Tantangan global pascapandemi dan tuntutan stakeholders yang makin kompleks menjadikan peran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisor (TREFA) diharapkan mampu memberikan nilai tambah manfaat tinggi. Hal ini agar kebijakan Keuangan Negara dapat dirasakan langsung kehadirannya oleh masyarakat. DJPb juga diharapkan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan kewilayahan, kemandirian fiskal daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah.
Pada Kamis (5/10), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti melantik 50 Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan DJPb secara hybrid di Aula Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, dan melalui Zoom Meeting Conference. ”Jabatan Pengawas merupakan jabatan yang krusial, sebagai sokoguru utama dalam transformasi organisasi yang membutuhkan persistensi dalam melaksanakan tugas dan menerjemahkan keinginan Pimpinan,” pesan Dirjen Perbendaharaan dalam arahannya. Beliau juga berpesan bahwa visi dan kompetensi harus dimiliki oleh seluruh pejabat dalam pengambilan kebijakan, didukung oleh perspektif yang luas sehingga peran DJPb sebagai TREFA dapat terlaksana dengan optimal.
Kegiatan pelantikan dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan dan bertindak sebagai saksi Sekretaris DJPb dan Direktur Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para Direktur di lingkup Kantor Pusat DJPb serta pejabat administrator di Sekretariat DJPb.
Sebagai informasi, 50 pejabat yang baru dilantik terdiri atas 42 Pejabat Pengawas pada Kantor Pusat Lingkup Ditjen Perbendaharaan, 3 Pejabat Pengawas pada Kanwil DJPb Provinsi Riau, 4 Pejabat Pengawas pada Kanwil DJPb Provinsi NTB, dan 1 Pejabat Pengawas pada KPPN Rengat sesuai dengan KEP-85/PB/2023 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 September 2023. [NS]
