Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Flexible Working Space (FWS) adalah sebuah kebijakan yang seharusnya mampu mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Karena dengan implementasi FWS, pegawai tidak hanya memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasinya, namun FWS juga memberikan pegawai otoritas dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bekerja”. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam pembukaan kegiatan Online Talk Show bertajuk Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja dalam Perspektif Gender, pada Rabu (12/8), yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Zoom Webinar.⁣⁣

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, Kebijakan pemerintah untuk Gaji dan Pensiun ketigabelas sudah ada di dalam Undang-undang APBN 2020 dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang pelaksanaannya mempertimbangkan situasi yang ada. Hal tersebut disampaikan menteri Keuangan dalam kegiatan Media Briefing dengan topik Update Perkembangan Realisasi PEN dan Pembayaran Gaji ke-13, Senin (10/8).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dukungan terhadap bidang kesehatan menjadi cluster prioritas dari keseluruhan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disusun Pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19 di tanah air. Program PEN mencakup pula kebijakan untuk cluster kesehatan dengan alokasi mencapai Rp87,55 triliun, di antaranya berupa insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam kegiatan Sosialisasi Insentif Perpajakan dalam Rangka Program Pemulihan Perekonomian Nasional Cluster Kesehatan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diadakan secara daring di Jakarta, Senin (10/8).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah terus melakukan berbagai program dukungan untuk membantu UMKM bertahan menghadapi masa-masa pandemi. Selain program subsidi bunga dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah juga menyalurkan program Kredit Ultra Mikro (KUMi).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagaimana banyak negara di dunia, Indonesia pun terkena dampak yang serius dari pandemi Covid-19. Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II Tahun 2020 adalah minus 5,3%.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Bantuan operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah yang bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain. Namun dalam prakteknya di lapangan sampai dengan tahun 2019, sekolah-sekolah masih mengalami kendala terkait dengan penyaluran dan penggunaan BOS, sehingga pemerintah mengambil kebijakan baru untuk mengatasi masalah ini.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Baik kepada debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non-KUR, pemerintah memberikan subsidi bunga untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Setelah sebelumnya terbit KMK Nomor 255/KMK.05/2020 yang mengatur subsidi bunga/subsidi margin bagi debitur KUR, selanjutnya melalui PMK Nomor 85/PMK.05/2020 pemerintah juga memberikan subsidi bunga bagi pembiayaan produktif UMKM non-KUR.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tak hanya mengejar pemulihan ekonomi nasional yang sempat melambat karena terdampak pandemi Covid-19, pemerintah juga mendukung pengendalian pandemi melalui sejumlah program. Salah satu bentuk dukungan ini diwujudkan dengan diperpanjangnya pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan hingga bulan Desember 2020. Meski kita berharap kurva dapat menurun, tetapi penanganan pandemi memerlukan proses yang bisa jadi tidak singkat, dan kerja keras seluruh tenaga kesehatan yang telah berjuang patut untuk diapresiasi.