPN Percontohan cukup diselesaikan maksimal dalam waktu 1 (satu) jam sejak SPM diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta V
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi penyusunan laporan keuangan KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Laporan keuangan bagi instansi pemerintah adalah layaknya rapor bagi siswa sekolah. Sebagaimana rapor untuk siswa sekolah, rapor merah tentu bukan hasil yang diharapkan oleh instansi pemerintah. Sebab itu adalah aib, sama dengan para siswa yang menganggap rapor merah adalah hal yang buruk yang mesti dihindari.

Agar terhindar dari hasil yang buruk tersebut, diperlukan peran aktif dan keseriusan satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan masing-masing. Sebab, laporan keuangan mereka adalah salah satu unsure dari laporan keuangan pemerintah pusat atau yang sering disingkat LKPP. Jika laporan mereka merah, maka merah pula LKPP-nya.

Adalah cita-cita bersama antara Ditjen Perbendaharaan yang dalam hal ini KPPN dan satuan kerja untuk menjadikan LKPP beropini wajar tanpa pengecualian. Sebagai bentuk dukungan kepada satker dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, KPPN Sekayu mengadakan sosialisasi penyusunan laporan keuangan dan AFS, Rabu (30/11).

Sebanyak 64 orang kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dalam lingkup pembayaran KPPN  Sekayu hadir pada acara sosialisasi tersebut.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil, dalam sambutannya menghimbau menghimbau agar seluruh satuan kerja mampu menunjukkan semangat dalam menghadapi akhir tahun ini.

“Saya menghimbau agar seluruh satuan kerja menunjukkan semangatnya dalam menghadapi momentum tutup tahun anggaran 2011 ini,” kata Raden Muhammad Adil.

“Mengingat opini wajar tanpa pengecualian telah yang menjadi target pemerintah tahun ini. Tidak kalah penting dari itu, optimalisasi realisasi penyerapan dana diharapkan dapat terwujud,’ lanjutnya.

“Kami akan selalu memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan,” ungkap Raden Muhammad Adil di hadapan para peserta sosialisasi.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut, KPPN Sekayu juga memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan terbaik satu, dua dan tiga bagi satker yang telah menyampaikan dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta telah melakukan penyerapan dana dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat satuan kerja untuk bekerja lebih baik di tahun 2012.

Selain bimbingan teknis penyusunan LKPP, pada acara tersebut ditekankan pula mengenai pentingnya perencanaan kas. Seperti yang telah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan perencanaan kas akan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2012. Jika pada tahun 2011 sanksi bagi yang tidak melaksanakan perencanaan kas belum diterapkan sepenuhnya, maka pada tahun 2012 mendatang sanksi akan diberlakukan secara penuh. Sanksi berupa tidak diprosesnya SPM yang diajukan ke KPPN.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil, secara terbuka mempersilahkan satuan kerja untuk berkonsultasi sehubungan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan perencanaan kas.

“Dengan sangat senang hati dan terbuka, kami, KPPN Sekayu, akan memberikan bimbingan tanpa biaya kepada Bapak Ibu,” pesan Muhammad Adil menutup sambutannya.

Oleh : Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan persiapan akhir tahun KPPN Serang
Serang, djpbn.kemenkeu.go.id – KPPN Serang benar-benar mempersiapkan diri menghadapi ‘pesta’ akhir tahun ini. Untuk memantapkan kesiapannya, mereka menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-73/PB/2011 tentang Langkah – Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011. Acara tersebut dilaksanakan selama tiga hari, hari pertama dan hari kedua dihadiri oleh semua kepala satuan kerja pengelola dana APBN baik untuk DIPA Pusat, DIPA Dekonsentrasi maupun DIPA Tugas Pembantuan dalam wilayah pembayaran KPPN Serang. Meraka berasal dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang.
Dalam sambutannya Kepala KPPN Serang Suhardi B. menyampaikan beberapa hal penting terkait pengaturan – pengaturan pelaksanaan pembayaran dana APBN khusus untuk Akhir Tutup Anggaran 2011.
“Diperlukan satu misi yang sama antara stakeholder dengan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah, sehingga tidak terjadi penumpukan permintaan pembayaran di akhir tahun anggaran 2011,” kata Kepala KPPN Serang, Suhadi B.

“Dengan memperhatikan dan mematuhi rambu – rambu yang sudah ada maka pelaksanaan pembayaran akan berjalan dengan aman, lancar, transparan dan tentu saja tanpa biaya,” tambahnya.
Pada sesi pertemuan dengan jajaran Bank Persepsi / Pos Persepsi, BO I, BO II dan BO III ditekankan perlunya koordinasi dalam rangka implementasi nilai – nilai kementerian keuangan yakni sinergi.
“Karena kemitraan dengan perbankan sangat penting guna memperlancar penerimaan setoran negara dan pengeluaran keuangan negara,” kata kepala KPPN Serang di hadapan para pimpinan perbankan. “Sehingga akhir tahun anggaran 2011 perbankan dapat melaksanakan tugas kemitraan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 73/PB/2011 baik untuk jam pelayanan setoran penerimaan negara, pelimpahan penerimaan negara, penyampaian LHP ke KPPN, pembagian DBH PBB maupun pembayaran/transfer gaji para pegawai satker atas SP2D serta transfer dana SP2D non belanja pegawai kepada bendahara pengeluaran atau pihak ketiga,” katanya lagi.

Selanjutnya semua Kepala Seksi menyampaikan materi, khususnya pengeluaran negara disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Agus Supriyanto. Hal penting yang disampaikannya adalah perlunya kedisiplinan satker menyampaikan SPM tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Bank / Giro Pos, Sutyawan menyampaikan materi berkaitan dengan SP2D retur yang masih berada pada rekening “rr” BO I untuk segera di tanggapi oleh satker. Sebab tanggal 30 Desember 2011 semua dana SP2D retur akan disetor ke Rekening Kas Negara. khusus dengan perbankan disampaikan waktu pembukaan loket / pelimpahan dan penyampaian LHP ke KPPN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Terakhir, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Johanis Mendila sebelum berangkat ketempat yang baru karena mutasi, menyampaikan materi Akuntansi dan Pelaporan khususnya batas terakhir rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Serang selaku BUN di daerah. Di samping itu, disampaikan juga teknis pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dibuat satuan kerja benar, akurat dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan LKPP 2011 satker di wilayah pembayaran KPPN Serang akan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Oleh : Bhakti ardi - KOntributor KPPN Serang
Editor : Bambang Kismanto

Liputan Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel
Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id - Dengan semangat menyukseskan pelaksanaan akhir tahun anggaran 2012 dan persiapan awal tahun anggaran 2012, jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel berupaya merapatkan barisan melalui Rapat Koordinasi Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Rakor dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2011 di Hotel Grand Zuri, Palembang. Rakor dihadiri seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Satu hal penting dalam rakor tersebut adadalah penandatanganan piagam komitmen bersama internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh segenap jajaran pejabat eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, yang dipimpin Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, R.Moch Atlap Noor Syamsoe. Sebelumnya, Nilai-nilai Kementerian Keuangan disosialisasikan oleh Kabag Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel, Bambang Mulyanto sesuai arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Penandatanganan piagam komitmen bersama tersebut dimaksudkan sebagai tanda bahwa segenap jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel bertekad untuk menginternalisasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Momen ini secara simbolis juga dimaksudkan untuk mengawali langkah-langkah lebih lanjut internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, baik yang nantinya diupayakan sendiri oleh Kanwil DJPBN Prov.Sumsel, atau yang merupakan bagian dari program kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, sesuai dengan tema rakor yaitu “Koordinasi dan penyamaan persepsi dalam rangka menghadapi akhir TA.2011 dan awal TA.2012”, rakor kali ini juga menghasilkan beberapa solusi dan kesepakatan bersama atas sejumlah permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi). Di samping itu, dirumuskan pula beberapa usulan atas sejumlah kebijakan, baik Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun institusi lain.

Hasil rakor bersifat teknis disempurnakan dengan isi arahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. R.Moch Atlap Noor Syamsoe kembali menguingatkan pesan-pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rapimnas beberapa saat yang lalu. Selain itu, R.Moch Atlap Noor Syamsoe menekankan sejumlah hal seperti, koordinasi dan keharmonisan instansi serta penciptaan iklim kerja yang kondusif, semangat dan etos kerja, termasuk komitmen terhadap kelanjutan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN, terakhir semangat terus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja selaku pengemban tugas perbendaharaan.

Keseluruhan rangkaian acara rakor ditutup dengan silaturahmi antara seluruh peserta rakor, bertepatan dengan baru bergabungnya sejumlah pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik ke dalam jajaran keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Oleh: Purwo Widiarto – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel