Peningkatan tensi geopolitik dan blok-blok regional di dunia menghasilkan berbagai fragmentasi global. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kembali kebijakan fiskal suatu negara agar dapat meredam dampak negatif atas fragmentasi tersebut, sekaligus tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid. Sejauh ini, konsolidasi fiskal Indonesia tergolong kuat bahkan setelah melewati masa-masa pandemi.
“Kebijakan fiskal kita selalu berada di garis depan dan menjadi instrumen strategis yang paling penting dalam mengelola begitu banyak guncangan baik dari global maupun domestik. Dengan respons kebijakan fiskal yang hati-hati, fleksibel, dan tepat waktu, kita dapat terus menstabilkan perekonomian dan pada saat yang sama juga menjaga keberlanjutan fiskal,” pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12, di Nusa Dua, Rabu (06/12) yang dihadiri pula oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan para pejabat Kementerian Keuangan lainnya
Adapun Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB) for East Asia, Southeast Asia, and the Pacific Scott Morris pada kesempatan yang sama menegaskan dukungan penuh ADB terhadap target Indonesia untuk dapat mencapai status "high-income country" pada tahun 2045. Morris mengapresiasi pemulihan ekonomi Indonesia pasca-COVID-19 dan memproyeksikan pertumbuhan berkelanjutan, sambil menyoroti tantangan di depan. ADB pun mendukung transisi energi Indonesia melalui Energy Transition Mechanism (ETM), yang menandai langkah penting dalam mengurangi emisi CO2.
AIFED merupakan agenda tahunan Kementerian Keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Forum ini mempertemukan para ekonom, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai penjuru negeri. Tahun ini AIFED mengambil tema "The Fragmented World: Recalibrating Development Strategies" sesuai dengan kondisi dunia yang terfragmentasi akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan inovasi teknologi.
AIFED menjadi "melting pot" bagi berbagai pemikiran inovatif dan strategi pembangunan. Dalam pidatonya, Kepala BKF Febrio Kacaribu menyoroti komitmen AIFED selama 12 tahun dalam menyajikan platform untuk menyatukan ide. Saat ini, AIFED juga berfokus pada transformasi kebijakan domestik, khususnya terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan digitalisasi yang makin berperan penting.
AIFED tahun ini dihadiri oleh 322 peserta dari berbagai sektor, sesuai dengan peran AIFED dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika perekonomian masyarakat. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional juga dibahas di forum ini, termasuk kepemimpinan Indonesia dalam Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim dan sebagai presidensi G20 tahun lalu. AIFED ke-12 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan relevan sehingga membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global dengan strategi pembangunan yang responsif dan berkelanjutan. [JES]
