Palangkaraya,djpbn.kemenkeu.go.id - Akhir tahun anggaran 2015 telah terlewati, namun penyelesaiaan SPM GUP nihil dan rekonsiliasi laporan keuangan tetap jadi prioritas bagi pegawai Ditjen Perbendaharaan.
“Walaupun awal tahun anggaran, kita masih belum bisa istirahat karena tuntutan pekerjaan ” Kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melakukan kunjungan kerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah (9/1).
Belanja APBN di provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pada belanja yang lebih produktif dengan mengisi kekosongan peran swasta dalam laju perekonomian. “Satker perlu guidance untuk pengadaan barang jasa sebelum DIPA diterima” Kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Tengah , Ludiro.
Pemerintah saat ini mendorong kinerja dan percepatan pembangunan, salah satunya dengan percepatan belanja pemerintah. Penyerahan DIPA tahun anggaran 2016 yang dilakukan lebih cepat tentunya akan berpengaruh pada volume kerja KPPN diawal tahun. KPPN membuat proyeksi uang yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut sangat penting untuk memproyeksikan sumber dana yang akan digunakan. “Lebih baik lagi jika ada identifikasi permasalahan yang terjadi di tahun 2015 agar diwaktu yang akan datang tidak terulang kembali. Setiap unit instansi juga harus bisa menjaga perangkat pendukung baik software maupun hardware serta memitigasi risiko agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar.” kata Dirjen Perbendaharaan.
Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mendapatkan amanah untuk menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR), Goverment Financial Spending (GFS) dan Spending Review (SR).
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
