Pemerintah memiliki berbagai program permodalan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi). Pekerjaan rumah berikutnya adalah menyosialisasikan dan menyebarluaskan informasi terkait program-program tersebut agar menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga dapat diketahui oleh pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh Oza Olavia, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Penerimaan Negara pada kesempatannya membuka kegiatan “Kemenkeu Satu” chapter Kalimantan Tengah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya (14/3).
Kegiatan “Kemenkeu Satu” ini diharapkan dapat menyinergikan usaha-usaha dari instansi pemerintah untuk dapat membuat UMKM tumbuh dan maju setidaknya mulai dari unit-unit Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan
“Semua kementerian Lembaga, banyak yang melakukan advice dan pembinaan terkait UMKM, pemerintah daerah juga, tetapi belum link. Karena itu, minimal saat ini di lingkup kementerian keuangan, kita sinergikan” ujar Oza.
Aksi nyata yang telah dilakukan oleh unit Eselon I Kemenkeu di daerah dalam memajukan UMKM diantaranya dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan asistensi terkait pembukuan sederhana kepada pelaku UMKM, Direktorat Jenderal Bea Cukai yang memberikan pendampingan agar UMKM dapat melakukan Ekspor produknya ke luar negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menyediakan platform penjualan produk-produk UMKM melalui website lelang.go.id, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memastikan bahwa APBN dapat tersalurkan dengan baik untuk dapat dimanfaatkan membangun daerah sehingga daya beli terhadap UMKM juga meningkat.
Menutup pidatonya, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Penerimaan Negara berharap dapat terjalin sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat saling terjadi pertukaran informasi terkait pengelolaan APBN dan APBD untuk memaksimalkan potensi daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian keuangan lewat program Regional Chief Economist juga akan terus memantau titik-titik kekuatan mana saja yang bisa di tingkatkan pada suatu daerah.
Seremoni pembukaan “Kemenkeu Satu” chapter Kalimantan Tengah yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, Direktur KUKMR BPDPKS, Zaid Burhan Ibrahim, Para Bupati di Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas di Provinsi Kalimantan Tengah, BAPPEDA di Provinsi Kalimantan Tengah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit, dan UMKM wilayah Kalimantan Tengah. (AAW)
