DJPb mendukung proposal Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam menginisiasi LEAF Project yang akan memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk equity fund untuk pengembangan ekosistem startup di Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada agenda pertemuan dengan JICA terkait Leading Enterprises Acceleration Fund (LEAF) Project di Jakarta, Rabu (14/6).
“LEAF project dari JICA sangat menarik karena startup sedang menjadi fenomena global yang dapat memberikan dampak ekonomi yang cepat dan signifikan walaupun memiliki risiko volatilitas,” tambahnya.
Target utama pendanaan adalah social startup yang potensial memberikan sustainable impact, tetapi masih berada pada fase early/seed dan belum terjangkau pendanaan dari venture capital swasta.
Saat ini ekosistem startup di Indonesia sedang tumbuh pesat, meskipun kebanyakan masih berfokus di kota-kota besar di Pulau Jawa. Oleh karena itu, JICA telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk mendukung 2 startup di bidang kesehatan yang saat ini belum menguntungkan, tetapi diharapkan dalam 5-10 tahun ke depan sudah dapat menghasilkan keuntungan.
Menindaklanjuti proyek ini, DJPb ingin mengetahui lebih banyak dari JICA terkait sektor-sektor yang menjadi target prioritas serta benchmarking ekosistem startup di Jepang agar dapat dibandingkan, dipelajari, dan diadaptasi untuk pengembangan startup di Indonesia.
“Skema pendanaan ini diharapkan dapat mendukung dan mengembangkan ekosistem startup di Indonesia sehingga memberikan kemudahan bagi startup untuk bisa memasuki industri,” ungkap Dirjen Perbendaharaan.
Pada akhir acara, Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa diperlukan pertemuan lanjutan yang mendiskusikan secara lebih substantif detail dari proyek ini, terkait skema pendanaan, isu kelembagaan, dan pihak-pihak lain dari pemerintah yang perlu dilibatkan sesuai dengan bidangnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan delegasi JICA yang dipimpin oleh Director General of Economic Development, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Direktur SMI, serta perwakilan pejabat administrator dan pengawas dari DJPb dan BKF. [MBU]