Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dana BOS DAK Fisik atau yang akrab disebut dengan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk Tahap Pertama gelombang ke-3 telah di realisasikan. Melalui salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah telah mencairkan dana sejumlah Rp1.397.285.160.000,- untuk 23.686 sekolah penerima di 34 provinsi.⁣⁣

Jakarta, djpb.kemenkeu,go,id- Selain relaksasi bagi para debitur KUR seperti pada artikel sebelumnya dengan judul Di Masa Pandemi COVID-19, Pemerintah Berikan Relaksasi Kepada UMKM yang Sudah Jadi Debitur KUR, untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya di masa pandemi COVID 19 ini, Pemerintah juga telah menyiapkan relaksasi atau kelonggaran bagi pada calon debitur, melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020. (AAW)

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Di saat perekonomian dunia sedang mengalami masa sulit, Usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia selalu tampil sebagai tulang punggung dan menjadi andalan untuk menggerakkan ekonomi domestik. Namun, dengan adanya peristiwa pandemi COVID 19, UMKM terdampak dengan cukup keras. Pembatasan sosial bersekala besar menyebabkan UMKM kesulitan menjual produknya.

Jakarta, djpb.kemeneku.go.id,- Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, mengingatkan kepada jajaran pegawai untuk memaknai bahwa bekerja merupakan bagian dari amal ibadah, terlebih saat bekerja pada masa pandemik melalui Work From Home (WFH).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial, pada 8 April 2020 lalu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Masyarakat miskin menjadi salah satu golongan yang paling terdampak dengan adanya pandemik Covid-19 saat ini. Dalam siaran pers nomor SP-25/KLI/2020 tanggal 15 April 2020 (dengan judul Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April) Kemenkeu menyatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat miskin, terutama dalam membeli kebutuhan pangan. Salah satu dari upaya tersebut adalah penyaluran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Sampai dengan tanggal 15 April 2020, bansos PKH telah disalurkan sebesar Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII ke rekening Kemensos. Penyaluran ini sudah termasuk untuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19. (Simak juga Hari ini KPPN Jakarta VII Mencairkan Bansos PKH Rp2,34 Triliun untuk Masyarakat Miskin).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan berorientasi pada penanganan medis dan penanggulangan dampak ekonomi pandemi ini terhadap masyarakat, Pemerintah mengambil berbagai program kebijakan yang dapat  bermanfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut kembali dinyatakan oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto yang bersama Dirjen Anggaran, Askolani, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti kepada wartawan dalam acara Media Briefing, Dialogue KiTa: Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 di kanal Youtube Kemenkeu (08/04).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pada Rapat Kerja pertama awal masa sidang III, Komisi XI menyatakan dukungannya atas upaya Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara terkait penanganan wabah covid-19, mitigasi risiko atas dampak wabah ini, serta penyelamatan perekonomian nasional. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Ia akan terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tranparansi dan akuntabel.