Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. DJPb terus berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dana APBN terus ditingkatkan agar makin memudahkan dari segi belanja hingga laporan pertanggungjawabannya. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama: Global Master Repurchase Agreement, Penyedia Layanan Jasa Internet Payment Gateway dan Lembaga Persepsi Lainnya, serta Penyaluran Dana APBN Melalui Bank Umum di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat DJPb, Kamis (20/10).

"Belanja pemerintah menjadi game changer bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terhantam secara global dan menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Kelancaran belanja juga makin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah sehingga berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan baik. Dana yang dikelola dalam jumlah besar ini tentu memerlukan keterlibatan peran perbankan dalam penyaluran dana kepada beneficiary, yang selama ini lebih banyak dilakukan melalui empat bank Himbara," jelas Dirjen Perbendaharaan.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Operasional SPAN, diharapkan percepatan dan kualitas belanja APBN juga turut meningkat, seiring dengan bertambahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan instrumen keuangan dan perbankan berbasis syariah. Adapun kerja sama dengan fintech DOKU diharapkan juga akan terus mendorong kemudahan belanja pemerintah oleh satker, melalui pemanfaatan payment gateway yang membantu interoperability antar-payment system sehingga diharapkan semakin mempermudah berbagai transaksi melalui Digipay. Sedangkan untuk pendalaman pasar, diperlukan perluasan counterparty reverse repo pemerintah dengan menggandeng 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"DJPb terus berkomitmen untuk membangun sistem yang memungkinkan penerimaan dan pengeluaran negara dapat dilaksanakan dengan optimal, secara baik, dan mengacu pada berbagai best practices. Bahkan kita melakukan forward-looking, melihat future practices belanja dan penerimaan pemerintah. Praktik tersebut kemudian kita adaptasi dan bangun sesuai dengan berbagai kebutuhan dan tantangan agar fungsi-fungsi treasury di Kementerian Keuangan terus berjalan dengan lebih baik," tutup Dirjen Perbendaharaan.

Adapun Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Noor Faisal Achmad dalam laporannya menyampaikan harapan agar pada masa mendatang kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi terbaik dan mengimplementasikan cara kerja yang makin efektif demi mewujudkan Indonesia maju.

Dalam kegiatan tersebut hadir Direktur Utama BSI, para Direktur Utama dan sejumlah Direktur BPD yaitu dari BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, BPD Jambi, BPD Bengkulu, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, BPD Sulawesi Tengah; Co-Founder & Chief Marketing Officer & Co-Founder dan Chief Operational Officer PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU), serta para pejabat eselon II kantor pusat DJPb dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Adapun para Kepala Kanwil DJPb lainnya mengikuti kegiatan secara daring. [LRN/CSP]