Liputan Peresmian KPPN Percontohan Manokwari
Manokwari, djpbn.kemenkeu.go.id -Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Papua dan Papua Barat Bjardianto Pudjiono meresmikan KPPN Percontohan Manokwari, Rabu (30/11), di KPPN Manokwari. Acara dihadiri oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten Daerah II Pemerintah Propinsi Papua Barat, Ketua DPRD Manokwari, Komandan Distrik Militer Manokwari, Kapolres Manokwari, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Kepala Fasarkhan TNI AL Manokwari, Tokoh Masyarakat dan KPA pada wilayah pembayaran KPPN Manokwari.

Hujan rintik-rintik tidak menyurutkan semangat para pegawai KPPN Manokwari dalam mensukseskan acara peresmian KPPN Manokwari sebagai KPPN Percontohan. Rombongan Kepala Kanwil Propinsi Papua dan Papua Barat beserta Asisten II Daerah Propinsi Papua Barat tiba di KPPN Manokwari disambut dengan tarian daerah papua yang dibawakan oleh beberapa penari lokal. Dengan diiringi musik daerah dan tari-tarian, Kepala Kanwil dan rombongan diantar ke tempat duduk yang telah disediakan.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Manokwari Anonom CF Sitinjak menyampaikan bahwa penetapan KPPN Manokwari sebagai salah satu KPPN Percontohan merupakan tantangan tersendiri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan merupakan komitmen bagi keluarga besar KPPN Manokwari dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementrian Keuangan. Pembentukan KPPN Percontohan Manokwari diharapkan dapat menghapus stigma negatif birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak professional, dan stigma negatif lain. Anonom CF Sitinjak juga menyampaikan bahwa KPPN Manokwari dalam memberikan pelayanannya berpegang teguh pada semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan mencapai tujuan, yang dimanifestasikan dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan segelintir orang”.

Selanjutnya Kepala Kanwil Propinsi Papua dan Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa tekad jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan layanan terbaik terkristalisasi dalam bentuk Pakta Integritas Anti Gratifikasi dan Komitmen Layanan Prima. Dalam kesempatan yang sama, Bjardianto Pudjiono juga menjelaskan tentang layanan unggulan pada KPPN Percontohan antara lain tentang penyelesaian SPM menjadi SP2D yang hanya membutuhkan waktu 1 jam sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta layanan rekonsiliasi secara elektronik. Pada akhir sambutannya, Bjardianto Pudjiono berharap agar KPPN Percontohan Manokwari dapat bermanfaat secara optimal kepada seluruh mitra kerja maupun pada pertumbuhan ekonomi setempat.

KPPN Percontohan Manokwari diharapkan dapat menjadi role model bagi instansi pelayanan publik di Propinsi Papua Barat untuk benar-benar menjadi contoh penegakan martabat aparat pemerintah yang bersih dan professional, demikian disampaikan oleh Asisten II Daerah  Propinsi Papua Barat mewakili Gubernur Papua Barat.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan tifa (alat musik pukul khas Papua, red) oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Papua dan Papua Barat yang menandakan bahwa KPPN Manokwari telah secara resmi menjadi KPPN Percontohan. Secara simbolis, Asisten Daerah II Pemerintah Propinsi Papua Barat menyematkan Pin kepada Kepla KPPN Manokwari, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan tamu undangan. Pin tersebut mencerminkan slogan KPPN Percontohan Manokwari, yaitu Senyum, Sapa, Selesai. Selanjutnya dilakukan pengguntingan pita oleh Asisten II Daerah Provinsi Papua Barat.

Pada akhir acara, Anonom CF Sitinjak mengajak tamu undangan untuk menyaksikan secara langsung proses pelayanan mulai dari penerimaan SPM sampai menjadi SP2D. Sebagai contoh diambil data SPM dari Balai Penelitian Kehutanan Manokwari. Dalam waktu 35 menit, lembar ke-2 SP2D dapat diserahkan kepada satker Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.

Oleh: Kontributor KPPN Percontohan Manokwari

Liputan Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada tanggal 25 – 27 November 2011 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi di Hotel Rungan Sari, Subud, Palangka Raya. Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah, KPPN Palangka Raya, KPPN Sampit, KPPN Buntok dan KPPN Pangkalan Bun.

Rapat Koordinasi tahun ini mengusung tema “Satukan Tekad, Satukan Langkah, Wujudkan Sinergi dan Profesionalisme menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”. Rakor ini dititikberatkan pada misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional dan menyamakan gerak langkah tata kerja, seluruh pegawai di unit-unit kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Dalam sambutannya, Djoko Wihantoro menyampaikan bahwa organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah organisasi dinamis yang terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa yang akan datang. Djoko Wihantoro juga menyatakan pentingnya implementasi nilai-nilai kementerian keuangan dalam menghadapi pelaksanaan tugas keseharian di kanwil dan KPPN untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang prima di setiap unit kerja.

Pada rapat koordinasi ini juga ditekankan kesamaan persepsi dan alur pemecahan masalah pada KPPN agar satuan kerja mendapatkan informasi dan pelayanan yang baik. Materi Rakor ini dikelompokkan menjadi empat kelompok pelaksanaan tupoksi Ditjen Perbendaharaan di tingkat wilayah, yaitu: Pelaksanaan anggaran; Pembinaan/pelaksanaan tugas kebendaharaan umum negara; Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah pusat; dan pelaksanaan tugas bagian/subbagian umum meliputi penanganan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha/rumah tangga, dan dukungan teknis.

Pada bagian pertama dibahas tugas Bagian Umum meliputi perlunya ketertiban pelabelan inventaris kantor pada tiap unit kerja dan kebutuhan untuk merehabilitasi jaringan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan demi peningkatan kualitas koneksi. Pada bagian kedua dibahas tugas Pelaksanaan Anggaran meliputi, pembagian tugas dan koordinasi intensif antara bidang PA dan Bagian Umum demi proses percepatan validasi DIPA. Adanya komunikasi intensif antara KPPN dan Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam mempercepat dan mengatasi jika terjadi perbedaan data pagu DIPA antara Kanwil dan KPPN dan persiapan beberapa rekomendasi Bidang PA kepada Kantor Pusat DJPBN mengenai percepatan revisi DIPA, penggunaan aplikasi DIPA dan penyampaian DIPA kepada satker.

Pada bagian ketiga dibahas tugas Akuntansi dan Pelaporan meliputi peningkatan mutu penyusunan LKPP oleh KPPN dengan adanya keseragaman yang merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-36/PB/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-35/PB/2011, kewajiban KPPN untuk mengingatkan satker untuk menyetor sisa UP sebelum akhir tahun anggaran, serta persiapan rekomendasi bidang Aklap kepada Kantor Pusat DJPBN terkait penyempurnaan menu rekonsiliasi neraca pada aplikasi.

Pada bagian keempat dibahas tugas pembinaan perbendaharan meliputi pelaksanaan pembuatan Laporan Bulanan Penilaian Akurasi Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN (AFK) untuk dapat menggunakan format sesuai Perdirjen, kewajiban KPPN untuk memberikan sanksi/teguran terhadap satker yang terlambat mempertanggungjawabkan TUP. Pada bagian kelima dibahas tugas yang dihadapi KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharan antara lain perlunya rekomendasi kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan mengenai peraturan/landasan hukum yang mewajibkan satker untuk melakukan validasi/konsolidasi rekening dengan perbankan untuk mengurangi jumlah retur SP2D, kemudian usulan/rekomendasi mengenai dispensasi khusus kepada satuan kerja pada layanan filial dalam hal tenggang waktu penyampaian data AFS yang disebabkan keadaan jaringan internet yang kurang memadai.

Rapat koordinasi kali ini selain sebagai sarana diskusi sekaligus menjadi ajang perkenalan bagi para pejabat yang baru saja dilantik. Selanjutnya rapat koordinasi ditutup langsung oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada penutupan rapat koordinasi tersebut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah menekankan pentingnya komunikasi antar KPPN dan Kanwil terkait implementasi hasil rapat koordinasi tersebut.

Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng

Liputan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV  serta Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id  – Dalam rangka menyukseskan Akhir Tahun Anggaran 2011, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyelenggaraan Rakor bertempat di Swiss-Bel Hotel Kendari tanggal 23 s.d. 24 November 2011. Rakor kali ini bertema “Dengan Penyelenggaraan Rakor Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Kita Tingkatkan Pelayanan dan Penyamaan Persepsi Dalam Menyongsong Pelaksanaan Akhir TA 2011 dan Penyusunan DIPA TA 2012”.

Acara Rakor kali ini terbilang istimewa, karena didahului oleh Acara Pelantikan para pejabat baru Eselon III dan Eselon IV lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip, pada tanggal 23 November 2011 pukul 10.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulaewesi Tenggara. Dalam acara tersebut dilantik tiga pejabat Eselon III dan sebelas pejabat Eselon IV baru lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya  Bilmar Parhusip mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menerapkan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta mengajak seluruh pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk langsung “tancap gas” dalam bekerja mengingat saat ini merupakan masa-masa yang krusial dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2011.

Setelah acara pelantikan selesai, para peserta rakor yang terdiri dari seluruh Kepala Bidang/Kepala Bagian Umum dan Kepala Seksi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala KPPN dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara baik pejabat lama ataupun yang baru dilantik, serta beberapa operator/pelaksana Kanwil maupun KPPN  menuju ke tempat pelaksanaan Rakor.

Acara Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil menegaskan agar para Kepala Bidang/Bagian Umum serta para Kepala KPPN untuk melakukan konsolidasi dan kesepahaman bagi seluruh jajarannya dalam rangka menyiapkan dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi akhir Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Penyusunan DIPA TA 2012. Pada kesempatan itu juga Kepala Kanwil menyampaikan hasil Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan di Hotel Hyatt Yogjakarta tanggal 3 s.d. 6 November 2011 yang meliputi isu-isu stategis Ditjen Perbendaharaan, kebijakan fiscal pemerintah dan tantangan menghadapi krisis global, langkah-langkah akhir tahun, stategi percepatan penyerapan anggaran serta strategi transisi SPAN.

Pada hari kedua, kegiatan dipimpin oleh Kepala Kanwil, dengan moderator Kepala Bagian Umum Patata,  dilakukan pemaparan dan diskusi mengenai permasalahan yang terjadi di Kanwil maupun KPPN oleh para Kepala Bidang / Bagian yang terkait dengan permasalahan tersebut.  Pada sesi pertama  Kepala Bagian Umum memaparkan masalah Kepegawaian dan Keuangan, antara lain terkait dengan Aplikasi SILPA dan SILK. Sedangkan Kepala Bidang PA Imam Subagyo, memaparkan permasalahan Revisi DIPA terkait Daftar Revisi Anggaran APBN-P serta Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran. Selanjutnya Kepala Bidang PP Guruh Utomo, memaparkan permasalahan Dispensasi TUP, Retur SP2D dan permasalahan lainnya terkait BO I. Kemudian Kepala Bidang Aklap yang baru dilantik, Djemi Yohanes Rogi, memaparkan permasalahan pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAPPA-W, Transaksi Kiriman Uang yang masih terdapat selisih serta permasalahan terkait Data Harian kiriman dari KPPN (Seksi Vera).

Dalam Rakor kali ini juga ditegaskan kembali dukungan dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap implementasi SPAN. Kepala Kanwil memberikan kesempatan kepada DSU dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Kuscahya Wicaksana dan DSU dari KPPN Kendari Ansyari Nurdin, untuk memaparkan perkembangan informasi terbaru mengenai SPAN. Pada kesempatan ini Kepala Kanwil mendorong Kepala KPPN untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada para pegawai untuk menyukseskan implementasi SPAN di masing-masing kantor serta selalu meng-improve kemampuan terkait roll out  implementasi SPAN untuk lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  pada bulan Juli 2012.

Sesi selanjutnya dipaparkan “Trik Meraih Penilaian Terbaik LKPP Tingkat Kuasa BUN” yang dibawakan  oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Kendari, M. Nurul Hidayatullah. Dalam pemaparan ini dijelaskan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi penilaian LKPP meliputi kualitas laporan, partisipasi, ketepatan waktu,  dan beban kerja. Dijelaskan pula strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan penilaian LKPP yang terbaik.

Sebelum acara Rakor ditutup secara resmi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan mengenai Standar Kompetensi Jabatan yang harus dimiliki oleh setiap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan baik tingkat pelaksana maupun tingkat Eselon. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai dapat memahami tugas, fungsi dan kedudukannya dalam mengemban jabatan yang disandangnya.

Oleh : Hendry Wibowo dan Andi Permadi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Tenggara

Liputan Pisah Sambut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id – Setelah sekian lama menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Agus Santoso mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Posisi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh digantikan oleh Achmad Saefudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Setfitjen Perbendaharaan.

Acara  pisah sambut pun digelar oleh keluarga besar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Acara dihadiri oleh para kepala KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan para pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, Kamis (10/11) di ruang rapat Kanwil.

Moment tersebut dikemas secara sederhana namun apik.  Penayangan rekam jejak kepemimpinan Agus Santoso selama bertugas di Banda Aceh berupa slide foto-foto karikatur menjadi kenangan tersendiri bagi para pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Dalam penampilan slide foto-foto tersebut juga diiringi cerita yang menggambarkan foto yang ditampilkan yang disampaikan secara menarik oleh Rosian Darmawan. Pada setiap slide yang ditampilkan diiringi pula  musik yang berbeda dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga suasana semakin meriah dengan tepuk tangan para pegawai.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Penyerahan Memori Jabatan oleh Agus Santoso kepada Achmad Saefudin dengan disaksikan oleh Bapak Isrin, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Pada session berikutnya, yaitu penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan karyawan-karyawati Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang disampaikan oleh Zainal.

Penyampaian kesan dan pesan berikutnya oleh Bapak Muksin, Kepala KPPN Lhokseumawe yang mewakili karyawan dan karyawati KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Terakhir, Agus Santoso dalam sambutannya berpesan kepada seluruh pegawai agar yang baik-baik selama kepemimpinan beliau terus dipertahankan, salah satunya adalah mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai selama ini, yaitu sebagai Kanwil yang telah meraih juara pertama pembinaan KPPN periode pertama tahun 2011 seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Achmad Saefudin sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh yang baru, juga memperkenalkan diri seraya memohon izin untuk memimpin Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh dan bersama-sama melaksanakan tugas demi mencapai tujuan organisasi.

“Kamoe sampaikan Seulamat Tinggai keu Bapak Agus Santoso dan Seulamat Troh Teuka ue Banda Aceh keu Bapak Achmad Saefudin Kamoe Harap Droeneuh Meutamah Sukses Sabee,.. Amiin”

Oleh: Sachrul Damhudi dan Yasmi (Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh)

Painan, djpbn.kemenkeu.go.id  – Nilai-nilai Kementerian Keuangan sudah dicetuskan oleh Menteri Keuangan beserta jajaran eselon I dan II pada akhir bulan Juli 2011 yang lalu. Agar nilai-nilai ini dapat dipahami baik oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan, termasuk para pegawai KPPN Painan, maka Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat mengadakan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu di ruang Aula KPPN Painan pada hari Rabu, 16 November 2011.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan hasil peleburan dan kesepakatan dari seluruh nilai-nilai yang diterapkan masing-masing unit eselon I Kementerian Keuangan. Sebelumnya memang tiap unit memiliki nilai-nilai sendiri, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). DJPB memiliki 5 nilai utama budaya organisasi yang disingkat dengan akronim PRODIPA (Profesional, Disiplin, Inovatif, Pelayanan Prima, dan Akuntabel) beserta shared value mampu dan terpercaya. Nilai PRODIPA ini kemudian dilebur dengan nilai-nilai unit eselon I lainnya dan muncullah nilai-nilai Kementerian Keuangan pada saat lokakarya para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 28 Juli 2011 lalu.

Hasil dari lokakarya nilai-nilai Kementerian Keuangan ini merumuskan 5 nilai dan 10 perilaku utama Kementerian Keuangan. Lima nilai tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Sedangkan untuk 10 perilaku utama, terdapat  bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela; mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas; bekerja dengan hati; memiliki sangka baik, saling percaya dan    menghormati; menemukan dan melaksanakan solusi terbaik; melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; bersikap proaktif dan cepat  tanggap; melakukan perbaikan terus menerus; dan mengembangkan inovasi dan kreativitas.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan ini tak hanya berhenti pada tahapan pencetusannya saja. Akan tetapi, perlu tindak lanjut dengan diinternalisasikan nilai-nilai ini kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar dapat dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam pekerjaan keseharian. Menteri Keuangan sebagai pelopor dan inisiator dari gagasan nilai-nilai Kementerian Keuangan ini pun menghimbau kepada seluruh jajaran pejabat eselon I dan II agar menginternalisasikan nilai-nilai ini pada unit kerja masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya.

Memperhatikan himbauan Menteri Keuangan tentang hal ini, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Barat. Zamhari, mengadakan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk para pejabat dan pegawai KPPN Painan pada hari Rabu (16/11) bertempat di ruang aula KPPN Painan dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Painan, Kukuh Setiawan.

Kedatangan Kakanwil di KPPN Painan ini selain dalam rangka internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan juga sekaligus untuk memberikan pengarahan pada sosialisasi langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011 yang diadakan pada keesokan harinya.

Pada acara internalisasi nilai-nilai Kemenkeu tersebut, Kakanwil menyatakan KPPN Painan sebagai KPPN giliran terakhir di Provinsi Sumatera Barat untuk internalisasi ini. Bagi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, himbauan dari Menteri Keuangan untuk menginternalisasi nilai-nilai kemenkeu ini harus dilaksanakan hingga ke seluruh unit yang menjadi tanggung jawab beliau.  Sehingga beliau merasa perlu untuk menyempatkan diri mengunjungi KPPN Painan dalam rangka internalisasi nilai ini.

Oleh : Nazh –kontributor KPPN Painan
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan workshop  akuntansi dan pelaporan keuangan KPPN Jambi
Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id – Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sepertinya telah menjadi harga mati bagi KPPN Jambi. Beberapa kali KPPN itu melakukan koordinasi dengan satuan kerja untuk meraih opini laporan keuangan pemerintah ang WTP. Bertempat  di aula, KPPN Jambi mengundang bendahara pengeluaran dan petugas SAKPA dari 85 satker. Mereka yang terdiri dari satker UAPPA-W, satker terbaik dalam rekonsiliasi  dari masing-masing kementerian / lembaga dan satker yang  masih  sering terlambat rekon dari masing-masing kementerian/lembaga. Acara diselenggarakan  pada tanggal 10 Nopember 2011.

Rakor dengan tajuk workshop akuntansi dan pelaporan  keuangan itu digelar menindaklanjuti rakor Bidang Aklap 2011 di Jakarta dan Diseminasi  Pelaporan Keuangan  di Medan dengan fokus agar temuan berulang BPK   tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2011. Perhatian kepada satker yg bertindak sebagai UAPPA-W diberikan mengingat peran sentral mereka dalam menggabungkan laporan keuangan dan mengantisipasi agar UAKPA tidak mengirim data yang berbeda antara yang dikirim ke KPPN dan ke UAPPA-W. Satker terbaik dalam rekonsiliasi diundang agar terus menjadi teladan bagi satker  lainnya dalam kementeian / lembaga yang sama. Satker yang terlambat rekon diundang sebagai bentuk perhatian khusus dari KPPN Jambi agar lebih meningkatkan kinerja rekonnya di bulan-bulan mendatang.  Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah mengejar target tingkat partisipasi rekon dengan satker hingga mencapai  angka  sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja kemenkeu four.  

Dalam sambutannya Kepala KPPN Jambi, Arief Rahman Hakim, menyampaikan  bahwa KPPN  Jambi  dari waktu ke waktu senantiasa berusaha meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat . 

“Untuk mencapai WTP perlu strategi  yang terarah dan terukur,” kata Arief Rahman Hakim mengawali kata sambutannya.

“Sesuai  tema yang diambil “satukan langkah dan tekad menuju  laporan keuangan yang WTP” artinya  langkah stategis yang diambil KPPN  dalam  penyusunan LKPP  harus senantiasa maju bersama-sama  satker. Satker tidak boleh ketinggalan mengikuti dinamika dan perkembangan yang terjadi terkait penyusunan laporan keuangan. Dengan selalu mendapat up-date materi  akuntansi dan pelaporan keuangan dari KPPN diharapkan   satker mendapat ilmu  akuntansi  dan pelaporan keuangan  serta bisa langsung diterapkan ,” terang Kepala KPPN Painan.

“Pentingnya Pembekalan pemahaman mengenai aturan-aturan akuntansi dan pelaporan keuangan  serta keseragaman dalam penerapannya agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas. LKPP  dan LKKL adalah  wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang dari tahun ke tahun telah mendorong para pengelola keuangan untuk bertransparansi dan berakuntabilias dengan lebih baik serta mendukung upaya terciptanya clean government. Kita harus konsisten melakukan perbaikan-perbaikan untuk selalu meningkatkan kualitas  laporan keuangan pemerintah sehingga pada akhirnya dapat menyajikan seluruh informasi keuangan yang relevan, andal dan dapat dipahami serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP,” lanjutnya.

Acara  terbagi dalam beberapa sesi  membahas banyak materi terkait Bagan Akun Standar, Langkah Akhir Tahun 2011 Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Penyelesaian UP 2011, Hibah Langsung dalam bentuk uang, Analisis Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual.  

Menutup rangkaian acara Kasi Vera menyampaikan “Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memberi banyak manfaat  bagi  orang lain, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.  Pengelola keuangan adalah wadah bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberi manfaat bagi rekan kerja, instansi dan kementerian masing-masing . Jadikan  itu sebagai  motivasi untuk memberikan  yang terbaik  bagi satker  dan kementerian tempat Bapak Ibu bekerja. Khususnya lewat momen penyusunan laporan keuangan tahun 2011  berikan yang terbaik  sehingga dapat mencapai Laporan Keuangan yang WTP,” pesan Kepala Seksi Vera, Nugroho.

Oleh : Nugroho – Kontributor  KPPN Jambi
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun dan bimtek penyusunan DIPA KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun sudah di depan mata. Suasana ‘pesta’ pun sudah mulai terasa. Agar tidak gagap menghadapinya, agar satuan kerja lebih memahami situasi dan siap menghadapi ‘pesta’ tersebut bersama KPPN, sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun pun digelar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, KPPN Sekayu tahun ini menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Bertempat di aula KPPN, acara sosialisasi dilaksanakan hari Selasa (22/11).

Acara sosialisasi dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan bimtek penyusunan DIPA tahun anggaran 2012.  Sebanyak 64 kuasa pengguna anggaran dan bendahara diundang. Mereka berasal dari satuan-satuan kerja yang tersebar di wilayah  Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Acara sosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala KPPN Sekayu Bapak Raden Muhammad Adil tepat pada pukul 08.30 WIB. Dalam arahannya, Beliau

“Saya tekankan agar Bapak dan Ibu dapat lebih memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2011,” kata Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil saat membuka acara sosialisasi dan bimtek.

“Hal itu (memahami dan mematuhi peraturan – red) demi menghindari terjadinya kesalahan yang selama ini sering terjadi. Antara lain keterlambatan dalam pengajuan SPM yang berakibat terhambatnya penyerapan dana APBN bagi satker yang bersangkutan,” lanjutnya.

Selain itu orang nomor satu di KPPN Sekayu tersebut juga menghimbau agar setoran sisa UP/TUP yang tidak dipertanggungjawabkan agar dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2011 sehingga tercatat sebagai setoran UP/TUP tahun anggaran berjalan.

Untuk permasalaham-permasalahan yang terkait penyerapan anggaran, Raden Muhammad Adil menghimbau agar para bendahara tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para pegawai KPPN.

“KPPN Sekayu selalu siap untuk membantu,” kata Raden Muhammad Adil di hadapan para peserta sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun dan bimtek penyusunan DIPA.

Acara diisi dengan materi teknis penyusunan DIPA tahun anggaran 2012.  Hadir sebagai narasumber adalah Wilson Silaban dan Ali Akhmad dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel. Sementara sosialisasi mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2011 disampaikan oleh Agus Salim, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Andiani Lativa, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Sekayu. Tepat pukul 14.00 WIB acara  ditutup oleh Nuryasin, Kasubbag Umum KPPN Sekayu, yang adalah ketua panitia acara sosialisasi tersebut.

Antuasiasme  Satker dalam mengikuti sosialisasi ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari penuh sesaknya ruang aula KPPN Sekayu oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satker di Wilayah Kerja KPPN Sekayu. Mereka mengikuti sosialisasi dari awal sampai akhir dan tidak sedikit dari mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai ragamnya. Semoga semangat yang ditunjukkan oleh para satker ini dapat menjadi modal bagi KPPN Sekayu untuk semakin lebih baik lagi menjalankan perannya sebagai kuasa bendahara umum negara dalam menghadapi akhir tahun 2011 serta menyongsong tahun anggaran baru 2012.

Oleh : Jaka Trisna – Kontributor KPPN Sekayu
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Bandar Lampung, djpbn.kemenkeu.go.id – Akhir tahun anggaran adalah masa-masa kritis dalam pelaksanaan tugas di Ditjen Perbendaharaan. Volume pekerjaan yang tinggi di semua unit kerja membutuhkan kesamaan persepsi dalam melihat suatu masalah. Untuk menghindari perbedaan pengambilan kebijakan pada masa krtitis tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan rapat koordinasi lingkup kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten tanggal 18 – 20 Nopember 2011.

Dalam rapat koordinasi yang bertema “Peningkatan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, dan Penyamaan Persepsi Guna Mewujudkan Layanan yang Berkualitas kepada Stakeholder” ini dihimpun, disusun sesuai prioritas, dan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, baik permasalahan di Bidang-bidang maupun di KPPN, untuk mencari penyelesaikan atau solusi-solusi yang konkrit guna meningkatkan kinerja. Diharapkan hasil rumusan pemecahan masalah dan solusi atas permasalahan yang ada hasil rapat koordinasi ini menjadi pemahaman yang sama untuk semua unit kerja dalam menyikapi peraturan, sehingga kebijakan yang diambil oleh unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga sama.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, menekankan agar semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung meningkatkan kinerja yang saat ini belum mencapai kinerja maksimal. Selain itu, Kakanwil juga menegaskan tiga hal yang harus dilakukan agar di masa datang, kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan kepada stakeholder Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung lebih baik. Ketiga hal tersebut adalah (1) Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang berkualitas, yang mempunyai kompetensi sama atau lebih daripada yang dibutuhkan, (2) Modernisasi system, penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas, dan (3) Akuntabilitas seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan semua unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung.

Dengan tingginya volume pengajuan pencairan dana pada akhir Nopember sampai dengan bulan Desember 2011, Kepala Kanwil mengingatkan agar KPPN jangan grusa-grusu, ingin pekerjaan segera selesai dengan mengabaikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung pencairan dana, dan agar tetap menjaga akuntabilitas hasil pekerjaan.

Dalam acara yang diikuti semua bagian dari unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung ini, diharapkan juga agar KPPN betul-betul memperhatikan masalah pencairan dana di unit kerjanya masing-masing dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada satker-satker yang mempunyai kendala dalam pencairan dana. Karena penyerapan anggaran, walaupun bukan merupakan tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan, menjadi salah satu IKU Ditjen Perbendaharaan.

“Kunci dalam menghadapi tugas berat di akhir tahun adalah solid, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang beda prinsip atau pertentangan,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Abdul Gofar, kepada para peserta rapat. “Sehingga dihasilkan sinergi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder,” lanjutnya menutup kata sambutannya.

Oleh : Puji Astutik – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan