Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Salah satu upaya strategis yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mempertemukan pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah serta dengan kalangan akademisi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pelaksanaan kegiatan “Seminar Kebijakan Fiskal 2015 dan Perkembangan Ekonomi Terkini”(19/03).

Manna, perbendaharaan.go.id - KPPN Manna melaksanakan evaluasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.05/2014 di aula KPPN Manna (25–26/2).

Bandung, djpbn.kemenkeu.go.id - Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat penting bagi Ditjen Perbendaharaan. Ada dua tugas penting yang menanti yaitu memastikan SPAN berjalan lancar dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual. “Walaupun tugas ini dinilai berat, namun dengan kerja sama dan bahu membahu serta sinergi yang kuat antar eselon I

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id- menjaga fungsi pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, Ditjen Perbendaharaan melantik 88 pejabat Eselon IV untuk mengisi jabatan yang kosong maupun rotasi. Mutasi eselon IV merupakan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan menjadi bagian dari pola pembinaan karier pegawai.”

Makassar, djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan di awal tahun 2015 ni telah berhasil mengantarkan empat kantor layanannya memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sistem manajemen mutu. Empat kantor layanan tersebut adalah KPPN Semarang II, KPPN Wates dan Malang,

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – saat ini tengah dilakukan upaya agar gaji seluruh anggota TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan dibayarkan secara giral (langsung ke rekening pegawai) sehingga masing-masing pegawai memperoleh gaji sesuai haknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Seluruh belanja negara baik yang bersumber dari APBN atau APBD harus dikomunikasikan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih relevan, andal, untuk pengukuran kinerja pemerintah.&ldquoMembangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menuntut adanya keterbukaan informasi publik&rdquo kata Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo. Kick off implemetasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ditandai dengan sign in Wakil Menteri Keuangan RI pada aplikasi SAIBA(04/03).

Mempersiapkan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah dilakukan beberapa hal, berupa penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM.

Peran sumber daya manusia dalam penyusunan Laporan Keuangan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi akrual. Memacu implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual ditunjuk Duta Akrual pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. &ldquoDuta Akrual diharapkan mampu membangun kesadaran dan menjadi &ldquoProblem Solver&rdquo agar implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan baik&rdquo pesan Wakil Menteri Keuangan RI.Dengan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perbaikan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghasilkan Laporan Keuangan dengan opini audit terbaik.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan