Kemenkeu merupakan organisasi yang memiliki peran penting sehingga tidak bisa bekerja secara individualis. Kolaborasi menjadi penting dilakukan oleh Kemenkeu. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Kunjungan Kerja D.I. Yogyakarta dalam Penguatan Kolaborasi Kemenkeu Satu Mengawal APBN 2022, Selasa (21/6).

“Pandemi mengubah sangat fundamental bagaimana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Kemenkeu harus waspada terhadap perubahan itu. Anda, jajaran Kemenkeu, merupakan Negara Dana Rakca yaitu orang yang mengampu keuangan negara, menjadi instrumen vital, di garis depan , garis tengah, dan garis belakang. Itulah keuangan negara,” jelas Sri Mulyani kepada para jajarannya.

Kepada jajarannya, Sri Mulyani menyampaian bahwa tugas utama jajaran Kemenkeu ialah mengelola keuangan negara, menjaga, bahkan sampai ke dana desa, yang dalam hal ini merupakan salah satu peran dari DJPb.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Kekayaan Negara, Rional Silaban, menyampaikan kutipan dari Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, bahwa LKPP tahun 2021 yang kembali memperoleh opini WTP menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara dikelola secara pruden, akuntabel, dan transparan. “Bahkan pada masa sulit seperti pandemi, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus meraih WTP,” ungkapnya.

Dalam penguatan keuangan negara melalui pemberdayaan UMKM dan Kemenkeu Satu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa melaporkan bahwa masing-masing unit eselon I Kemenkeu di D.I.Yogyakarta telah memiliki program pemberdayaan UMKM dan untuk Kanwil DJPb telah memiliki binaan sejumlah 50 UMKM.

Acara Kunjungan Kerja Menteri Keuangan D.I. Yogyakarta turut dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, jajaran Eselon I dan Staf Ahli, serta disaksikan pula secara daring oleh segenap pegawai Kemenkeu di seluruh Indonesia. (DR/AAW)