Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Semangat The New DJPb in Town sebagai bentuk transformasi menjadi organisasi yang modern, data-driven, dan experience -based mendorong DJPb untuk mampu forward looking dengan mengembangkan berbagai peran strategis DJPb dalam menjalankan fungsi treasury. DJPb harus senantiasa melakukan evaluasi internal dan mengeksplorasi room for improvement untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut mengemuka dalam pembukaan Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Rapimnas DJPb 2022 dengan tema Digital Treasury: Simplicity to Enhance Trustworthy di Jakarta, Selasa (25/10).
“DJPb harus senantiasa melakukan evaluasi internal dan mengeksplorasi room for improvement sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Semangat The New DJPb in Town sebagai bentuk transformasi DJPb menjadi organisasi yang modern, untuk mampu forward looking dengan mengembangkan berbagai peran strategis DJPb dalam menjalankan fungsi treasury,” jelas Hadiyanto.
Hadiyanto mengungkapkan bahwa simplifikasi regulasi, proses bisnis, dan kebijakan DJPb harus didukung dengan modernisasi IT seperti SPAN dan SAKTI yang berfungsi sebagai enabler yang mendukung pelaksanaan tusi utama DJPb. Untuk itu, IT harus dikembangkan dengan user-friendly dan responsif terhadap perubahan yang sangat cepat. DJPb diharapkan menjadi center of excellence di bidang pengelolaan perbendaharaan, di mana IT menjadi backbone-nya.
Hadiyanto menambahkan langkah-langkah Kanwil DJPb dan KPPN ke depan terutama untuk meningkatkan perekonomian daerah di antaranya dengan membangun hubungan harmonis dengan stakeholder daerah dan memanfaatkan berbagai data untuk melakukan analisis yang bermanfaat bagi peningkatan ekonomi daerah.
Pada Rapimnas DJPb 2022 ini Dirjen Perbendaharaan didampingi Sekretaris DJPb Didyk Choiroel, jajaran eselon 2 kantor pusat dan kantor wilayah DJPb, serta dihadiri oleh pejabat eselon 3 kantor pusat dan seluruh kepala KPPN. Hadiyanto berharap bahwa Rapimnas DJPb tahun ini tidak hanya sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk knowledge sharing dan harmonisasi kebijakan untuk konsolidasi internal DJPb.[DK/AAW]
