Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sedang melakukan rebranding dengan sebutan Indonesian Treasury atau InTress seiring dengan perubahan yang terus mendorong DJPb untuk menjadi makin baik lagi. Perubahan ini mencakup juga penguatan peran di daerah melalui kantor-kantor vertikal DJPb, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan sarana layanan.
“Kami di Kementerian Keuangan khususnya DJPb sedang melakukan reformasi yang cukup signifikan, terutama di bidang layanan. Layanan di KPPN bukan lagi hanya yang bersifat generik seperti pencairan dana dan konsultasi seputar hal itu. Kami membuat program Regional Economist dan Financial Advisor untuk daerah, dengan maksud agar bisa melihat permasalahan pembangunan di daerah dengan kacamata dan perspektif yang sama. Dengan forum Regional Economist kita harap berbagai pihak yang terlibat dapat melakukan fine tuning sehingga makin memahami permasalahan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada secara lebih presisi,” sebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam kunjungan kerja ke KPPN Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/11).
Kondisi geografis dan keterbatasan akses di NTT menjadi tantangan tersendiri di wilayah tersebut. Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa Kanwil DJPb Provinsi NTT perlu makin jeli dalam memotret permasalahan perekonomian di NTT dan mencari cara untuk menyelesaikannya secara lebih efektif lagi.
“Peran DJPb sebagai pengungkit, karena biasanya permasalahan daerah terutama dalam hal percepatan belanja sebetulnya bukan karena ketidakmampuan Pemda, tetapi juga ada faktor-faktor lainnya seperti vendor. Maka DJPb juga berperan menjadi Financial Advisor untuk Pemda. Terlebih lagi, dari APBN yang dikelola oleh KPPN Ruteng, lebih banyak yang disalurkan untuk Pemda daripada kepada satker Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Pemda dengan KPPN harus lebih erat lagi. Contohnya dalam hal penyaluran Dana Alokasi Umum, masalah klasik yang menghambat justru cukup sepele seperti kelengkapan dokumen. Dengan dukungan Financial Advisor, dokumen dapat kita siapkan lebih awal,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
“Dua penugasan baru tersebut membuat kami memandang perlu pula untuk meng-upgrade KPPN. Hari ini kami bukan hanya meresmikan gedung, melainkan juga mengenalkan kembali layanan dan peran baru kami. Namun, kebutuhan akan adanya infrastruktur yang makin baik untuk memfasilitasi sinergi dan pertemuan memang menjadi sangat valid. Meskipun banyak koordinasi yang kita lakukan secara daring, tetapi tetap ada kebutuhan untuk bertemu. Harapan kami gedung baru ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan kita semua, untuk menemukan solusi bagi perekonomian daerah,” pungkas Dirjen Perbendaharaan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit berterima kasih atas koordinasi yang telah berjalan dengan baik selama ini dengan KPPN Ruteng yang saat ini dipimpin oleh Akhmad Zainuddin.
“Terdapat Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) yang mempertemukan stakeholders dari empat kabupaten di wilayah kerja KPPN Ruteng. Keberadaan perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan di kabupaten sangat penting. Kami di kabupaten menjadi paham bahwa Kementerian Keuangan dan Pemda tidak berdiri sendiri-sendiri, semua saling berhubungan. Kami pun banyak mendapatkan wawasan baru melalui kerja sama yang terjalin dengan baik. Kami berharap keberadaan gedung yang baru dan sistem kerja yang makin baik dapat memberikan kontribusi untuk pengelolaan keuangan yang makin baik pula,” kata Bupati Manggarai.
Pada kegiatan tersebut hadir pula Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo, Komandan Distrik Militer 1612/Manggarai Letkol Arh. Drian Priyambodo, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng I Made Hendra Satya Dharma, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Manggarai AKP Gusti Putu Saba Nugraha, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Punto Widaksono, dan Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Hieronimus Daput. [LRN/SW]