Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).

Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan berusaha meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan membangun birokrasi yang simple, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan akademisi. Saat ini Ditjen Perbendaharaan telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Gajahmada pada program S2 dan S3.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukanlah urusan teknis akuntansi semata, tetapi menyangkut tata nilai para penyelenggara negara. "Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ."

djpbn.kemenkeu.go.id, jakarta - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Hardjowiryono bersama Host Metro Tv pada acara Metro Plus Metro TV (18/09/2016) . Dirjen Perbendaharaan menjelaskan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai jenis usaha di Indonesia yang mampu menyediakan 97,2% lapangan kerja dan menyumbang 59,1% Produk Domestik Bruto (PDB) perlu mendapat perhatian khusus karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran DPR RI untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI untuk pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2015 di DPR (25/08).

Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemotongan pita dan penandatanganan prasasti gedung oleh Wakil Gubernur Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Amin dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menandai peresmian gedung baru KPPN Mataram dan KPPN Bima telah diresmikan langsung (19/08).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan menerima delegasi Kementerian Ekonomi dan Finansial Kamboja yang datang untuk melakukan sharing session dan belajar dari pengalaman yang miliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara (26/07).